Kemunculan Salt Typhoon, Kelompok Peretas yang Diduga Berafiliasi dengan China Ancam Keamanan Global

Liputan6.com, Beijing - Pada 19 Oktober 2025, kelompok peretas yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok, Salt Typhoon, kembali melancarkan serangan besar.

Kali ini, mereka mencoba membobol penyedia layanan telekomunikasi di Eropa dengan memanfaatkan kerentanan pada Citrix NetScaler Gateway.

Insiden itu menjadi babak terbaru dalam kampanye jangka panjang yang telah mengguncang infrastruktur telekomunikasi di lebih dari 80 negara. Serangan tersebut bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari pola yang telah dibangun Beijing selama puluhan tahun—dengan Asia Tenggara sebagai arena uji coba utama.

Bagi Partai Komunis Tiongkok (PKT), Asia Tenggara adalah kawasan berisiko rendah namun berpotensi memberikan keuntungan besar dalam menguji taktik siber, dikutip dari laman eng.mizzima, Jumat (7/11/2025).

Banyak pemerintah di wilayah ini enggan secara terbuka menuding Tiongkok karena khawatir merusak hubungan ekonomi. Sikap itu membuat kelompok peretas yang didukung negara leluasa mengeksploitasi celah keamanan pada sistem teknologi hibrida di Vietnam, Malaysia, dan Filipina—mulai dari router, VPN, hingga perangkat intersepsi legal.

Operasi-operasi awal seperti Soft Cell (2018–2020) dan aksi APT40 yang menyasar sektor maritim bukanlah serangan acak. Keduanya merupakan latihan terstruktur yang kemudian disempurnakan untuk operasi lebih besar. Teknik yang pertama kali diuji di negara-negara ASEAN akhirnya diulang terhadap target Barat dengan sedikit modifikasi. Namun, sebagian besar badan intelijen Barat gagal membaca pola tersebut sebagai peringatan dini.

Selama ini, Barat sering memisahkan kelompok peretas Tiongkok—mana yang menyasar sektor militer, telekomunikasi, atau sistem operasional. Pendekatan itu menyesatkan.

Faktanya, kelompok-kelompok tersebut beroperasi sebagai bagian dari sistem yang terkoordinasi secara terpusat. Integrasi antarunit membuat operasi siber Tiongkok jauh lebih terpadu: satu titik akses bisa dialihkan kapan saja, dari spionase menjadi sabotase, atau digunakan untuk keuntungan strategis di momen genting.

Pendekatan itu sejalan dengan doktrin siber PKT yang mengutamakan stealth, keberlanjutan, dan pemosisian jangka panjang. Tujuannya tidak hanya mengumpulkan intelijen, tetapi juga menyiapkan kemampuan disrupsi “Hari Pertama” bila terjadi krisis geopolitik.

Salt Typhoon sendiri telah melakukan pengintaian bertahun-tahun di Asia Tenggara sebelum menggempur AS dan Eropa. Sejak 2019, grup ini dikaitkan dengan kampanye spionase yang menargetkan layanan pemerintah dan operator telekomunikasi. Pada 2018, Perdana Menteri Vietnam sempat memperingatkan maraknya penyebaran malware—sebuah alarm dini yang diabaikan banyak pihak.

Eksploitasi perangkat edge seperti router, firewall, dan VPN juga diasah terlebih dahulu di ASEAN sebelum digunakan terhadap target di Barat. Operasi maritim APT40 di Malaysia, misalnya, menjadi cikal bakal fokus Volt Typhoon terhadap pelabuhan dan logistik di AS. Polanya jelas: Asia Tenggara adalah laboratorium; Barat adalah target akhir.

Ketika pelanggaran Salt Typhoon terungkap, perusahaan-perusahaan yang terdampak justru harus menghadapi pengawasan regulator ketimbang dukungan. Sikap ini menghambat alur pelaporan, dan memberi waktu bagi kelompok peretas untuk mempertahankan pijakan mereka.

Di balik strategi ini, tujuan besar PKT bukan sekadar memata-matai, melainkan menanamkan kemampuan disrupsi yang dapat melumpuhkan lawan di masa krisis. Dengan menyusup ke 16 sektor infrastruktur penting, Tiongkok mampu menciptakan kekacauan sistemik—dari telekomunikasi hingga layanan kesehatan.

Skenario kontingensi Taiwan menjadi contoh nyata. Dalam situasi konflik, serangan siber terkoordinasi dapat melumpuhkan jaringan komunikasi, mematikan sistem kendali lalu lintas, dan membuat basis data rumah sakit tak dapat diakses. Chaos semacam ini akan menurunkan kesiapan militer AS dan sekutunya, sekaligus memberi keuntungan besar bagi Beijing.

Selama bertahun-tahun, respons Washington dianggap lambat dan tidak terkoordinasi. Serangan Salt Typhoon saja memicu kerugian lebih dari USD 15 miliar. Namun ada sinyal perubahan. Nota Kesepahaman keamanan siber AS–Vietnam pada 2024 serta perluasan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (EDCA) dengan Filipina membuka peluang bagi AS untuk membangun mekanisme pencegahan yang lebih proaktif melalui INDOPACOM.

Dengan menghubungkan intrusi siber dengan konsekuensi nyata—seperti percepatan pengiriman radar atau pendirian pusat keamanan siber—AS bisa membuat operasi spionase Tiongkok berbalik merugikan PKT. Setiap serangan akan memperkuat pertahanan kawasan, memaksa Beijing untuk menghitung ulang untung rugi kampanye sibernya.

Pada akhirnya, kampanye siber Tiongkok bukanlah rangkaian serangan terpisah, melainkan strategi negara yang matang dan berkelanjutan.

Asia Tenggara selama ini memberi Beijing keunggulan intelijen yang signifikan. Yang dibutuhkan sekarang adalah perubahan sudut pandang: kawasan itu bukan pinggiran, melainkan garis depan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Beijing akan mengaktifkan jaringan yang sudah ditanam, tetapi kapan dan apakah Washington akan bertindak sebelum “latihan” berikutnya berubah menjadi serangan penuh.