RUU Pekerja Gig Malaysia Disahkan, Pengemudi Online dan Kurir Tak Bisa Kena PHK Sepihak

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Dewan Rakyat Malaysia resmi mengesahkan RUU Pekerja Gig 2025, yang menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan perlindungan hukum bagi jutaan pekerja di sektor ekonomi gig.

RUU ini menetapkan hak-hak dasar bagi para pekerja serta aturan tegas bagi perusahaan dan platform digital yang mempekerjakan mereka, dikutip dari laman Free Malaysia Today, Senin (1/9/3025).

RUU tersebut, yang dibacakan untuk pertama kalinya oleh Menteri Sumber Manusia Steven Sim pada Senin lalu, disahkan melalui pemungutan suara secara lisan.

Undang-undang ini mengatur agar pekerja gig mendapatkan kesepakatan kerja yang adil, informasi jelas mengenai bayaran dan tugas sebelum mulai bekerja, serta perlindungan dari pemutusan kerja sepihak tanpa alasan yang sah.

Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah ketentuan bahwa pembayaran kepada pekerja harus dilakukan dalam waktu tujuh hari, kecuali telah disepakati jadwal lain sebelumnya.

RUU ini juga memperkenalkan sejumlah langkah baru, antara lain:

• Definisi resmi bagi pekerja gig;

• Penetapan kompensasi minimum;

• Mekanisme pengaduan yang dapat diakses pekerja;

• Perlindungan jaminan sosial melalui iuran wajib ke Perkeso.

Dalam pidato penutupnya, Steven Sim menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperluas cakupan perlindungan dengan memasukkan iuran ke KWSP (EPF) di masa depan.

“Kami menyadari bahwa pada tahap awal ini, alat perlindungan sosial yang digunakan adalah Perkeso. Namun, ke depan, kami terbuka untuk mempertimbangkan EPF seperti yang diusulkan oleh para anggota dewan,” ujar Sim.

RUU ini juga mendapat dukungan luas dari serikat pekerja, termasuk Kongres Serikat Sekerja Malaysia (MTUC) dan berbagai organisasi lain yang mewakili sekitar 1,4 juta pekerja.

Salah satu inovasi penting dari undang-undang ini adalah pembentukan Dewan Perundingan Pekerja Gig. Di sinilah, untuk pertama kalinya, pekerja dan perusahaan duduk setara untuk menyepakati standar upah dan kondisi kerja yang adil.

“Bukan pemerintah, bukan perusahaan—tapi kedua belah pihak duduk bersama,” tegas Sim.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji pembentukan Komisi Ekonomi Gig untuk mendukung pelaksanaan undang-undang ini, namun memastikan bahwa hal ini tidak akan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada.

Sim menekankan bahwa cakupan pekerjaan gig jauh lebih luas daripada sekadar pengantaran makanan dan layanan e-hailing. Undang-undang ini juga mencakup pekerja jangka pendek di sektor film, musik, kecantikan, dan media—yang selama ini belum memiliki perlindungan hukum yang jelas. 

Terkait penangguhan akun oleh platform, RUU ini menegaskan bahwa pemutusan akses tidak lagi bisa dilakukan secara sepihak.

“Undang-undang ini mengakhiri praktik lama di mana platform memiliki kekuasaan mutlak untuk menonaktifkan akun tanpa proses yang adil. Kini, pekerja berhak mendapat pemberitahuan, kesempatan untuk membela diri, dan jika dinyatakan tidak bersalah, mereka tetap menerima separuh dari bayaran hariannya,” jelas Sim.

Ia juga menepis kekhawatiran bahwa pekerja yang menggunakan lebih dari satu aplikasi akan terkena potongan ganda.

“Jika Anda bekerja di tiga platform sekalipun, seluruh pembayaran Perkeso akan masuk ke satu akun atas nama Anda,” tegasnya.

Menjawab kritik yang menyebut RUU ini bisa merugikan perekonomian, Sim menyodorkan bukti dari berbagai studi global dan pengalaman Malaysia sendiri terkait kenaikan upah minimum.

“Tidak ada bukti bahwa perlindungan pekerja merugikan pertumbuhan atau lapangan kerja. Justru, upah yang lebih baik meningkatkan produktivitas,” ujarnya.