PBB Konfirmasi Keterlibatan Indonesia hingga Albania dalam Pengerahan Pasukan Internasional ke Gaza

Wacana penempatan pasukan internasional di Gaza sudah bergulir lama, namun semakin intensif sejak Trump mengumumkan proposal damai 20 butir untuk akhiri perang.

Diterbitkan 26 Maret 2026, 08:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, New York - Berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB (UNSC) pada Selasa (24/3/2026), Perwakilan Tinggi PBB untuk Gaza Nickolay Mladenov menyatakan bahwa Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania telah berkomitmen untuk mengirimkan pasukan mereka sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilisation Force/ISF) yang akan ditempatkan di Gaza.

Rencana tersebut merupakan bagian dari "Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza" yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam rencana tersebut, pasukan internasional akan bertugas menjaga keamanan Gaza serta mengambil alih wilayah yang saat ini dikuasai oleh Hamas.

Pernyataan Mladenov ini menjadi pengumuman resmi pertama dari pejabat tinggi mengenai negara-negara yang akan bergabung dalam pasukan tersebut. 

Rencana yang diusulkan Trump mencakup gencatan senjata yang secara nominal mulai berlaku pada Oktober. Namun, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, gencatan senjata tersebut telah berulang kali dilanggar oleh pihak Israel, yang sejak saat itu dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 673 orang di Gaza.

Meski demikian, Mladenov menyatakan bahwa "gencatan senjata tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan".

Ia juga menyampaikan bahwa National Committee for the Administration of Gaza, yaitu badan teknokratis transisional yang dibentuk atas perintah Trump untuk mengawasi rehabilitasi dan tata kelola Gaza hingga kembalinya Otoritas Palestina secara penuh, telah resmi dibentuk dan telah mencapai kemajuan dalam proses verifikasi ribuan kandidat polisi sipil.

"Meskipun Komite Nasional menjalankan otoritas, hal itu hanya bersifat sementara. Tujuan akhirnya adalah Otoritas Palestina yang telah direformasi mampu memerintah Gaza dan Tepi Barat, serta membuka jalan menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina," ujar Mladenov seperti dikutip dari Middle East Eye.

Pelucutan Senjata dan Reintegrasi Kelompok Bersenjata Palestina

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan menghancurkan hampir 80 persen infrastruktur wilayah tersebut. Gencatan senjata yang dimulai pada Oktober diikuti oleh berbulan-bulan diskusi mengenai masa depan Gaza.

Awal bulan ini, Indonesia mengancam akan menarik diri dari Board of Peace—lembaga yang mengawasi pembentukan ISF—jika tidak memberikan manfaat bagi kepentingan Palestina dan Indonesia. 

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menentang keterlibatan Turki dalam pasukan tersebut.

Namun demikian, Trump menyatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan partisipasi Turki. Ia bahkan menyebut bahwa "Turki sangat baik" dan menilai pasukan Turki akan cocok ditempatkan di Gaza.

Dalam kesempatan yang sama, Mladenov juga menyampaikan kepada UNSC bahwa kerangka kerja komprehensif untuk pelucutan senjata dan reintegrasi kelompok bersenjata di Gaza telah disusun oleh kantornya bersama negara-negara penjamin, yaitu AS, Mesir, Turki, dan Qatar.

Ia menyerukan kepada seluruh anggota PBB untuk menggunakan segala cara yang mereka miliki guna mendorong Hamas dan seluruh faksi Palestina agar segera menerima kerangka kerja tersebut tanpa penundaan.

"Pelaksanaan penuh dari rencana komprehensif juga merupakan satu-satunya jalan yang dapat memberikan keamanan jangka panjang bagi Israel," imbuhnya.Â