Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Dino Patti Djalal Soroti Perubahan Signifikan Diplomasi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan perubahan signifikan, terutama dalam intensitas diplomasi internasional dan upaya membangun modal politik global.

Dalam press briefing bersama awak media pada Selasa (25/11/2025), Dino menyebut Presiden Prabowo mengambil langkah yang tidak lazim dibanding beberapa pendahulunya.

Prabowo tercatat mengunjungi 25 negara dalam satu tahun, sebuah angka yang menurut Dino tergolong "hiperaktif" dalam konteks diplomasi seorang presiden Indonesia.

Dino menyatakan bahwa kunjungan tersebut menunjukkan tekad Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin global.

"Beliau ingin menyampaikan pesan bahwa ia adalah presiden kebijakan luar negeri dan ingin mengambil tempatnya di antara para pemimpin dunia," ujarnya.

Strategi ini berbanding terbalik dengan pendekatan Presiden Joko Widodo pada tahun pertama masa jabatannya, yang sempat enggan menghadiri forum multilateral seperti ASEAN dan G20. Prabowo dinilai ingin mempertegas bahwa Indonesia tidak hanya hadir, tetapi ingin memainkan peran besar dalam dinamika global.

Membangun Modal Politik dan Diplomatik

Selain kunjungan ke berbagai negara, Prabowo dinilai berhasil membangun hubungan personal dengan sejumlah pemimpin global, mulai dari Presiden China Xi Jinping, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, hingga Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Bagi Dino, kedekatan personal dengan pemimpin dunia merupakan aset penting dalam diplomasi.

"Hubungan pribadi sangat penting. Siapa yang Anda percayai, siapa yang dapat Anda hubungi, dengan siapa Anda dapat membangun koalisi. Ini modal politik dan diplomatik yang tidak terbentuk dalam semalam," kata Dino.

Modal ini dinilai berpotensi menentukan posisi Indonesia dalam isu-isu global seperti forum BRICS, peran Indonesia di OECD, hingga kemungkinan keterlibatan dalam organisasi Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Meski demikian, Dino menekankan bahwa tingginya intensitas diplomasi perlu diimbangi dengan kejelasan arah kebijakan. Ia menyoroti bahwa hingga satu tahun berjalan, pemerintah belum memaparkan strategi diplomasi secara komprehensif.

"Menteri Luar Negeri dalam setahun belum membuat satu pun pernyataan kebijakan luar negeri," ungkapnya. Dino menilai bahwa publik dan komunitas kebijakan luar negeri menunggu penjelasan tentang prioritas diplomasi Indonesia, baik terkait BRICS, OECD, ASEAN, konflik Thailand-Kamboja, hingga isu Gaza.

Menanti Langkah Strategis Indonesia

Dengan dinamika global yang terus berubah, termasuk melemahnya dominasi Barat dan menguatnya negara-negara Global South, Dino menilai Indonesia berada pada posisi penting untuk berperan dalam membentuk tatanan dunia baru. Namun, hal itu membutuhkan strategi yang jelas, nilai yang ingin diperjuangkan, serta koalisi yang ingin dibangun.

"Pertanyaannya adalah koalisi seperti apa yang ingin kita bangun? Nilai apa yang ingin kita proyeksikan? Ini saatnya pemerintah menjelaskan misi strategis diplomasi Indonesia," ujarnya.

Konferensi FPCI menjadi salah satu momentum yang dinanti untuk mendengar arah kebijakan tersebut secara langsung dari Menteri Luar Negeri.