Kamboja Terapkan Wajib Militer Mulai 2026, Respons Ketegangan dengan Thailand

Liputan6.com, Phnom Penh - Militer Kamboja akan mulai mewajibkan warga sipil wajib militer pada 2026. Demikian seperti dikutip dari AFP, Selasa (15/7/2025).

Perdana Menteri Hun Manet mengatakan pada 14 Juli 2025, meningkatnya ketegangan dengan Thailand sebagai alasan untuk mengaktifkan undang-undang wajib militer yang telah lama tidak berlaku.

Parlemen Kamboja pada tahun 2006 menyetujui undang-undang yang mewajibkan semua warga Kamboja berusia 18 hingga 30 tahun untuk bertugas di militer selama 18 bulan, tetapi undang-undang tersebut tidak pernah ditegakkan lagi.

Hubungan dengan negara tetangga Thailand diketahui menegang sejak Mei, ketika sengketa wilayah yang berkepanjangan meletus menjadi bentrokan lintas batas yang menewaskan seorang tentara Kamboja.

"Episode konfrontasi ini merupakan pelajaran bagi kami dan merupakan kesempatan bagi kami untuk meninjau, menilai, dan menetapkan target kami untuk mereformasi militer kami," kata Hun Manet dalam sebuah upacara di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan di Provinsi Kampong Chhnang bagian tengah.

"Mulai 2026, undang-undang wajib militer akan diterapkan."

Laporan Channel News Asia (CNA) menyebut PM Hun Manet mengatakan masa tugas akan diperpanjang dari 18 bulan sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang disahkan dua dekade lalu menjadi 24 bulan, dan berjanji untuk "mempertimbangkan peningkatan" anggaran pertahanan Kamboja.

"Pertahanan nasional kita, pembangunan militer kita, bukanlah untuk menyerang wilayah siapa pun, melainkan untuk melindungi wilayah kita," tambahnya.

Adapun konflik pecah akibat tentara Kamboja tewas oleh pasukan Thailand dalam baku tembak di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Emerald Triangle (Segitiga Zamrud), tempat perbatasan kedua negara dan Laos bertemu.

Insiden tersebut memperburuk hubungan antara Phnom Penh dan Bangkok – menyebabkan penutupan penyeberangan perbatasan karena Kamboja melarang impor bahan bakar dan gas dari Thailand.

Insiden ini juga menyebabkan krisis politik domestik di Thailand, di mana Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberhentikan dari jabatannya sambil menunggu penyelidikan etik atas perilakunya selama perselisihan tersebut. 

Sebuah panggilan diplomatik antara Paetongtarn dan ayah Hun Manet, mantan pemimpin Hun Sen, dibocorkan dari pihak Kamboja, yang memicu penyelidikan yudisial.

Adapun negara tetangganya, Thailand, sudah memberlakukan wajib militer bagi para pria muda dan sehat, yang kemudian mengikuti undian untuk menentukan apakah mereka harus bertugas.