Krisis Air di Gwadar Pakistan, Janji Proyek CPEC Jadi Sorotan

Liputan6.com, Islamabad - Kekeringan melanda kota pelabuhan Gwadar di Pakistan. Janji Koridor Ekonomi Tiongkok–Pakistan (CPEC) kemudian menjadi sorotan.

Proyek yang digadang-gadang bakal mengubah wajah ekonomi Pakistan itu justru kini membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih, dikutip dari laman Asiannewspost, Sabtu (25/10/2025).

Gwadar, kota di pesisir Laut Arab yang dipromosikan sebagai “permata mahkota” CPEC, awalnya dirancang menjadi pusat perdagangan maritim dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun lebih dari satu dekade sejak proyek dimulai, kota ini justru bergulat dengan krisis air parah. Warga hanya mendapat pasokan air setiap sepuluh hingga lima belas hari, sementara sebagian wilayah benar-benar kering.

Kesenjangan antara visi ambisius dan kenyataan di lapangan menyoroti lemahnya perencanaan, tata kelola, dan koordinasi antarinstansi. Padahal, Gwadar memiliki potensi besar — letak strategis, bendungan di sekitar kota, hingga sumber air laut yang bisa diolah. Namun perselisihan antara Otoritas Pembangunan Gwadar dan Departemen Teknik Kesehatan Masyarakat membuat banyak proyek air terhambat.

Ironinya, meski waduk lokal terisi dan instalasi desalinasi air laut tersedia, sebagian besar belum beroperasi penuh. Proyek desalinasi yang seharusnya menghasilkan 0,5 juta galon air per hari baru berjalan sebagian setelah kapasitasnya ditingkatkan menjadi 1,2 juta galon. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan nyata warga yang mencapai lebih dari 7 juta galon per hari.

Masalah tak berhenti di situ. Jaringan distribusi air masih belum terhubung secara efisien, sementara koordinasi antarlembaga berjalan lamban. Akibatnya, krisis air terus berulang, membuat kehidupan warga makin sulit dan menurunkan produktivitas kawasan pelabuhan.

Pelabuhan Gwadar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi, kini justru hanya menangani kurang dari 1% perdagangan laut Pakistan. Investasi besar-besaran di bawah proyek CPEC tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Kondisi ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam pelaksanaan CPEC di provinsi Balochistan — mulai dari persoalan keamanan, tumpang tindih kewenangan, hingga buruknya pengelolaan keuangan. Selama lebih dari 12 tahun, pemerintah terus menyebut Gwadar sebagai “prioritas strategis”, namun air bersih dan listrik tetap sulit diakses warga.

Kekecewaan masyarakat akhirnya meluap dalam bentuk demonstrasi dan aksi mogok. Mereka menuntut perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar yang selama ini diabaikan. “Kami tidak butuh janji, kami butuh air,” demikian salah satu seruan warga yang viral di media lokal.

Selain krisis sosial, tekanan lingkungan turut memperburuk keadaan. Pembangunan pesisir tanpa perlindungan ekologi mengancam ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan utama nelayan lokal. Kerusakan lingkungan membuat ketergantungan ekonomi warga pada sektor perikanan semakin rapuh.

Meski pemerintah telah membentuk tim koordinasi lintas lembaga untuk mengatasi masalah ini, hasilnya belum terlihat. Tanggung jawab yang tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit membuat solusi nyata masih sebatas wacana.

Krisis air di Gwadar kini menjadi simbol kesenjangan antara impian pembangunan dan realitas di lapangan. Kota yang digadang sebagai mercusuar perdagangan itu justru menunjukkan bagaimana pengabaian terhadap kebutuhan dasar manusia — seperti air bersih — bisa melumpuhkan ambisi ekonomi besar.

Tanpa pembenahan serius dalam tata kelola, penyelesaian proyek infrastruktur, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, Gwadar akan terus menjadi contoh pahit tentang janji kemakmuran yang tak pernah benar-benar tiba.