Malaysia Protes Pencabutan Izin Ekspor Rudal NSM oleh Norwegia

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim pada hari Kamis (14/5/2026) mengkritik  Norwegia setelah negara itu mencabut izin ekspor pengiriman sistem rudal Naval Strike Missile (NSM), yang diperuntukkan bagi program modernisasi militer Malaysia. 

"Saya menyampaikan protes keras Malaysia dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Jonas Gahr Store terkait keputusan sepihak dan tidak dapat diterima dari Norwegia untuk mencabut izin ekspor sistem Naval Strike Missile (NSM) beserta sistem peluncurnya, dengan alasan melindungi keamanan Norwegia," tulis PM Anwar di platform media sosial X.

"Malaysia telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam kontrak ini sejak tahun 2018: dengan cermat, penuh itikad baik, dan tanpa keraguan sedikit pun. Namun, tampaknya Norwegia tidak merasa perlu menunjukkan sikap dan itikad baik yang sama kepada kami."

PM Anwar menambahkan, Saya menegaskan dengan jelas bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi serius terhadap kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi Littoral Combat Ship (LCS). Keputusan ini juga tanpa diragukan akan membawa dampak yang lebih luas terhadap keseimbangan kawasan."

"Kontrak yang telah ditandatangani adalah komitmen yang sakral dan mengikat. Kontrak bukanlah sekadar kertas yang bisa diperlakukan secara semena-mena. Jika para pemasok pertahanan dari Eropa merasa berhak mengingkari perjanjian tanpa konsekuensi maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang sama sekali."

Perselisihan ini berpusat pada pengadaan sistem rudal anti-kapal NSM oleh Malaysia untuk program modernisasi kapal tempur pesisir (LCS), yang merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang angkatan laut negara itu.