Pemilu Thailand 2026: Bhumjaithai Pimpinan PM Anutin Unggul, Partai Progresif Merosot

Liputan6.com, Bangkok - Pemilihan umum (pemilu) Thailand yang digelar pada Minggu (8/2/2026) menghasilkan salah satu kejutan politik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil penghitungan tidak resmi, Partai Bhumjaithai yang berhaluan konservatif mencatat lonjakan suara hingga mendekati kemenangan telak, sementara Partai Rakyat yang progresif justru mengalami penurunan tajam dan tak terduga.

Padahal, sejumlah jajak pendapat sebelumnya memperkirakan Partai Rakyat kembali menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak. Namun, hasil tidak resmi menunjukkan partai tersebut hanya meraih kurang dari 100 kursi, sementara Partai Bhumjaithai yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Anutin Charnvirakul berhasil mengamankan hampir 200 kursi dari total 500 kursi di DPR Thailand. Demikian seperti dikutip dari laporan media lokal Khaosod.

Diperlukan dukungan sedikitnya 251 anggota parlemen agar dapat memilih perdana menteri dan membentuk pemerintahan baru. Berdasarkan perolehan kursi sementara, jumlah tersebut belum dapat dicapai Partai Bhumjaithai secara mandiri, sehingga partai itu harus mencari dukungan partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi. 

Hasil ini menjadi pembalikan keadaan yang mencolok dibandingkan pemilu sebelumnya. Pada pemilu terakhir, Partai Rakyat—yang kala itu didukung kuat oleh pemilih muda dan masyarakat perkotaan—keluar sebagai pemenang dengan meraih 151 kursi.

Partai Rakyat Jauh dari Target

Partai Rakyat yang dipimpin Natthaphong Ruangpanyawut sebelumnya secara luas diprediksi kembali memimpin perolehan suara, bahkan setelah memoderasi sejumlah kebijakan yang sempat dianggap sensitif secara hukum. Partai ini juga masih dipandang sebagai pilihan utama pemilih muda dan warga di kota-kota besar.

Namun demikian, hasil tidak resmi menunjukkan Partai Rakyat hanya meraih sekitar 108 kursi, jauh menurun dibandingkan capaian sebelumnya.

Berbicara di kantor pusat partai, Natthaphong mengakui hasil tersebut sebagai sebuah kemunduran.

"Pada saat ini, kami mungkin bukan partai nomor satu," ujarnya. "Ini sejalan dengan sikap yang sejak awal kami pegang—kami harus menghormati prinsip-prinsip parlemen dan memberikan kesempatan kepada partai dengan perolehan kursi terbanyak untuk membentuk pemerintahan terlebih dahulu."

Saat diminta menganalisis hasil pemilu, Natthaphong menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pemilih.

"Apa pun alasan di balik pilihan masyarakat hari ini, Partai Rakyat siap untuk terus berkiprah dalam politik, membangun kembali institusi politik, dan mendorong kebijakan yang berpihak kepada seluruh rakyat," katanya.

Meski mengalami penurunan secara nasional, Partai Rakyat tetap menunjukkan performa kuat di Bangkok. Di ibu kota, partai ini unggul di seluruh daerah pemilihan dan diperkirakan menyapu bersih seluruh 33 kursi yang tersedia.

PM Anutin, selaku pemimpin Partai Bhumjaithai, tampak memeluk istrinya dengan penuh emosi setelah hasil tidak resmi menunjukkan partainya berada di jalur kemenangan dengan hampir 200 kursi. Angka ini melonjak drastis dibandingkan 71 kursi yang diraih Bhumjaithai pada pemilu 2023.

Dia menyebut hasil tersebut sebagai mandat langsung dari rakyat.

"Kemenangan ini milik rakyat, bukan hanya milik Partai Bhumjaithai," tuturnya. "Hasil pemilu ini merupakan instruksi yang jelas dari masyarakat agar kami memimpin pemerintahan, menciptakan kesejahteraan, dan menyelesaikan berbagai persoalan nasional."

Ia menegaskan partainya akan tetap menjunjung prinsip demokrasi dalam kerangka monarki konstitusional, serta menyatakan bahwa kemenangan tersebut adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Thailand, terlepas dari pilihan politik mereka.

Pheu Thai Ikut Kehilangan Kursi

Partai Pheu Thai juga mengalami penurunan dukungan. Partai ini mengusung Yodchanan Wongsawat—keponakan mantan PM Thaksin Shinawatra—sebagai calon perdana menteri. Berdasarkan hasil tidak resmi, Pheu Thai diproyeksikan hanya meraih sekitar 80 kursi, turun tajam dari 141 kursi yang diperolehnya pada pemilu sebelumnya.

Pemilu ini berlangsung di tengah berbagai tantangan nasional. Thailand saat ini menghadapi perlambatan ekonomi yang serius, dengan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun ini menjadi yang terlemah di antara negara-negara ASEAN.

Selain itu, ketegangan dengan negara tetangga Kamboja juga meningkat menyusul bentrokan mematikan yang menewaskan warga sipil. Penyeberangan perbatasan darat antara kedua negara masih ditutup, menjadikannya tantangan diplomatik dan keamanan utama yang harus dihadapi pemerintahan baru Thailand.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Thailand, sebuah referendum nasional diselenggarakan bersamaan dengan pemilu. Dalam pemungutan suara pada Minggu, setiap pemilih menerima tiga surat suara, yakni satu surat suara untuk memilih calon anggota parlemen di daerah pemilihan, satu surat suara untuk memilih partai politik, serta satu surat suara untuk referendum nasional. 

Referendum ini mengutip laporan CNA menentukan apakah parlemen yang baru terpilih akan memperoleh mandat untuk menyusun konstitusi baru. Apabila referendum tidak disetujui maka Konstitusi 2017—yang disusun di bawah pemerintahan militer setelah kudeta tahun 2014—akan tetap berlaku.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum hingga pukul 23.30 waktu setempat, dengan 31 persen suara telah dihitung, sekitar 59 persen pemilih menyatakan dukungan terhadap penyusunan konstitusi baru, sementara 32 persen menolak usulan tersebut.

Thailand tercatat telah memiliki 20 konstitusi sejak berakhirnya sistem monarki absolut pada tahun 1932. Sebagian besar perubahan konstitusi tersebut terjadi setelah kudeta militer.

Jika mayoritas pemilih mendukung penyusunan piagam nasional yang baru maka pemerintahan dan anggota parlemen yang baru dapat memulai proses amandemen di parlemen. Proses tersebut nantinya masih memerlukan dua referendum tambahan sebelum sebuah konstitusi baru dapat secara resmi diberlakukan.