Aksi Mogok Pekerja Guncang Prancis, Protes Rencana Pemangkasan Belanja Publik

Liputan6.com, Paris - Ratusan ribu pekerja ikut serta dalam aksi mogok di seluruh Prancis pada hari Kamis (18/9/2025), setelah serikat buruh menyerukan hari protes menentang rencana pemangkasan pengeluaran negara.

Penyelenggara mengklaim terdapat satu juta orang turun ke jalan, sementara kementerian dalam negeri menyebut jumlahnya 500.000, dengan 80.000 polisi dikerahkan.

Melansir BBC, bentrokan kecil dilaporkan terjadi di Kota Lyon dan Nantes. Di Paris kericuhan skala kecil pecah antara polisi dan pengunjuk rasa.

Petugas dengan perlengkapan anti huru-hara menggunakan gas air mata dan perisai untuk membubarkan massa di pusat ibu kota setelah beberapa pengunjuk rasa merusak sejumlah toko dan bangunan.

Aksi mogok ini terjadi kurang dari sepekan setelah Sebastien Lecornu, sekutu dekat Presiden Emmanuel Macron, ditunjuk menjadi perdana menteri menyusul tumbangnya pemerintahan Francois Bayrou.

Transportasi umum terganggu parah pada Kamis, dengan banyak jalur metro di Paris dilaporkan tutup, sementara para pengunjuk rasa memblokir jalan dan ruas utama di kota-kota besar Prancis.

Mahasiswa berkumpul di depan sekolah dan universitas di ibu kota dan wilayah lain, memblokir pintu masuk dan meneriakkan slogan-slogan. Sekitar sepertiga guru juga ikut mogok.

Apoteker tidak ketinggalan berpartisipasi dalam aksi mogok secara massal, di mana 98 persen apotek diperkirakan tutup.

"Lebih dari 300 orang ditahan di seluruh Prancis," kata kementerian dalam negeri.

Serikat buruh menuntut lebih banyak dana untuk layanan publik, pajak lebih tinggi bagi orang kaya, dan agar rencana pemangkasan anggaran yang digariskan oleh pemerintahan Bayrou yang berumur pendek itu dibatalkan.

"Kebijakan ekonomi dan sosial Macron tidak cocok untuk saya, begitu pula anggaran Bayroum," tutur Cyrielle, seorang pekerja IT berusia 36 tahun, kepada BBC terkait alasan dia ikut aksi mogok di pusat Paris.

"Saya ingin lebih banyak sumber daya diinvestasikan pada layanan publik dan budaya. Mungkin sebagian orang dengan kekayaan luar biasa bisa menyumbang sedikit lebih banyak."

Dia menambahkan bahwa jika pemerintah baru lebih condong ke kiri maka itu akan menjadi awal dari sebuah solusi.

"Kita harus hadir dalam jumlah besar, itulah cara kita mengumpulkan kekuatan untuk terus berjuang... untuk memaksa pemerintah dan para pengusaha menghentikan kebijakan yang hanya melayani orang-orang terkaya," tegas Sophie Binet, pemimpin salah satu kelompok serikat buruh terbesar Prancis, Konfederasi Umum Buruh (CGT).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau menyatakan, "Kami akan bersikap tanpa kompromi dan tanpa ampun."

Dia mengatakan telah memberikan instruksi kepada polisi untuk melakukan penangkapan segera setelah ada sedikit saja pelanggaran.

Jean-Luc Melenchon, pemimpin partai sayap kiri radikal France Unbowed (LFI), meminta peserta mogok untuk tetap disiplin.

"Tindakan kekerasan hanya akan menguntungkan satu orang – Tuan Retailleau," ujarnya.

Aksi mogok pada Kamis berlangsung setelah sekitar 200.000 orang mengikuti protes yang diselenggarakan gerakan akar rumput "Bloquons Tout" (Mari Kita Blokir Semua) pekan lalu, yang menyebabkan sejumlah gangguan di seluruh Prancis.

Usulan anggaran Bayrou yang tidak populer – bertujuan menurunkan utang publik tinggi Prancis dengan pemangkasan sebesar 44 miliar euro – membuatnya kehilangan suara kepercayaan di Majelis Nasional pekan lalu ketika partai-partai dari berbagai spektrum politik bersatu untuk menjatuhkannya. Dan Lecornu, yang belum membentuk tim menteri, tidak sepenuhnya meninggalkan rencana pemangkasan itu dan telah mengadakan pembicaraan dengan partai oposisi untuk mencoba mencapai kompromi soal anggaran.

Posisi Lecornu terbilang genting. Seperti dua pendahulunya, Bayrou dan Michel Barnier, dia berhadapan dengan parlemen yang terbagi dalam tiga blok politik dengan perbedaan pandangan yang tajam, sehingga sulit merancang anggaran yang dapat diterima mayoritas anggota parlemen.

Prancis sendiri menghadapi ancaman utang publik yang membengkak, setara dengan hampir 50.000 euro per warga negara.

Barnier dan Bayrou tumbang akibat usulan anggaran mereka, yang berisi pemangkasan besar – sementara politikus kiri menyerukan kenaikan pajak sebagai gantinya.

"Tentu saja, kami menginginkan lebih banyak stabilitas dalam pemerintahan, apakah itu Lecornu atau orang lain, kami ingin pekerja benar-benar diperhitungkan," kata aktivis serikat buruh Alexandre Dubois kepada BBC. "Dan kita perlu keluar dari logika kinerja ekonomi jangka pendek ini."