24 Februari 2022: Rusia Mulai Operasi Militer Khusus di Ukraina, Perang Berkecamuk Hingga Hari Ini

Liputan6.com, Kyiv - Pada dini hari 24 Februari 2022, Rusia memulai serangan militer besar-besaran terhadap Ukraina, mengubah ketegangan yang telah berlangsung bertahun-tahun menjadi perang terbuka berskala penuh. Dalam hitungan jam, ledakan mengguncang sejumlah kota besar dan pasukan darat melintasi perbatasan dari berbagai arah.

Hari itu, sekitar pukul 05.00 waktu Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato yang disiarkan televisi nasional dan mengumumkan dimulainya apa yang ia sebut sebagai "operasi militer khusus". Tak lama setelah pidato itu, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters dan Associated Press, ledakan terdengar di Kyiv, Kharkiv, dan kota-kota lain di seluruh Ukraina.

Menurut Associated Press, gelombang awal serangan berupa rudal dan serangan udara yang menargetkan pangkalan militer, sistem pertahanan udara, dan infrastruktur strategis Ukraina. Reuters melaporkan bahwa pasukan darat Rusia bergerak masuk dari beberapa front: dari utara melalui Belarus menuju Kyiv, dari timur menuju wilayah Donbas dan Kharkiv, serta dari selatan melalui Krimea.

Konvoi tank dan kendaraan lapis baja melintasi perbatasan. Di dekat Kyiv, pasukan Rusia berupaya merebut Bandara Hostomel untuk menjadikannya titik pendaratan pasukan dan peralatan militer tambahan, sehingga memungkinkan penguatan cepat menuju ibu kota Ukraina. 

Pemerintah Ukraina segera menutup ruang udara sipil dan memberlakukan darurat militer. Presiden Volodymyr Zelenskyy mengumumkan mobilisasi nasional dan meminta warga mempertahankan negara. Sepanjang hari itu, warga sipil berlindung di stasiun metro dan tempat perlindungan darurat, sementara menurut laporan lapangan Associated Press dan Reuters, arus kendaraan menuju wilayah barat Ukraina mulai meningkat.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, konflik yang sebelumnya terbatas di wilayah timur berkembang menjadi perang berskala penuh di hampir seluruh wilayah Ukraina.

Hubungan Rusia dan Ukraina memburuk tajam sejak 2014. Pada tahun itu, demonstrasi besar di Kyiv yang dikenal sebagai gerakan Maidan berujung pada lengsernya Presiden Ukraina yang pro-Moskow, Viktor Yanukovych. Tak lama setelah itu, Rusia mencaplok wilayah Krimea melalui referendum yang tidak diakui oleh Ukraina dan sebagian besar komunitas internasional.

Peristiwa tersebut memicu sanksi Barat terhadap Moskow dan memperdalam ketegangan kawasan.

Pada saat yang sama, konflik bersenjata pecah di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia. Laporan pemantauan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyebutkan bahwa konflik bersenjata di wilayah Donbas antara April 2014 dan Desember 2021 diperkirakan menewaskan sekitar 14.200–14.400 orang, termasuk militer dan warga sipil. 

Upaya diplomatik dilakukan untuk menghentikan pertempuran di wilayah Donbas dan mencari penyelesaian politik atas konflik antara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Minsk I (2014) dan Minsk II (2015), yang dimediasi oleh Prancis dan Jerman bersama Rusia dan Ukraina. Namun, implementasi perjanjian itu berjalan tersendat, dan bentrokan bersenjata sporadis tetap terjadi di sepanjang garis depan. 

Ketegangan kembali meningkat sepanjang 2021 ketika Rusia mengerahkan puluhan ribu pasukan ke dekat perbatasan Ukraina. Pada akhir tahun itu, Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO memperingatkan kemungkinan invasi berdasarkan penilaian intelijen mereka, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Pada Desember 2021, Rusia mengajukan proposal jaminan keamanan tertulis kepada AS dan NATO, termasuk tuntutan agar Ukraina tidak bergabung dengan aliansi tersebut dan agar NATO menghentikan ekspansi ke arah timur.

Moskow menyatakan bahwa perluasan NATO mengancam keamanan nasional Rusia. Sebaliknya, pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat menegaskan bahwa setiap negara berdaulat berhak menentukan aliansinya sendiri.

