Israel Setujui Penutupan Radio Angkatan Darat Setelah Mengudara 75 Tahun, Picu Kekhawatiran atas Kebebasan Pers

Liputan6.com, Tel Aviv - Pemerintah Israel telah menyetujui penutupan Radio Angkatan Darat negara itu setelah 75 tahun mengudara, sebuah langkah yang menutup salah satu institusi media tertua di Israel di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kebebasan pers.

Berdasarkan proposal yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz, stasiun yang dikenal sebagai Galei Tzahal akan menghentikan operasinya pada 1 Maret.

Resolusi disahkan secara bulat pada hari Senin (22/12/2025) dalam rapat kabinet mingguan, meskipun mendapat penolakan dari Jaksa Agung Gali Baharav-Miara. Dalam sebuah memorandum resmi, ia memperingatkan bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar faktual dan profesional yang memadai, serta bahwa pelaksanaannya melanggar hukum.

"Keputusan ini merupakan bagian dari langkah yang lebih luas untuk melemahkan penyiaran publik di Israel dan membatasi kebebasan berekspresi," kata Baharav-Miara, yang bukan anggota kabinet, seperti dikutip dari CNN.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik keputusan tersebut, dengan mengatakan, "Sebuah stasiun militer yang mengudara di bawah otoritas tentara ada di Korea Utara dan mungkin beberapa negara lain, dan tentu saja kita tidak ingin dihitung sebagai bagian dari mereka."

Dewan Pers Israel, serikat jurnalis Israel, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya menyatakan akan menggugat keputusan penutupan Radio Angkatan Darat Israel ke Mahkamah Agung.

Katz mengumumkan niatnya untuk menutup Radio Angkatan Darat bulan lalu, di tengah dorongan pemerintah yang lebih luas untuk mengonsolidasikan kendali atas ranah media. Dorongan tersebut mencakup perombakan dramatis terhadap regulasi penyiaran yang akan memberikan pemerintah kewenangan luas untuk mendenda dan menjatuhkan sanksi terhadap media berita.

Penyiar yang dikelola militer tersebut secara hukum merupakan unit dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang berada di bawah pengawasan kepala staf. Namun, stasiun ini memiliki departemen berita yang dinamis, dijalankan oleh para prajurit dan jurnalis sipil, yang membawakan beberapa acara bincang-bincang politik paling populer di negara tersebut. Sejumlah jurnalisnya secara rutin bersikap kritis terhadap para politikus dan militer.

Katz bukanlah menteri pertahanan pertama yang tidak menyukai nada pemberitaan Radio Angkatan Darat. Sebelumnya pihak lain juga pernah melontarkan gagasan untuk menutup atau merestrukturisasi stasiun tersebut. Namun, ia adalah yang pertama mengambil tindakan—dengan membentuk apa yang oleh para kritikus disebut sebagai sebuah komite pilihan yang anggotanya secara politik sejalan dengan pemerintah, yang merekomendasikan penutupan stasiun atau mengalihkannya ke model lain tanpa konten berita dan politik yang substansial.

Dalam sebuah pernyataan, Katz mengatakan, "Sebuah realitas di mana sebuah stasiun radio, yang dimaksudkan untuk seluruh warga negara, dioperasikan oleh tentara adalah sebuah anomali yang tidak ada di negara-negara demokratis."

"Anomali ini menimbulkan kesulitan besar bagi IDF akibat keterlibatan IDF secara tidak sukarela dalam wacana politik. Keterlibatan stasiun tersebut dalam konten politik merugikan Pasukan Pertahanan Israel, para prajuritnya, dan persatuannya."

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam keputusan tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari kampanye pemerintah untuk menghapus kebebasan berbicara di Israel pada tahun pemilu.

"Mereka gagal mengendalikan realitas maka mereka mencoba mengendalikan kesadaran. Di mana pun ada kebenaran yang tidak nyaman bagi pemerintah, mereka bertindak untuk menghilangkannya," ungkap Lapid.

"Alih-alih menangani biaya hidup dan pengabaian terhadap keamanan, pemerintah malah menutup media." 

Dalam langkah kontroversial lainnya pada hari Senin, Knesset—parlemen Israel—menyetujui undang-undang (UU) yang memperpanjang kewenangan pemerintah untuk menutup media asing yang beroperasi di Israel, dengan alasan keamanan nasional. Rancangan undang-undang (RUU) tersebut didukung oleh 22 anggota Knesset, sementara 10 lainnya menentangnya. 

UU yang umum disebut sebagai "UU Al Jazeera" itu, memberi kewenangan kepada menteri komunikasi, dengan persetujuan perdana menteri, untuk menutup operasi media asing apabila kontennya dinilai menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan nasional.

UU ini memperpanjang kewenangan yang sebelumnya ditetapkan sebagai langkah sementara pada April 2024, selama perang Gaza, ketika pemerintah mengambil langkah untuk menutup operasi Al Jazeera di Israel, dengan alasan apa yang oleh para pejabat Israel digambarkan sebagai liputan yang bermusuhan dan bias terhadap konflik di Gaza, dukungan terhadap Hamas, serta fasilitasi terorisme. Jaringan yang berbasis di Qatar itu menyebut penutupan kantornya sebagai tindakan kriminal, sementara para pengkritik menggambarkan langkah itu sebagai hari yang kelam bagi demokrasi.

UU yang baru disahkan ini memperluas kewenangan tersebut hingga akhir 2027 dan berlaku bahkan ketika Israel tidak berada dalam keadaan darurat atau perang. Versi awal RUU menghapus persyaratan pengawasan yudisial, tetapi telah direvisi dalam beberapa pekan terakhir, sehingga setiap keputusan untuk menutup media asing tetap berada di bawah pengawasan peradilan.