Kisah Kabar Proklamasi Bung Karno yang Sempat Diragukan di Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Malam 17 Agustus 1945, ketika kabar kemerdekaan Indonesia mulai menyebar dari Jakarta, Ahmad Basya sedang sibuk di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Pegawai Pos Telepon dan Telegraf (PTT) yang diperbantukan di Kantor Berita Domei milik tentara Jepang itu menjadi salah satu orang pertama yang menerima berita Proklamasi Kemerdekaan di Sumatera.

Bersama rekannya, Asri Aidid Sutan Rajo Nan Sati, Ahmad mengetik ulang teks Proklamasi hingga 10 rangkap. Salinannya kemudian ditempelkan di sejumlah tempat di Bukittinggi agar masyarakat mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka.

Di Padang, kabar serupa juga mulai beredar. Namun, penyebaran berita kemerdekaan di Sumatera tidak berjalan mudah.

Sejak 15 Agustus 1945, warga Sumatera praktis terisolasi dari perkembangan dunia luar. Radio Sumatera dan sejumlah radio di keresidenan tiba-tiba menghentikan siaran.

"Secara umum, sejak tanggal 15 Agustus (1945) warga Sumatera terisolasi dari dunia luar. Warga tidak bisa lagi mendengar berita karena Radio Sumatera dan radio-radio di keresidenan tiba-tiba menghentikan siarannya," tulis sejarawan Gusti Asnan dalam buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Meski demikian, beberapa pegawai masih diperbolehkan bekerja di Kantor Berita Domei. Dari sanalah kabar Proklamasi perlahan menyebar.

Persoalannya, tidak semua orang langsung percaya.

Di kalangan tokoh tua di daerah, berita dari Jakarta justru menimbulkan keraguan. Situasi perang dan ketatnya kontrol Jepang membuat kabar kemerdekaan sulit segera dipastikan.

Alidin, pegawai PTT yang bekerja di Kantor Radio Keresidenan, sebenarnya sudah mengetahui berita Proklamasi pada malam itu. Namun, karena kondisi tidak memungkinkan, ia hanya menyampaikannya secara lisan kepada sejumlah pejabat daerah.

Di tengah kegamangan tersebut, kelompok pemuda bergerak.

Tokoh-tokoh muda yang tergabung dalam Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) dan Komite Nasional Indonesia (KNI) terus mendorong kalangan tua agar menerima berita dari Jakarta.

"Kegamangan tokoh-tokoh tua di daerah hampir sama dengan keragu-raguan Bung Karno-Hatta saat diminta untuk memproklamasikan kemerdekaan," ujar Gusti Asnan.

Dorongan itu akhirnya membuahkan hasil.

Namun, bukan pada 17 Agustus.

Dua belas hari setelah Sukarno dan Mohammad Hatta membacakan Proklamasi di Jakarta, Sumatera menyatakan dukungannya.

Pada 29 Agustus 1945, Residen Sumatera Moehammad Sjafei membacakan sebuah pernyataan di Bukittinggi yang dikenal sebagai "Permakloeman Kemerdekaan Indonesia".

Isinya mengakui dan menguatkan Proklamasi Sukarno-Hatta.

"Maka kami Bangsa Indonesia di Soematra dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksoed dalam Proklamasi di atas dan mendjoenjoeng keagoengan kedoea pemimpin Indonesia itoe."

Pernyataan itu ditandatangani Moehammad Sjafei atas nama bangsa Indonesia di Sumatera.

"Ini bentuk pernyataan atas nama Sumatera dan dukungan penuh pada Sukarno-Hatta," kata Gusti.

Keterlambatan tersebut bukan semata karena informasi Proklamasi terlambat tiba.

Menurut Gusti, ada faktor psikologis yang membuat para tokoh di Sumatera tidak langsung mengambil keputusan.

"Kenapa dukungan dan pengakuan ini lambat diproklamasikan? Ternyata setelah diteliti - berdasarkan penelitian pribadi- ada kegamangan yang sama tokoh-tokoh di daerah dengan Sukarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan," ujarnya.

Bukittinggi dipilih sebagai lokasi pembacaan karena kota tersebut menjadi pusat pemerintahan Sumatera selama pendudukan Jepang.

Sebelumnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pusat pemerintahan Sumatera berada di Medan.

Selain soal informasi dan situasi pendudukan Jepang, muncul pula persoalan politik di antara tokoh-tokoh Sumatera.

Sebelum pernyataan Moehammad Sjafei dibacakan, Teuku Mohammad Hasan atau TM Hasan telah datang ke Bukittinggi membawa hasil sidang PPKI. Dalam sidang itu, Hasan ditunjuk sebagai Gubernur Sumatera dengan Moh Amir sebagai wakilnya.

Namun, penunjukan tersebut tidak serta-merta diterima semua kalangan.

Moehammad Sjafei, yang saat itu menjabat Residen Sumatera, termasuk tokoh yang memiliki pengaruh kuat di Sumatera Barat. Gusti menilai penggunaan nama "atas nama Bangsa Indonesia di Sumatera" dalam pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai posisi kepemimpinan di wilayah itu.

"Mengatasnamakan Sumatera ini menunjukkan bahwa Moehammad Sjafei masih menegaskan bahwa dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Sumatera," ujar Gusti.

"Ini terkesan bahwa dia tidak mengakui penunjukan TM Hasan sebagai orang nomor satu di Sumatera," lanjutnya.

Konflik itu berawal dari ketidakpuasan sebagian tokoh terhadap TM Hasan dan Moh Amir yang sebelumnya ditunjuk sebagai utusan Sumatera ke sidang PPKI.

Gusti menyebut ketidakpuasan tersebut tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, tetapi juga merembet ke sejumlah daerah lain.

Persoalan baru mereda setelah Presiden Sukarno mengirimkan surat pengangkatan resmi TM Hasan dan Moh Amir sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera pada 29 September 1945.