Hingga pertengahan Februari 2022, perundingan mengenai proposal jaminan keamanan Rusia masih berlangsung. Namun AS dan NATO menolak tuntutan utama Moskow terkait keanggotaan Ukraina di NATO, sementara Rusia menyatakan respons Barat tidak memadai. 

Pada 21 Februari 2022, Presiden Putin mengumumkan bahwa Rusia secara resmi mengakui dua entitas separatis di Ukraina timur — Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk — sebagai negara merdeka. Kedua wilayah tersebut sebelumnya memproklamasikan diri secara sepihak sejak 2014 dan menguasai sebagian wilayah Donbas di luar kendali penuh pemerintah Ukraina.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional dan berlangsung hampir satu jam, Putin menyampaikan uraian panjang mengenai hubungan sejarah Rusia dan Ukraina. Ia menyatakan bahwa Ukraina modern, menurut pandangannya, merupakan bagian dari sejarah Rusia dan mempertanyakan legitimasi historis kenegaraan Ukraina sebagai negara yang terpisah.

Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, Putin menandatangani dekret pengakuan dan perjanjian kerja sama serta bantuan militer dengan kedua entitas itu.

Menurut laporan Reuters pada 21 Februari 2022, AS, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya menyatakan bahwa langkah tersebut melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina serta bertentangan dengan komitmen dalam Perjanjian Minsk, yang sebelumnya dirancang untuk menyelesaikan konflik di Donbas melalui kerangka politik di dalam Ukraina, bukan melalui pemisahan wilayah.

Tiga hari kemudian, invasi skala penuh terjadi.

Sejumlah pejabat Barat, sebagaimana dilaporkan Reuters pada Februari 2022, menyatakan bahwa kegagalan perundingan keamanan dan pengakuan Rusia terhadap wilayah separatis mempersempit ruang diplomasi menjelang invasi.

Dalam laporan yang dipublikasikan menjelang peringatan empat tahun perang pada Februari 2026, PBB menyatakan bahwa operasi militer yang diluncurkan Rusia pada 24 Februari 2022 melanggar Piagam PBB dan hukum internasional. 

Menurut data PBB yang dirilis menjelang peringatan perang tersebut, lebih dari 14.000 warga sipil telah tewas sejak invasi dimulai. Selain korban jiwa, total kerusakan yang ditimbulkan diperkirakan melampaui USD 195 miliar.

"Perang yang menghancurkan ini merupakan noda dalam hati nurani kolektif kita dan tetap menjadi ancaman bagi perdamaian serta keamanan regional dan internasional," tutur Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dampak kemanusiaan juga terlihat dari situasi pengungsian. Laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang dirilis menjelang peringatan empat tahun perang mengungkapkan, sekitar 3,7 juta orang masih berstatus sebagai pengungsi internal di Ukraina, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak langsung pertempuran dan kerusakan infrastruktur. 

Selain itu, hampir 400.000 warga yang sebelumnya sempat mengungsi ke luar negeri dan kemudian kembali ke Ukraina masih belum dapat kembali ke tempat tinggal asal mereka, sehingga tetap berstatus sebagai pengungsi internal.

Laporan IOM juga mencatat bahwa di beberapa wilayah garis depan, lebih dari 90 persen rumah tangga yang disurvei melaporkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, seperti akses terhadap pemanas, listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan bantuan keuangan.

Dalam kondisi tersebut, lebih dari 300.000 orang yang telah kembali menyatakan mempertimbangkan untuk pindah lagi dalam tiga bulan ke depan, mencerminkan ketidakpastian dan tekanan ekonomi yang masih tinggi.

Laporan penilaian kerusakan dan kebutuhan pemulihan yang disusun bersama oleh Pemerintah Ukraina, Bank Dunia, Komisi Eropa, dan PBB memperkirakan bahwa biaya rekonstruksi dan pemulihan Ukraina dalam sepuluh tahun ke depan mencapai hampir USD 588 miliar. Jumlah itu setara dengan hampir tiga kali proyeksi produk domestik bruto Ukraina pada 2025, seiring sektor perumahan, energi, dan infrastruktur penting lainnya terus terdampak serangan.