Qatar Hadiahkan Pesawat Tanpa Syarat ke Pemerintahan Trump

Liputan6.com, Washington, DC - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth dan mitranya dari Qatar menandatangani perjanjian yang mengatur ketentuan terkait donasi tanpa syarat dari Qatar berupa sebuah pesawat Boeing kepada Pentagon. Menurut salinan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditinjauCNN, perjanjian itu menegaskan bahwa AS tidak akan membayar apapun kepada Qatar.

Perjanjian tersebut ditandatangani pada 7 Juli oleh Pete Hegseth dan wakil perdana menteri sekaligus menteri negara urusan pertahanan Qatar, Saoud bin Abdulrahman Al-Thani. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pesawat — yang akan digunakan oleh Presiden Donald Trump sebagai Air Force One setelah dimodifikasi — merupakan hibah resmi kepada Kementerian Pertahanan AS.

"Donasi ini diberikan dengan itikad baik dan dalam semangat kerja sama serta dukungan timbal balik antara kedua pihak," demikian bunyi dokumen itu seperti dilansir CNN. "MoU ini secara tegas menyatakan bahwa isi perjanjian bukan merupakan, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai, bentuk tawaran, janji, atau penerimaan apa pun yang berkaitan dengan suap, pengaruh yang tidak semestinya, atau praktik korupsi."

MoU yang ditandatangani oleh Hegseth dan Al-Thani menegaskan pula bahwa penyerahan pesawat ini bersifat tanpa syarat dan tidak ada kaitannya dengan keputusan pemerintah apa pun. Donasi ini tidak dibuat, ditawarkan, dijanjikan, atau diterima karena adanya tindakan atau keputusan resmi di masa lalu, sekarang, maupun masa depan, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau memengaruhi keputusan resmi pihak mana pun. 

Meskipun MoU telah ditandatangani oleh kedua pihak, dokumen ini masih dapat disesuaikan sebelum diumumkan secara resmi, kata seorang sumber yang mengetahui hal ini. Sementara itu, laporan CNN menyebutkan, pesawat terkait saat ini diparkir di San Antonio dan menunggu proses modifikasi.

MoU ini pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post.

Pemindahan kepemilikan pesawat dari Qatar ke pemerintahan Trump telah memicu badai politik pada musim semi lalu ketika para anggota Partai Demokrat dan sejumlah tokoh Republik yang berpengaruh — termasuk pendukung presiden — menyatakan penentangan terhadap kemungkinan kesepakatan ini dengan alasan etika.

Seperti telah dilaporkan CNN, langkah ini juga mengejutkan pejabat Angkatan Udara AS. Para pejabat pertahanan mengatakan bahwa meskipun Angkatan Udara tengah mencari opsi untuk mendapatkan pengganti Air Force One lebih cepat dari jadwal pengiriman pesawat baru oleh Boeing, mereka pada awalnya mengira bahwa transaksi dengan pihak Qatar akan berupa penjualan pesawat — bukan donasi.

Setelah kabar mengenai pembicaraan antara AS dan Qatar mencuat ke publik, Trump berulang kali menyebut pesawat tersebut sebagai hadiah yang diberikan secara cuma-cuma.

Di luar pertanyaan etis dan legal, memodifikasi dan memasang peralatan keamanan serta komunikasi yang diperlukan pada pesawat bekas milik pemerintah lain — sekalipun itu negara sahabat — merupakan tugas yang sangat besar.

Secara resmi, biaya untuk memodifikasi pesawat Qatar agar layak digunakan oleh presiden adalah informasi rahasia, menurut pernyataan Angkatan Udara sebelumnya kepada CNN. Troy Meink, pejabat senior Angkatan Udara AS yang membidangi akuisisi dan teknologi, mengatakan kepada para legislator bulan lalu bahwa biayanya mungkin akan kurang dari USD 400 juta.

Lampiran dalam perjanjian antara Pentagon dan Qatar yang ditinjau oleh CNN menyatakan bahwa Angkatan Udara AS sedang menyelesaikan proses registrasi dan akan segera memulai pelaksanaan modifikasi yang diperlukan.