Sah, Italia Masukkan Femisida ke Hukum Pidana dan Ganjar Pelakunya Penjara Seumur Hidup

Liputan6.com, Roma - Parlemen Italia pada hari Selasa (25/11/2025), menyetujui undang-undang yang secara resmi memasukkan femisida ke dalam hukum pidana negara dan menetapkan hukuman penjara seumur hidup bagi pelakunya.

Menurut Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, UN Women, femisida adalah pembunuhan sengaja terhadap perempuan atau anak perempuan yang motivasinya berdasarkan gender. UN Women menyebut bahwa femisida adalah manifestasi paling brutal dan ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Pemungutan suara itu bertepatan dengan hari internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, sebuah hari yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB.

Undang-undang yang didukung oleh pemerintah konservatif pimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni itu hadir sebagai respons terhadap serangkaian pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya yang menargetkan perempuan di Italia. Undang-undang ini mencakup langkah-langkah yang lebih kuat terhadap kejahatan berbasis gender, termasuk penguntitan (stalking) dan pornografi balas dendam.

"Kami telah menggandakan pendanaan untuk pusat-pusat anti-kekerasan dan tempat penampungan, mempromosikan layanan telepon darurat, serta melaksanakan kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran yang inovatif," kata Meloni pada hari Selasa seperti dikutip dari Associated Press. "Ini adalah langkah nyata ke depan, tetapi kami tidak akan berhenti di sini. Kita harus terus melakukan jauh lebih banyak, setiap hari."

Walaupun pihak oposisi kiri-tengah setuju dan ikut mendukung undang-undang tersebut, mereka mengkritik bahwa pemerintah hanya fokus menghukum pelaku (aspek kriminal), tetapi tidak menangani akar masalah lain seperti ketimpangan ekonomi, budaya patriarkal, dan faktor sosial yang ikut menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Badan statistik Italia, Istat, mencatat 106 kasus femisida pada tahun 2024, di mana 62 di antaranya dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan.

Perdebatan di Italia memanas mengenai usulan untuk memasukkan pendidikan seksual dan emosional ke dalam kurikulum sekolah sebagai upaya mencegah kekerasan berbasis gender. Namun, pemerintah justru mengajukan rancangan undang-undang yang melarang materi tersebut diajarkan di tingkat sekolah dasar dan mewajibkan persetujuan tertulis dari orang tua untuk setiap pelajaran serupa di sekolah menengah atas.   

Koalisi pemerintah membela rancangan undang-undang tersebut dengan alasan bahwa aturan itu diperlukan untuk melindungi anak-anak dari apa yang mereka anggap sebagai aktivisme ideologis. Namun, partai oposisi dan para aktivis mengecamnya, menyebut langkah itu sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman.   

"Italia adalah salah satu dari hanya tujuh negara di Eropa yang belum mewajibkan pendidikan seks dan hubungan di sekolah, dan kami menyerukan agar hal itu diwajibkan di seluruh jenjang pendidikan," kata pemimpin Partai Demokrat Italia, Elly Schlein. "Represi saja tidak cukup tanpa pencegahan, yang hanya dapat dimulai di sekolah."