Diduga Beri Perlakuan Khusus bagi Napi China, Kepala Penjara Bangkok Dinonaktifkan

Liputan6.com, Bangkok - Pihak berwenang Thailand menonaktifkan seorang kepala penjara di Bangkok setelah muncul tuduhan bahwa narapidana (napi) China berprofil tinggi diberi akses untuk bertemu perempuan di sebuah sel pribadi serta memperoleh berbagai keistimewaan lainnya. Hal ini diungkapkan kementerian kehakiman setempat.

Melansir The Guardian, skandal itu mencuat pekan lalu setelah media lokal melaporkan bahwa dua perempuan China diizinkan masuk ke Rumah Tahanan Bangkok untuk mengunjungi narapidana dan diduga memberikan layanan seksual, sehingga memunculkan pertanyaan tentang siapa yang memberi izin kepada mereka untuk masuk.

Penjara tersebut menahan lebih dari 4.000 pria yang menunggu persidangan, dan pernah menahan beberapa tersangka kriminal paling terkenal di Thailand, termasuk pemimpin sindikat China She Zhijiang yang diekstradisi awal bulan ini.

Pada Senin (24/11/2025), kementerian kehakiman memberhentikan sementara kepala penjara beserta sekretarisnya, yang juga merupakan pejabat senior di lembaga pemasyarakatan.

Menteri Kehakiman Rutthapon Naowarat mengatakan bahwa kasus yang melibatkan pejabat penjara yang diduga memihak narapidana China sedang ditangani berdasarkan bukti-bukti. Demikian menurut pernyataan yang dikeluarkan Senin malam.

Dalam pernyataan sebelumnya, kementerian mengatakan bahwa penggeledahan menemukan pelanggaran dan barang-barang terlarang, termasuk kondom, tembakau, dan alkohol.

"Dua perempuan China ditemukan bersama seorang narapidana di dalam sebuah sel yang sedang direnovasi untuk dijadikan ruang penerima tamu bagi pejabat senior," ungkap kementerian.

Sebuah meja, sofa, dan lemari es — kemewahan yang biasanya tidak diberikan kepada narapidana — berada di dalam sel tersebut.

"Temuan awal mencakup beberapa kotak kondom, jejak cairan tubuh pada tisu, serta noda yang diduga menyerupai air mani, yang kemudian dikirim ke penyidik forensik," bunyi pernyataan kementerian dari pekan lalu.

Meskipun rekaman CCTV telah dihapus, sebuah video yang berhasil diekstraksi kembali menunjukkan bahwa dua perempuan itu memang memasuki penjara.

Rutthapon mengatakan kepada wartawan pada Sabtu (22/11) bahwa kedua perempuan tersebut memasuki penjara melalui prosedur standar, bukan melalui jalur rahasia, yang menurutnya mengindikasikan bahwa beberapa pejabat bisa terlibat.

Namun, kedua perempuan itu membantah terlibat dalam pekerjaan seks.

Sekitar 20 petugas, termasuk kepala penjara dan staf tingkat bawah, dituduh melakukan pelanggaran, menurut pernyataan kementerian, yang juga menyebut bahwa tidak ada petugas yang terlibat dalam pembelian layanan seksual.

Beberapa narapidana yang terlibat dalam skandal tersebut telah dipindahkan ke penjara lain.

Lembaga pemantau antikorupsi Transparency International menempatkan Thailand di peringkat 107 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi terbarunya, yang menunjukkan negara itu termasuk kategori dengan tingkat korupsi cukup tinggi. Tuduhan suap dan perlakuan istimewa dalam sistem peradilan negara tersebut bukanlah hal yang jarang terjadi.