Kolaborasi Indonesia-ICRC Dorong Perlindungan Sipil di Laut, Penerapan UNCLOS dan Hukum Perang Laut

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sipil di tengah dinamika konflik bersenjata modern.

Bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menyelenggarakan diskusi ahli mengenai hukum humaniter internasional (HHI), hukum perang laut, dan penerapan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) selama masa perang.

Diskusi ini berlangsung pada 6–7 Mei 2025 di Gedung Nusantara, Kemlu RI, Jakarta.

Diskusi ini merupakan bagian dari Global IHL Initiative, inisiatif internasional yang diluncurkan pada September 2024 oleh tujuh negara—Afrika Selatan, Brasil, Kazakhstan, Prancis, Tiongkok, Yordania—bersama ICRC.

Mengutip siaran pers yang diterima Liputan6.com, Kamis (8/5/2025), inisiatif ini bertujuan untuk mengembalikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional yang kini menghadapi tantangan besar dalam konflik kontemporer. Indonesia dan Mesir didapuk sebagai ketua bersama untuk kelompok kerja perang laut.

Kelompok kerja ini mengangkat isu-isu krusial, seperti perlindungan korban luka, tahanan, dan jenazah di laut, keselamatan pelaut sipil serta kapal niaga, hingga dampak lingkungan dari konflik bersenjata maritim.

Perlindungan infrastruktur sipil penting juga menjadi sorotan utama, mengingat semakin kompleksnya peperangan di laut dengan kemajuan teknologi seperti kendaraan bawah laut tak berawak (unmanned underwater vehicles).

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, L. Amrih Jinangkung, menegaskan pentingnya mengeksplorasi lebih dalam interaksi antara rezim hukum internasional seperti UNCLOS dan hukum perang laut yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam konteks konflik bersenjata.

"Indonesia sepenuhnya percaya bahwa interaksi antara UNCLOS 1982, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Perang Laut merupakan area yang perlu dikaji lebih lanjut," tegas Dubes Amrih.