Pemilu Israel 27 Oktober, Eisenkot Siap Gulingkan Netanyahu

Liputan6.com, Tel Aviv - Pemilu nasional Israel akan digelar pada 27 Oktober, batas waktu terakhir yang diperbolehkan menurut undang-undang. Pemungutan suara itu dipandang luas sebagai referendum atas kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak genosida di Gaza dimulai.

Parlemen Israel atau Knesset mengumumkan tanggal pemilu tersebut pada Minggu (12/7/2026). Knesset akan menggelar sidang terakhir dalam masa jabatan saat ini pada Jumat. Dengan demikian, pemerintahan koalisi sayap kanan ekstrem Netanyahu akan menjadi pemerintahan Israel pertama dalam setengah abad yang menuntaskan masa jabatan penuh selama empat tahun.

"Karena Knesset saat ini diperkirakan akan menyelesaikan masa jabatannya dan pemilu berikutnya telah ditetapkan secara hukum pada 27 Oktober, tanpa ada rencana untuk memperpendek masa kerja parlemen, Undang-Undang Pembubaran Knesset seperti yang biasanya diperlukan tidak perlu disahkan," kata parlemen seperti dilaporkan Al Jazeera.

Netanyahu, perdana menteri terlama dalam sejarah Israel, pada Juni memastikan akan kembali mencalonkan diri dalam pemilu mendatang. Politikus berusia 76 tahun itu menghadapi kritik yang semakin tajam sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, serangan paling mematikan dalam sejarah Israel.

Para pengkritiknya menyalahkan Netanyahu atas serangkaian kegagalan keamanan yang memungkinkan kelompok-kelompok bersenjata dari Gaza menerobos sistem pertahanan canggih di perbatasan Israel dan menyandera 251 orang.

Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Gadi Eisenkot muncul sebagai pesaing utama Netanyahu. Menurut jajak pendapat yang dirilis media Israel Channel 13 pada Kamis (9/7), Partai Yashar pimpinan Eisenkot unggul tipis atas Partai Likud yang dipimpin Netanyahu.

Eisenkot sebelumnya menjadi anggota kabinet perang Netanyahu. Ia mengundurkan diri pada Juni 2024 setelah menyatakan pemerintah telah gagal total mencapai seluruh tujuannya di Gaza. Putranya tewas dalam perang Israel di wilayah kantong tersebut pada Desember 2023.

Pemerintah berupaya mengesahkan sejumlah undang-undang sebelum parlemen memasuki masa reses pada Jumat (10/7). Netanyahu berharap pengesahan aturan-aturan itu dapat memperkuat peluangnya dalam pemilu.

Rancangan yang sedang didorong antara lain undang-undang reformasi peradilan serta rancangan undang-undang untuk menghentikan sementara penahanan warga Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer.

Lawan-lawan Netanyahu menilai penanganannya terhadap perang menunjukkan bahwa ia tidak lagi layak memimpin. Hampir tiga tahun sejak Israel melancarkan serangan ke Gaza, Hamas belum juga dihancurkan seperti yang dijanjikan. Sementara itu, sejumlah organisasi hak asasi manusia terkemuka dunia menuduh Israel melakukan genosida.

Netanyahu sendiri tengah menjalani persidangan kasus korupsi dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara apabila dinyatakan bersalah. Para pengkritiknya menuduh Netanyahu memanfaatkan jabatan sebagai perdana menteri untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Yossi Mekelberg, peneliti senior di Chatham House, lembaga pemikir yang berbasis di London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemilu Oktober mendatang akan menjadi pemilu paling menentukan dalam sejarah Israel.

"Di tengah berbagai tantangan di dalam dan luar negeri, tiga setengah tahun terakhir dipenuhi banyak peristiwa, dan sebagian besar bukan karena alasan yang baik," tutur Mekelberg.

"Mulai dari Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Iran, hingga Lebanon, seluruh persoalan itu belum terselesaikan. Hubungan Israel dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, juga telah rusak. Setiap hari, pemerintah mengajukan undang-undang yang menggerus secara fatal fondasi demokrasi negara Israel."

Dia menambahkan, "Menurut saya, ini akan menjadi pemilu paling menentukan sejak Israel berdiri pada 1948, sekaligus pemilu yang paling sarat permusuhan."