Israel Hancurkan Markas Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina

Liputan6.com, Yerusalem - Otoritas Israel pada Selasa (20/1/2026) mulai membuldoser kantor pusat Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem, sebagai bagian dari langkah keras terbaru terhadap lembaga yang selama ini bertugas menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi Palestina di kawasan.

Israel telah lama menuduh UNRWA bekerja sama dengan Hamas—tuduhan yang dibantah oleh badan PBB tersebut. Tahun lalu, Israel melarang UNRWA beroperasi di wilayah yang dikuasainya. Namun, pembongkaran pada Selasa ini menjadi langkah paling drastis dan mencolok sejauh ini dalam tindakan Israel terhadap UNRWA.

Direktur UNRWA untuk Tepi Barat Roland Friedrich mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa kru pembongkaran dan polisi Israel tiba di kantor pusat UNRWA di Yerusalem Timur sejak pagi hari. Ia menjelaskan bahwa staf UNRWA sudah hampir setahun tidak beroperasi di fasilitas tersebut karena alasan keamanan dan maraknya hasutan. Meski demikian, pasukan Israel tetap menyita berbagai perangkat dan memaksa keluar petugas keamanan swasta yang sebelumnya ditugaskan untuk menjaga lokasi itu.

"Apa yang kami saksikan hari ini merupakan puncak dari dua tahun hasutan dan berbagai tindakan terhadap UNRWA di Yerusalem Timur," ujar Friedrich seperti dikutip dari laporan Associated Press.

Ia menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional yang menjamin perlindungan bagi fasilitas-fasilitas PBB.

UNRWA memiliki mandat untuk memberikan bantuan dan layanan kepada sekitar 2,5 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta sekitar 3 juta pengungsi lainnya di Suriah, Yordania, dan Lebanon.

Selama bertahun-tahun, badan ini mengelola infrastruktur di kamp-kamp pengungsi, menjalankan sekolah, serta menyediakan layanan kesehatan. Namun, operasinya dibatasi sejak tahun lalu setelah parlemen Israel, Knesset, mengesahkan undang-undang yang memutus hubungan dengan UNRWA dan melarangnya berfungsi di wilayah yang didefinisikan Israel sebagai bagian dari negaranya, termasuk Yerusalem Timur.

UNRWA menyatakan bahwa pembongkaran kantornya dapat membahayakan operasional pusat pelatihan kejuruan di Qalandia dan fasilitas kesehatan di Shua’fat, yang hingga kini masih memberikan layanan pendidikan dan kesehatan.

Bendera Israel terlihat dikibarkan di atas gedung tersebut di lingkungan Sheikh Jarrah. Sejumlah politikus Israel juga datang ke lokasi untuk merayakan tindakan ini.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir bahkan melabeli peristiwa ini sebagai "hari bersejarah".

Pembongkaran ini menandai puncak dari kritik bertahun-tahun Israel dan para pemimpinnya terhadap UNRWA.

Israel berpendapat bahwa badan tersebut memiliki kecenderungan pro-Palestina serta menjalin hubungan atau mempekerjakan individu yang terlibat dalam kelompok militan seperti Hamas. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas lebih dari dua tahun lalu, Israel semakin meningkatkan tuduhan, termasuk klaim bahwa UNRWA telah disusupi Hamas dan fasilitasnya digunakan oleh kelompok tersebut untuk menyita bantuan.

Israel hanya memberikan sedikit bukti atas tuduhannya, sementara PBB membantahnya. Oktober lalu, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel harus mengizinkan UNRWA memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Sejak undang-undang pelarangan UNRWA disahkan tahun lalu, berbagai fasilitas badan tersebut—termasuk sekolah, pusat kesehatan, dan kantor pusat—berulang kali ditutup, digerebek, atau dibiarkan tanpa perlindungan. Israel berpendapat bahwa UNRWA mempertahankan status pengungsi warga Palestina, sementara para pendukung UNRWA menyatakan bahwa serangan Israel bertujuan menyingkirkan isu pengungsi Palestina, yang merupakan salah satu persoalan paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina.

"Ini terjadi setelah langkah-langkah lain yang diambil otoritas Israel untuk menghapus identitas pengungsi Palestina," kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini via platform media sosial X.

Ia menambahkan bahwa peristiwa ini harus menjadi peringatan serius karena apa yang terjadi terhadap UNRWA hari ini bisa menimpa organisasi internasional atau misi diplomatik lain di masa depan, baik di Wilayah Pendudukan Palestina maupun di tempat lain di dunia.

Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaan untuk UNRWA pada 2018. Pendanaan tersebut dipulihkan oleh Presiden Joe Biden pada 2021, namun kembali ditangguhkan pada 2024.

Larangan Israel terhadap UNRWA juga sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk mencabut izin organisasi bantuan yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat. Israel telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan organisasi non-pemerintah tidak mempekerjakan staf yang terlibat dalam kegiatan yang dianggap "mendelegitimasi Israel" atau mendukung boikot, serta mewajibkan mereka menyerahkan daftar nama staf sebagai syarat untuk tetap beroperasi.

Israel telah memberi tahu puluhan organisasi, termasuk Doctors Without Borders dan CARE, bahwa izin operasional mereka berakhir pada akhir 2025.

Organisasi-organisasi tersebut menyatakan aturan Israel bersifat sewenang-wenang dan memperingatkan bahwa kebijakan baru ini akan berdampak buruk bagi penduduk sipil yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.