2 Maret 1956: Jalan Panjang Maroko Menuju Kemerdekaan dari Prancis

Liputan6.com, Rabat - 2 Maret menjadi tanggal kemerdekaan bagi Maroko. Momen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah negara tersebut, menandai berakhirnya kekuasaan protektorat Prancis yang telah berlangsung sejak penandatanganan Perjanjian Fez 1912.

Kemerdekaan tersebut merupakan hasil dari perjuangan panjang yang diwarnai ketegangan politik, tekanan internasional, hingga pengasingan pemimpin nasional. Setelah Perang Dunia II, semangat nasionalisme di Maroko mulai menguat.

Sultan Mohammed Ben Youssef—yang kemudian dikenal sebagai Raja Mohammed V—menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Pada 1943, ia mendapat dukungan moral dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, yang mendorong aspirasi kemerdekaan Maroko.

Memasuki 1947, Sultan mulai menunjukkan sikap politik yang lebih tegas dengan menjaga jarak dari otoritas kolonial Prancis serta mendukung gerakan nasionalis, termasuk Partai Istiqlal dan Liga Arab, dikutip dari laman Waeleafrica.org, Sabtu (2/5/2026).

Pemerintah Prancis merespons dengan langkah represif, termasuk menunjuk pejabat militer seperti Alphonse Juin dan Augustin Guillaume sebagai Residen Jenderal untuk mengendalikan situasi.

Ketegangan memuncak pada 1953 ketika Sultan digulingkan melalui konspirasi yang melibatkan otoritas kolonial dan Thami El Glaoui. Ia kemudian diasingkan ke Madagaskar, sementara posisinya digantikan oleh Mohammed Ben Aarafa yang dianggap sebagai pemimpin boneka Prancis.

Penggulingan tersebut justru memicu gelombang perlawanan yang lebih luas. Aksi protes dan serangan terhadap kepentingan Prancis meningkat di berbagai wilayah, memperkuat tekanan internasional terhadap Paris.

Pada akhirnya, tekanan yang terus meningkat memaksa Prancis untuk mengakhiri kekuasaannya. Pada 2 Maret 1956, Maroko resmi merdeka, menandai berakhirnya era kolonial dan awal babak baru sebagai negara berdaulat.

Peristiwa ini dikenang sebagai simbol keberhasilan perjuangan nasional yang panjang, sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan tidak diraih secara instan, melainkan melalui pengorbanan dan konsistensi gerakan rakyat.  

Pasca-Perang Dunia II, semangat kemerdekaan Maroko mulai membara. Sejak tahun 1943, Sultan Mohammed Ben Youssef mendapat dorongan moral dari Presiden AS Franklin Roosevelt. Memasuki tahun 1947, Sultan mulai berani menjaga jarak dari otoritas Prancis dan secara terbuka mendukung partai kemerdekaan, Istiqlal, serta Liga Arab. Dilansir dari waeleafrica.org pada  Rabu (29/4/2026). 

Prancis merespons gerakan nasionalis ini dengan sikap keras melalui penunjukan Jenderal Alphonse Juin dan Jenderal Augustin Guillaume sebagai Residen Jenderal. Pada tahun 1951, Sultan sempat dipaksa menjauhkan diri dari kaum nasionalis di bawah ancaman penggulingan.

Puncak krisis terjadi pada tahun 1953. Didorong oleh konspirasi antara pihak kolonial dan El Glaoui (Pasha Marrakech), Sultan Mohammed Ben Youssef disingkirkan dari istana dan dibuang ke Madagaskar. 

Posisi beliau digantikan oleh Ben Arafa, sosok yang dianggap sebagai boneka Prancis. Langkah ini justru menjadi bumerang; kaum nasionalis meningkatkan serangan dan aksi protes anti-Prancis pun meletus di berbagai wilayah.

Situasi keamanan yang memburuk serta tekanan kuat dari PBB dan komunitas internasional memaksa Prancis untuk berunding. Pada 6 November 1955, melalui Perjanjian La Celle-St-Cloud yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Prancis Antoine Pinay dan Sultan sendiri, jalan menuju kemerdekaan resmi dibuka.

Sepuluh hari setelah perjanjian tersebut, Sultan kembali ke Rabat dengan sambutan kemenangan yang luar biasa dan naik takhta kembali dengan gelar Sultan Mohammed V. 

Perjuangan diplomatik ini memuncak di Paris pada 2 Maret 1956, di mana sebuah deklarasi bersama ditandatangani untuk menghapus Perjanjian Fez 1912.