Jurus Jepang Bantu Nelayan Terdampak Perubahan Iklim yang Patut Indonesia Tiru

Liputan6.com, Jakarta - Perubahan iklim yang terjadi saat ini mempengaruhi banyak hal, salah satunya adalah kondisi laut dan cuaca yang semakin tak stabil. Situasi ini menjadi tantangan bagi tulang punggung ekonomi pesisir: nelayan tradisional.

Mereka, para nelayan tradisional, sangat bergantung pada kondisi laut dan cuaca yang stabil. Kendati demikian, perubahan iklim telah mengganggu keseimbangan tersebut, yang memengaruhi hasil tangkapan, pendapatan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Salah satu dampak utama perubahan iklim adalah penurunan hasil tangkapan ikan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia menunjukkan bahwa sejak 2010, hasil tangkapan ikan telah menurun hingga 20–30% di beberapa wilayah pesisir. Hal ini disebabkan oleh migrasi ikan ke perairan yang lebih dalam atau lebih dingin karena meningkatnya suhu laut, bersamaan dengan perubahan pola arus dan cuaca yang memengaruhi distribusi ikan.

Jepang, sebagai negara kepulauan dengan sumber daya maritim yang melimpah dan telah lama menjadi pelopor dalam pengelolaan perairan, teknologi kelautan, dan industri perikanan pun terdampak situasi tersebut.

"Sebenarnya tahun lalu, tahun 2024, suhu permukaan laut di Jepang merupakan suhu tertinggi dalam 100 tahun terakhir. Jadi, habitat area perikanan bergerak ke tempat lain. Benar-benar terpengaruh perubahan iklim," kata Atase Perikanan dan Kehutanan Kedutaan Jepang untuk Indonesia Wakabayashi Hajime dalam program Climate Talk Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Wakabayashi Hajime juga menyebut bahwa topan dan badai yang terjadi semakin besar ketika mendekati area pantai di Jepang, terutama pada musim panas. "Sehingga area perikanan juga menjauh, bergerak ke luar Jepang."

"Bagi setiap nelayan, cara mengumpulkan volume ikan juga penting, karena wilayah laut mana yang memiliki banyak sumber daya atau yang terpengaruh oleh perubahan iklim ditemukan melalui data," tutur Wakabayashi.

Menurut Wakabayashi, Jepang memiliki fasilitas untuk memantau area perikanannya. Dengan begitu, volume ikan dalam hal migrasinya dapat terpantau.

"Setiap pelabuhan memiliki fasilitas untuk memantau sumber daya perikanan. Dan itu harus lebih tepat dan lebih rinci di masa mendatang. Itu dikombinasikan dengan data satelit yang dapat kita temukan," papar Wakabayashi.

Selain itu, ia juga mengungkap bahwa Jepang bisa membuat kebijakan baru terkait perubahan iklim. AI pun berperan dalam hal tersebut.

"Dan kami, badan resmi di Jepang dapat membuat kebijakan baru bersamaan dengan yang disesuaikan dengan perubahan iklim. Perihal penggunaan kecerdasan buatan, AI (Artificial Intelligence) untuk membuat kebijakan badan resmi di Jepang, harus dikombinasikan dengan sistem GIS (Geographic Information System)," jelasnya lagi.

Wakabayashi menyebut bahwa sistem tersebut didapat dari kapal-kapal di laut. "Itu dipasang di setiap kapal penangkap ikan, karena ada banyak jenis kapal penangkap ikan. Jadi, AI dapat menemukan kapal menangkap cumi-cumi, kapal yang menangkap tuna, sehingga mereka dapat menemukan cara bergerak dan apa yang mereka tangkap dengan menganalisis data AI."

"AI dan data dari setiap kapal penangkap ikan sangat berguna untuk mengetahui dampak perubahan iklim sebenarnya," tegasnya.

Wakabayashi mengungkap sejumlah jurus dalam membantu nelayan menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Jepang, katanya, juga turun tangan.

"Pemerintah Jepang harus membantu nelayan menyiapkan data tangkapan yang akurat, dan data dari lembaga penelitian di sektor perikanan, informasi semacam itu sangat penting bagi nelayan. Berdasarkan hal itu, nelayan dapat mengubah target ikan mereka, jika beberapa jenis ikan target menurun, tetapi jenis ikan lain yang lebih menyukai suhu yang lebih tinggi meningkat di satu daerah di Jepang," papar Wakabayashi.

"Efek perubahan iklim sangat cepat, langkah pemerintah Jepang pada dasarnya penting untuk menyiapkan semua jenis data, tidak hanya volume ikan, tapi juga suhu permukaan laut, dan frekuensi iklim ekstrem, informasi semacam itu semakin penting," imbuhnya.

Soal apakah sistem kuota penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya perikanan cukup adaptif terhadap perubahan iklim, Wakabayashi mengiyakan.

"Menurut saya sistem kuota ikan sangat baik untuk mengelola sumber daya maritim, di Indonesia juga. Jepang sudah memulai sistem kuota itu, lima tahun lalu, hanya beberapa jenis ikan yang tercatat pada sistem kuota di Jepang."

"Saat ini, jumlah ikan yang ditangkap di seluruh Jepang meningkat menjadi sekitar 60 hingga 70 jenis ikan. Jadi, sistem kuota sangat penting untuk menjaga sumber daya laut. Sumber daya laut sudah terpengaruh oleh perubahan iklim, jadi sistem kuota juga sangat penting untuk mengelola sumber daya perikanan di Indonesia juga," jelasnya.

Selain itu, Wakabayashi juga menyebut bahwa jurus Jepang mengimbangi ketidakstabilan hasil tangkapan liar melalui pegembangan sektor akuakulturnya.

"Akuakultur sangat penting untuk menyediakan nutrisi bagi masyarakat di seluruh dunia. Tidak dapat dihindari untuk lebih mempromosikan akuakultur guna menjaga sumber daya laut alami juga," ucapnya.

"Dan seperti di Jepang, akuakultur berbasis darat juga diperkenalkan. Akuakultur ini dioperasikan oleh perusahaan rintisan di Jepang. Mereka berfokus pada pasar kelas atas, salmon atau udang berkualitas sangat tinggi dan sebagai pilihan," paparnya lagi.

Namun di sisi lain, sambung Wakabayashi, harga pakan dan listrik terkadang menjadi masalah besar dalam menangani akuakultur berbasis darat di Jepang. "Namun secara umum, saya sangat setuju menyebutkan tentang pentingnya akuakultur berdasarkan data perikanan liar."

"Jadi tangkapan perikanan tangkap tidak meningkat. Volume perikanan tangkap hampir sama. Tidak berubah. Namun volume akuakultur meningkat setiap tahun. Yang saya sebutkan lagi adalah pentingnya akuakultur semakin penting," pungkas Wakabayashi.