Krisis Ekonomi, Pemerintah Mesir Minta Rakyatnya Makan Ceker Ayam

Mesir telah mengalami sejumlah krisis keuangan selama dekade terakhir, yang kemudian memaksanya mencari dana talangan dari kreditur seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan sekutu Teluk Arab.

Namun, Mesir telah terjebak dalam siklus peminjaman yang menurut para analis menjadi tidak berkelanjutan. Menurut laporan dari IMF, utangnya tahun ini berjumlah 85,6 persen dari ukuran ekonominya.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan ekonomi Mesir yakni peran militer yang terlalu besar, yang menurut para analis melemahkan sektor swasta. Kemudian, alokasi dana besar untuk proyek-proyek besar seperti menara tertinggi di Afrika, serta ibu kota baru di padang pasir yang menampung pertahanan.

Tidak hanya itu, perekonomian Mesir mengalami pukulan signifikan dalam dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Ditambah kejadian Rusia menginvasi Ukraina yang menekan cadangan mata uang asing dan kenaikan harga bahan bakar mendorong kenaikan inflasi.

Pandemi COVID-19 membuat investor menarik 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari Mesir pada 2020. Kejatuhan ekonomi dari perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan jumlah yang sama.

Alhasil, pound Mesir kehilangan hampir setengah nilainya selama setahun terakhir.

Dalam dana talangan terbaru yang disepakati pada bulan Desember 2022, IMF meminjamkan 3 miliar dolar AS ke Mesir. Ini diharapkan dapat membantu mengkatalisasi tambahan 14 miliar dolar AS dengan dukungan dari mitra internasional dan regional Mesir, termasuk negara-negara Teluk yang kaya minyak.

Pinjaman IMF tahun ini dikondisikan pada Mesir yang menerapkan sejumlah reformasi struktural. Kali ini, pemberi pinjaman menghadapi militer Mesir yang kuat.

Bersamaan dengan memperkenalkan nilai tukar yang fleksibel, yang memungkinkan nilai mata uang ditentukan oleh pasar dan bukan oleh bank sentral, IMF juga meminta agar Mesir mengurangi peran negara. Termasuk militer, ekonomi, dan memperlambat proyek nasional untuk membatasi tekanan pada mata uang serta inflasi.

"Apa yang luar biasa tentang hal ini adalah mencakup perusahaan militer Mesir," tulis Yezid Sayigh, seorang peneliti senior di Pusat Timur Tengah Malcolm H. Kerr Carnegie, Beirut, Lebanon.

"Ini bertentangan dengan kesan awal yang diberikan oleh pengumuman perjanjian pinjaman pada Oktober 2022, bahwa IMF tidak menggunakan dananya untuk menempatkan perusahaan militer dalam agenda," tambahnya.

IMF juga menuntut agar semua perusahaan, termasuk yang dimiliki oleh militer, untuk menerbitkan laporan tahunan dengan perincian dan perkiraan pembebasan pajak dan keringanan pajak. Selain itu, IMF juga masih harus melihat apakah laporan ini akan dipublikasikan atau tidak.

Timothy Kaldas, peneliti kebijakan Tahrir Institute for Middle East Policy di Washington DC, mengatakan bahwa banyak masyarakat Mesir ingin tahu seberapa kaya militer dan juga tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kerajaan ekonomi militer Mesir.

"Salah satu tantangan saat ini untuk memahami tingkat risiko ekonomi Mesir adalah kita tidak tahu berapa banyak uang yang dipinjam perusahaan militer," kata Kaldas.

Sektor swasta di Mesir menyusut dalam tujuh tahun terakhir, menurut Kaldas.

Purchasing Managers’ Index (PMI) atau Indeks Manajer Pembelian Mesir The S&P Global untuk bulan Desember, yang mengukur kesehatan sektor swasta non-minyak Mesir, menunjukkan "penurunan yang solid". Angkanya tetap di bawah 50 yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat selama 25 bulan berturut-turut.

Militer Mesir memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar perusahaan yang bersaing dengan perusahaan swasta. Mulai dari pompa bensin dan obat-obatan hingga daging dan susu, perusahaan milik militer merupakan bagian besar dari perekonomian Mesir.

Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tidak beroperasi seperti perusahaan swasta, yakni menikmati hak istimewa tanpa mengungkapkan data keuangannya kepada publik.

Militer juga mempelopori proyek nasional besar Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi yang menurut para kritikus telah menyedot banyak dana Mesir.

Pihak berwenang telah berjanji untuk mendaftarkan perusahaan milik negara, termasuk perusahaan milik militer, di bursa saham, sebuah rencana yang bertujuan untuk melibatkan sektor swasta dalam pengelolaannya.

Namun, rencana tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Para ahli dan analis skeptis tentang hal ini mengingat kerahasiaan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.