Masih Disanksi, Bisakah Menlu AS Marco Rubio Masuk China?

Liputan6.com, Washington, DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Marco Rubio menuju Beijing bersama Presiden AS Donald Trump pada Selasa (12/5/2026) meski dirinya masih berada di bawah sanksi China — sebuah terobosan yang diyakini dimungkinkan setelah China mengubah transliterasi namanya.

Saat masih menjadi senator AS, Rubio dikenal vokal memperjuangkan isu hak asasi manusia di China. Sebagai balasan, Beijing dua kali menjatuhkan sanksi terhadapnya — langkah yang lebih sering digunakan AS terhadap negara-negara lawan.

Pada Selasa, China mengonfirmasi tidak akan menghalangi Rubio, yang melakukan kunjungan pertamanya ke China, untuk memasuki negara tersebut bersama Trump menggunakan Air Force One. Kunjungan ini sendiri juga menandai lawatan pertama presiden AS ke negara Asia itu dalam hampir satu dekade.

Juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu seperti dikutip dari laporan The Straits Times mengatakan, "Sanksi tersebut ditujukan terhadap perkataan dan tindakan Rubio ketika ia menjabat sebagai senator AS terkait China."

China sebelumnya dinilai telah menemukan solusi diplomatik menyusul penunjukan Rubio oleh Trump sebagai Menlu sekaligus penasihat keamanan nasional.

Tidak lama sebelum Rubio resmi menjabat pada Januari 2025, pemerintah China dan media resmi negara itu mulai menggunakan aksara Mandarin yang berbeda untuk bunyi "lu" pada suku kata pertama nama belakang Rubio. 

Dua diplomat mengatakan mereka meyakini perubahan itu dilakukan karena Rubio berada di bawah sanksi, termasuk larangan masuk, dengan ejaan lama namanya.

Adapun seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS hanya mengonfirmasi bahwa Rubio ikut bepergian bersama Trump.

Kehadiran Rubio di Air Force One juga segera menarik perhatian publik daring karena alasan lain setelah Gedung Putih merilis foto dirinya mengenakan setelan olahraga Nike, mirip dengan pakaian yang dikenakan presiden Venezuela yang digulingkan, Nicolas Maduro, ketika pasukan AS menangkapnya pada Januari.

Rubio, seorang warga AS keturunan Kuba yang sangat menentang komunisme, merupakan penggagas utama legislasi di Kongres AS yang menjatuhkan sanksi luas terhadap China terkait dugaan penggunaan kerja paksa terhadap minoritas Muslim Uighur, tuduhan yang dibantah Beijing.

Ia juga lantang mengkritik tindakan China terhadap Hong Kong.

Dalam sidang konfirmasi sebagai Menlu, Rubio banyak menyoroti China, yang ia sebut sebagai lawan dengan tingkat tantangan yang belum pernah dihadapi AS sebelumnya. 

Namun sejak mulai menjabat, Rubio mendukung pendekatan Trump yang menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai teman dan lebih berfokus membangun hubungan perdagangan sambil mengurangi penekanan pada isu hak asasi manusia.

Meski demikian, pada 2025 Rubio memberi kelegaan bagi Taiwan ketika ia mengatakan bahwa pemerintahan Trump tidak akan menegosiasikan masa depan negara demokrasi yang memerintah sendiri tersebut demi mendapatkan kesepakatan dagang dengan China.