Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Bebas, tapi Sidang Pidana dan Pemakzulan Tetap Berlanjut

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol keluar dari pusat penahanan di Seoul pada Sabtu (8/3/2025), setelah jaksa memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang membatalkan surat perintah penahanan terhadap pemimpin yang sedang menjalani proses pemakzulan tersebut.

Meski bebas, Yoon (64), tetap ditangguhkan dari tugas-tugasnya. Persidangan pidana dan pemakzulannya pun terus berlanjut menyusul pemberlakuan darurat militer yang singkat pada 3 Desember 2024.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul membatalkan surat perintah penahanan Yoon pada Jumat (7/3), dengan alasan waktu penuntutan dan pertanyaan tentang legalitas proses penyelidikan.

"Saya ingin berterima kasih kepada Pengadilan Distrik Pusat atas keberanian dan ketegasan mereka dalam memperbaiki ketidaklegalan," kata Yoon seperti dikutip dari CNA.

Saat meninggalkan fasilitas tersebut, Yoon terlihat santai dan tersenyum. Dia mengenakan setelan gelap tanpa dasi, dengan rambutnya yang mulai beruban. Yoon keluar dari mobilnya, lalu melambaikan tangan, mengepalkan tinju, dan membungkuk kepada para pendukungnya yang bersorak-sorai sambil mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

Para pengacara Yoon mengatakan keputusan pengadilan "menegaskan bahwa penahanan presiden bermasalah baik dari segi prosedural maupun substantif". Mereka menyebut putusan ini sebagai "awal dari perjalanan untuk memulihkan supremasi hukum".

Partai oposisi utama, Partai Demokrat, mengkritik keputusan pembebasan Yoon karena "membawa negara dan rakyat ke dalam krisis", serta mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memberhentikannya dari jabatannya.

Terkait pemakzulannya, Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan memutuskan dalam beberapa hari ke depan apakah akan memulihkan perannya atau memberhentikannya.

Laporan kantor berita Yonhap yang mengutip perkiraan polisi menyebutkan, pada Sabtu, sekitar 55.000 pendukung Yoon berkumpul di distrik-distrik utama Seoul. Sementara itu, 32.500 orang berdemonstrasi menentangnya di dekat Mahkamah Konstitusi.

Namun, publik secara umum tetap anti-Yoon. Menurut jajak pendapat Gallup Korea pada Jumat (7/3), 60 persen responden mengatakan dia harus diberhentikan dari jabatannya dan 35 persen menentang pemberhentian.