Gelombang Imigrasi Baru Melanda Uni Eropa, dari Sudan, Nigeria, Pakistan hingga Afghanistan

Liputan6.com, Brussels - Sebuah kapal pukat berkarat melintas perlahan di perairan Gavdos saat fajar menyingsing. Di bawah dek, 420 orang berdesakan: warga Sudan yang membayar pelarian mereka melalui jaringan RSF, warga Nigeria yang menggenggam salib dengan erat, hingga warga Afghanistan yang membawa bekas luka akibat konflik.

Bagi penjaga pantai di Kreta, pemandangan seperti ini bukan lagi kejutan. Di Lampedusa, kamar jenazah kembali penuh. Lesbos terbangun untuk salat subuh, sementara di Brussels, Eropa seolah tidur pulas, hanya ditemani peringatan samar dari Frontex yang terus diabaikan.

Namun satu kenyataan tak bisa lagi disangkal: gelombang berikutnya bukan sedang menuju Eropa — gelombang itu sudah tiba, dikutip dari laman brusselssignal, Kamis (13/11/2025).

Konflik berkepanjangan di Sudan, kekerasan terhadap komunitas Kristen di Nigeria, hingga tekanan Taliban Pakistan telah mendorong jutaan manusia keluar dari rumah mereka.

Empat juta warga Sudan, ratusan ribu warga Nigeria, dan jutaan warga Afghanistan kini menempuh rute migrasi melalui Libya, Aljazair, dan Iran. Frontex mencatat 22.300 penyeberangan di rute Balkan Barat pada Oktober — tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Jalur baru dari Libya menuju Kreta melonjak 280 persen.

Data dari Warsawa pada 31 Oktober 2025 memperlihatkan 133.400 deteksi migran pada sembilan bulan pertama tahun ini. Di atas kertas, angka tersebut terlihat menurun.

Tetapi rincian menunjukkan fakta berbeda: lonjakan signifikan terjadi pada rute Libya–Kreta, kapal-kapal dari Aljazair meningkat dua kali lipat hanya dalam sebulan, dan Oktober menjadi bulan dengan peningkatan tertinggi sepanjang tahun. Seakan sebuah bendungan retak dan air mulai mengalir deras.

Jika kondisi di tiga pusat konflik besar itu dibiarkan memburuk, arus migrasi diperkirakan mencapai 1,5 juta orang pada November tahun depan. Dalam skenario ekstrem, jumlahnya bisa menembus 2,5 juta.

Yunani berada di garis depan krisis ini. Kreta kini menerima lebih banyak kedatangan dibanding Lesbos. Satu kapal berisi 180 orang berarti satu video viral baru, satu kelas bahasa Jerman yang harus menampung sepuluh bahasa, atau satu wali kota Belanda yang menyerukan pembangunan tembok perbatasan. Nelayan Italia lebih sering menarik jenazah dibanding tuna. Rumah sakit di Malmö hingga Málaga kekurangan penerjemah, dan pusat perlindungan terus bekerja tanpa henti.

Biaya pengelolaan migrasi juga semakin besar. Dua juta pendatang baru dapat menghabiskan €24 miliar pada tahun pertama, menurut perhitungan IMF. Sementara itu, aliran dana Uni Eropa untuk bantuan kemanusiaan sering kali menghilang sebelum mencapai tujuan.

Di sisi institusi, berbagai kebijakan migrasi Eropa melemah. Pusat pemulangan yang digadang-gadang oleh Pakta Migrasi masih sebatas konsep. Peraturan Dublin praktis tidak lagi berjalan. Uni Eropa terus bergantung pada negara-negara mitra seperti Mesir dan Tunisia, meski efektivitasnya semakin dipertanyakan.

Di masyarakat, ketegangan meningkat. Sekolah membutuhkan lebih banyak guru, antrean perumahan memanjang, dan layanan sosial kewalahan. Komunitas Yahudi di Swedia dilaporkan memilih pindah karena merasa tidak aman. Di Cologne, pengawalan pribadi semakin diminati. Kepercayaan publik runtuh perlahan, dan setiap perahu yang mendarat menambah bahan bakar bagi politisi populis.

Konsekuensinya terasa di ranah politik. AfD menguat hingga 30 persen di Thuringia. Partai-partai sayap kanan Prancis meraih dukungan luas di daerah pedesaan. Dalam banyak kasus, satu perahu migran dapat berarti ribuan suara berubah arah. Schengen terguncang, dan beberapa negara bagian Jerman mulai melakukan pemeriksaan di pasar Natal.

Eropa masih memiliki waktu untuk bertindak, namun ruang geraknya semakin sempit. Pelajaran dari masa lalu menunjukkan bahwa krisis yang diabaikan hanya akan membesar. Tantangannya jelas: mengendalikan arus migrasi tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan fondasi demokrasi Eropa.

Kebijakan yang lebih tegas terhadap pendanaan kelompok bersenjata, peningkatan armada penjaga perbatasan, serta kerja sama yang lebih transparan dengan negara asal dan transit menjadi bagian dari strategi yang banyak diperbincangkan. Eropa dihadapkan pada pilihan sulit: bertindak sebagai satu kesatuan yang kuat, atau membiarkan perpecahan internal merusak stabilitas kawasan.

Akhirnya, semuanya kembali pada masyarakat Eropa sendiri — pada pilihan yang mereka buat untuk masa depan benua dan generasi mendatang. Waktunya terus berjalan.