Presiden Ferdinand Marcos Hadapi Upaya Pemakzulan dari Kelompok Sipil Filipina

Liputan6.com, Manila - Sejumlah anggota masyarakat sipil Filipina mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Kamis (22/1/2026), menuduhnya menipu wajib pajak hingga miliaran dolar melalui proyek pengendalian banjir fiktif.

Pengajuan ini, yang didukung blok politik sayap kiri Makabayan, menuduh Marcos mengkhianati kepercayaan publik dengan memasukkan proyek-proyek fiktif ke dalam anggaran nasional untuk mengalihkan dana ke sekutu dan kontraktor yang disukainya.

Kasus ini muncul di tengah kemarahan publik akibat banjir hebat yang menimpa sejumlah kota di negara kepulauan berpenduduk 116 juta jiwa itu pada tahun lalu, dikutip dari laman France24, Kamis (22/1).

Berdasarkan Konstitusi Filipina, pengesahan pasal-pasal pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memicu persidangan di Senat. Jika vonis bersalah dijatuhkan, presiden bisa diberhentikan dan dilarang memegang jabatan publik di masa depan.

Salinan pengaduan diajukan ke Kantor Sekretaris Jenderal DPR, meskipun belum ditandai resmi diterima karena pejabat tinggi yang bersangkutan tidak hadir. Berkas tersebut menyebutkan Marcos “melembagakan mekanisme untuk menyalahgunakan lebih dari 545,6 miliar peso Filipina dari dana pengendalian banjir, mengarahkannya ke kroni dan kontraktor pilihan, serta mengubah kas negara menjadi dana perang pribadi untuk pemilihan umum paruh waktu 2025.”

Berkas itu juga menuduh presiden secara langsung meminta suap, yang didasarkan pada tuduhan yang belum terbukti dari mantan anggota kongres yang saat ini berada di luar negeri.

Juru bicara kepresidenan Claire Castro menolak memberikan komentar substansial terhadap pengaduan tersebut. “Mari kita tunggu isinya. Kami tidak dapat membahasnya saat ini karena belum memiliki detail pengaduan mereka,” kata Castro, seraya menambahkan bahwa Marcos sedang pulih di bawah pengawasan medis akibat penyakit yang tidak diungkapkan.

Marcos sendiri sebelumnya menyatakan bahwa dialah yang mengangkat isu proyek fiktif tersebut ke permukaan dan mengklaim telah mendorong investigasi yang melibatkan puluhan perusahaan konstruksi, pejabat pemerintah, dan anggota parlemen. Namun, penggugat Liza Maza menilai langkah-langkah tersebut hanyalah upaya menutupi kesalahan. “Kami percaya investigasi yang ia lakukan hanya untuk menutup-nutupi. Kenyataannya, dialah kepala korupsi ini,” ujarnya kepada wartawan.

Beberapa jam kemudian, sebuah kelompok yang terkait dengan mantan Presiden Rodrigo Duterte juga muncul di DPR dengan pengaduan pemakzulan mereka sendiri, meskipun meninggalkan pengaduan tanpa salinan resmi.

Pengaduan pada Kamis (22/1) bukan yang pertama dalam minggu ini.

Pada Senin (19/1)  seorang pengacara setempat mengajukan gugatan yang mengaitkan Marcos dengan penangkapan dan pemindahan Duterte ke Mahkamah Pidana Internasional, serta tuduhan penyalahgunaan narkoba yang belum terbukti.

Dennis Coronacion, ketua departemen ilmu politik Universitas Santo Tomas Manila, menilai sebagian besar tuduhan ini mengulang klaim lama dan “tidak memiliki bukti yang cukup.”

Menurutnya, pengaduan baru kemungkinan besar akan menemui hambatan di DPR yang masih didominasi sekutu Marcos. “Peluang untuk disetujui Komite Kehakiman DPR sangat kecil, dan bahkan lebih kecil lagi di sidang pleno, karena presiden masih menikmati dukungan mayoritas anggota DPR,” kata Coronacion.

Meski peluang keberhasilan tipis, pengaduan ini mencerminkan meningkatnya tekanan publik terhadap Marcos terkait dugaan penyalahgunaan dana publik dan proyek fiktif yang menelan miliaran dolar Filipina.