Korea Utara Hapus Aturan soal Penyatuan dengan Korea Selatan dari Konstitusi

Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara telah menghapus semua ketentuan tentang penyatuan dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Demikian menurut dokumen yang dilihat AFP pada Rabu (6/5/2026).

Perkembangan ini terjadi setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebut Seoul sebagai "negara paling bermusuhan" dalam pidato kebijakan pada Maret.

Konstitusi yang telah direvisi, yang menurut dokumen tersebut mulai diberlakukan pada Maret, juga memuat klausul baru yang menetapkan wilayah Korea Utara.

Dengan menggunakan nama resmi Korea Selatan, klausul itu menyatakan bahwa wilayah Korea Utara berbatasan dengan China dan Rusia di utara serta Republik Korea di selatan.

Konstitusi tersebut menegaskan pula bahwa Korea Utara sama sekali tidak mengizinkan pelanggaran apa pun terhadap wilayahnya.

Presiden Korea Selatan yang dikenal lebih lunak, Lee Jae-myung, menyerukan dialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat apa pun. Ia mengatakan kedua negara ditakdirkan "untuk membuat bunga perdamaian bermekaran". 

Namun, Korea Utara belum menanggapi pendekatan yang dilakukan pemerintahan Lee dan berulang kali menyebut Korea Selatan sebagai musuhnya yang "paling bermusuhan".

Kim berjanji akan memperkuat kekuatan nuklirnya, sementara Pyongyang melakukan empat uji coba rudal pada April, jumlah terbanyak dalam satu bulan dalam lebih dari dua tahun terakhir.

Pyongyang pun dilaporkan semakin mendekat ke Rusia dengan mengirim pasukan dan peluru artileri untuk mendukung perang di Ukraina.