Desa di China Denda Rp3,5 juta Bagi Warga yang Nikah dengan Penduduk Beda Provinsi

Liputan6.com, Beijing - Sebuah desa di Tiongkok menghadapi kecaman daring setelah memberlakukan denda kontroversial untuk kehamilan di luar nikah dan pasangan yang hidup bersama sebelum menikah.

Desa tersebut, yang terletak di Lincang, provinsi Yunnan, Tiongkok barat daya, memicu perdebatan sengit di dunia maya. Kontroversi ini mencuat setelah foto papan pengumuman bertajuk "Aturan Desa, Semua Orang Setara" diunggah dan disebarluaskan oleh warganet.

Dokumen tersebut memuat daftar hukuman ketat yang memicu perdebatan publik mengenai legalitas dan etika peraturan tersebut.

Berdasarkan foto yang beredar luas, pemberitahuan tersebut merinci nominal denda untuk berbagai pelanggaran norma sosial. Salah satu poin yang paling disorot adalah sanksi bagi pernikahan antar provinsi.

Dalam aturan tersebut tertulis,"Menikah dengan seseorang dari luar provinsi dikenakan denda sebesar 1.500 yuan (sekitar Rp 3,5 juta), kehamilan di luar nikah 3.000 yuan (sekitar Rp 7,1 juta), dan pasangan yang belum menikah yang tinggal bersama harus membayar 500 yuan (sekitar Rp 1,1 juta) setiap tahunnya," mengutip laporan South China Morning Post (SCMP), Rabu (31/12/2025).

Tidak hanya itu, desa tersebut juga mengatur jarak kelahiran anak. Jika seorang anak lahir kurang dari 10 bulan setelah tanggal pernikahan, pasangan suami istri akan didenda sebesar 3.000 yuan (sekitar Rp7,1 juta). Pihak desa juga turut campur dalam urusan rumah tangga, apabila pasangan bertengkar dan pejabat desa harus turun tangan untuk memediasi, masing-masing pihak akan dikenakan denda 500 yuan (sekitar Rp 1,1 juta).

Warga yang membuat onar atau berperilaku gaduh saat mabuk di desa lain terancam denda antara 3.000 (sekitar Rp 7,1 juta) hingga 5.000 yuan (sekitar Rp 11,7 juta). Sementara itu, penyebar rumor atau klaim tak berdasar di dalam desa akan didenda antara 500 (sekitar Rp 1,1 juta) hingga 1.000 yuan (sekitar Rp 2,3 juta).

Menanggapi kegaduhan tersebut, seorang pejabat dari Pemerintah Kota Mengding memberikan keterangan kepada Red Star News pada 16 Desember. Pejabat itu menegaskan bahwa isi pemberitahuan tersebut "sangat tidak biasa" dan kini telah dihapus.

Pejabat tersebut juga menjelaskan bahwa pengumuman tersebut dipasang oleh panitia desa atas inisiatif sepihak tanpa melapor ke atau mengajukan persetujuan kepada pemerintah kota. Ia juga menekankan bahwa tidak ada aturan lokal yang melarang pernikahan antar provinsi antar etnis.

Meskipun telah dicabut, reaksi keras dari warganet tidak terbendung. Banyak pihak menilai aturan ini sebagai bentuk eksploitasi finansial.

"Mereka pasti gila karena uang," tulis salah satu warganet.

Komentar lain menyoroti kemunduran pola pikir desa tersebut, "Apakah kita berada di tahun 1925 atau 2025? Desa seperti ini bukan tempat bagi orang normal untuk tinggal."

Seorang warganet lainnya menambahkan, "Apakah ini bukan pemerasan terang-terangan? Ini terlalu keterlaluan." Ada pula yang menyindir, "Cukup bagus untuk menghasilkan pendapatan, ya? Apakah denda itu masuk ke pejabat desa untuk minum-minum?"

Insiden denda unik di China bukan kali ini saja terjadi. Pada 2023, pemerintah di wilayah Puge, provinsi Sichuan, juga sempat menjadi berita utama karena mendenda warga yang gagal melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti denda 10 yuan (sekitar Rp 23 ribu) karena tidak merapikan tempat tidur dan 20 yuan (sekitar Rp 47 ribu) karena jongkok saat makan.