Oposisi Bersatu, Awan Gelap Menyelimuti Peluang Sanae Takaichi Jadi PM Perempuan Pertama Jepang

Liputan6.com, Tokyo - Pemimpin Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) menyatakan pada hari Minggu (12/10/2025) bahwa dia siap melakukan kompromi kebijakan agar partai-partai oposisi bisa mengusung satu kandidat bersama melawan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang sedang berkuasa dalam pemilihan perdana menteri mendatang.

Yoshihiko Noda, pemimpin CDPJ sekaligus mantan perdana menteri Jepang, mengatakan dalam sebuah acara televisi bahwa dia ingin membuka diskusi dengan fleksibilitas tertentu untuk menyatukan sikap. Dia juga mengajak Yuichiro Tamaki, ketua Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), agar bersikap terbuka dan bersedia mencari jalan tengah. Demikian seperti dikutip dari Kyodo News.

Pernyataan Noda muncul setelah Partai Komeito pada hari Jumat (10/10) mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kerja sama politik dengan LDP. Koalisi ini sudah bertahan selama 26 tahun, sejak terbentuk pada tahun 1999, dan menjadi salah satu poros utama politik Jepang.

Komeito memutuskan keluar dari koalisi karena menilai LDP gagal menangani skandal dana gelap yang melibatkan sejumlah anggota partai, terkait dugaan penyalahgunaan sumbangan politik. Langkah ini membuat peluang Sanae Takaichi, politikus konservatif yang baru terpilih sebagai presiden LDP pada 4 Oktober, untuk menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang menjadi semakin kecil.

Di sisi lain, Tamaki menilai masih ada perbedaan pandangan besar dengan CDPJ, terutama dalam isu keamanan dan energi, sehingga sulit menyatukan sikap. Noda dan Tamaki sebenarnya pernah berada dalam satu partai di masa lalu, namun kemudian berpisah arah politik.

Noda menegaskan bahwa jika Tamaki benar-benar ingin menjadi perdana menteri, dia harus memiliki kemampuan untuk menyatukan pihak lain, bukan menghindari upaya kompromi. Dia menilai menolak mencari kesepakatan adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan itu juga dimaksudkan sebagai peringatan politik kepada Tamaki, yang partainya mulai mendapatkan lebih banyak dukungan dalam pemilu belakangan ini.

Sementara itu, pemimpin Komeito, Tetsuo Saito, menyebut kemungkinan adanya kerja sama terbatas dalam pemilu dengan partai-partai oposisi seperti CDPJ. Namun, dia juga menegaskan bahwa Komeito tetap akan menjaga komunikasi dan dialog kebijakan dengan LDP.

Mengenai pemungutan suara untuk memilih perdana menteri yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini, Saito mengatakan bahwa anggota partainya akan memberikan suara untuk dirinya. Dia belum menjelaskan bagaimana sikap Komeito jika tidak ada kandidat yang meraih mayoritas pada putaran pertama dan pemilihan harus dilanjutkan ke putaran kedua.

Saat ini, LDP masih memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah). Namun karena mereka tidak lagi memiliki mayoritas setelah berpisah dari Komeito, LDP hanya dapat membentuk pemerintahan minoritas — yaitu pemerintahan yang berjalan tanpa dukungan suara mayoritas di parlemen. Pemerintahan ini baru bisa menjadi lebih kuat jika LDP berhasil menjalin koalisi baru dengan dua partai oposisi besar agar kembali memiliki mayoritas kursi.

Dalam sistem politik Jepang, untuk menjadi perdana menteri, seorang kandidat harus memperoleh mayoritas suara di kedua majelis parlemen: Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah) dan Dewan Penasihat (majelis tinggi). Jika tidak ada yang mencapai mayoritas di putaran pertama maka akan dilakukan putaran kedua antara dua kandidat dengan suara terbanyak dan pemenangnya akan menjadi perdana menteri.

LDP kehilangan mayoritas kursi di majelis tinggi dalam pemilu pada 20 Juli, yang kemudian mendorong Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada bulan September mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam sistem Jepang, hasil pemungutan suara di majelis rendah memiliki kekuatan yang lebih besar, sehingga keputusan di majelis tersebut biasanya menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri.