Tarif Pajak Tak Naik, Ini Taktik Baru Purbaya Tambah Pendapatan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan pendapatan negara dengan cara memperlebar basis perpajakan.

"Mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif," kata Purbaya menanggapi pandangan salah satu fraksi DPR RI saat Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan V dikutip dari Antara, Selasa (14/7/2026).

Purbaya menguraikan, perluasan basis tersebut akan dimaksimalkan lewat integrasi data dan teknologi. Langkah ini membidik potensi pajak dari sektor ekonomi digital, shadow economy, hingga aktivitas sektor informal.

Sementara itu, untuk sektor kepabeanan dan cukai, optimalisasi pendapatan dilakukan melalui modernisasi layanan digital, pengetatan pengawasan, peningkatan intensitas audit, serta aksi tegas terhadap penyelundupan impor maupun barang kena cukai ilegal.

Kendati pengawasan diperketat, pemerintah menjamin regulasi ini tetap ramah terhadap iklim investasi, menyokong laju ekspor, serta menjaga kelancaran operasional dunia usaha.

Sebagai informasi, sepanjang semester I 2026, kantong penerimaan pajak nasional mencapai Rp 1.035,7 triliun. Angka ini setara dengan 43,9 persen dari target APBN 2026 dan memperlihatkan pertumbuhan sebesar 24,6 persen dibandingkan semester pertama tahun lalu. 

Purbaya memproyeksikan total perolehan pajak hingga akhir tahun 2026 akan menyentuh Rp 2.310,8 triliun, atau berkisar 98,8 persen dari target pagu APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Merujuk pada estimasi tersebut, potensi kekurangan atau shortfall penerimaan pajak tahun ini diperkirakan berada di angka Rp 46,9 triliun. Meski demikian, potensi defisit target tersebut menyusut drastis jika dibandingkan dengan shortfall 2025 yang sempat menembus kisaran Rp 271 triliun.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa program intensifikasi penerimaan pajak mencatatkan kinerja positif. Hingga 30 Juni 2026, realisasi program tersebut menyentuh angka Rp 74,8 triliun, atau melonjak 33% secara tahunan (year on year/yoy).

"Kualitasnya juga tumbuh 33,3%. Tentu ini mengakselerasi pencapaian target penerimaan," ungkap Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam acara Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (13/7/2026).

Mengutip data DJP, pertumbuhan terjadi pada seluruh fungsi pengawasan perpajakan. Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan pengawasan yang menghasilkan penerimaan Rp 34,7 triliun atau meningkat 42,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, penerimaan dari kegiatan pemeriksaan mencapai Rp 30,4 triliun atau naik 31,2%. Penerimaan dari penegakan hukum sebesar Rp 1,4 triliun atau tumbuh 56,8%, sedangkan penerimaan dari penagihan mencapai Rp 8,2 triliun atau meningkat 5,5%.

Selain kenaikan nominal, Bimo memaparkan bahwa tax buoyancy Indonesia pada semester I 2026 mencatatkan rekor baru di angka 2,25. Indikator ini lebih tinggi dibandingkan capaian terbaik sebelumnya pada tahun 2022 yang berada di angka 2,22.

Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa kualitas sistem perpajakan tanah air kini jauh lebih sehat dan efektif.

"Tax buoyancy-nya juga membaik. Di semester I 2026 ini, tax buoyancy kita tercatat di angka 2,25 persen. Artinya, di setiap 1 persen dari pertumbuhan ekonomi, kita mampu menghasilkan sekitar 2,25 persen tambahan penerimaan pajak," kata Bimo.