Menko Luhut Ajak Xi Jinping ke Indonesia untuk Menghadiri G20

Sebelumnya dilaporkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping direncanakan akan menjajal Kereta Cepat Jakarta Bandung saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022. Saat ini satu rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.  

Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, Kereta Cepat Jakarta Bandung akan diujicoba dalam gelaran G20 pada November 2022.  "Kita akan melakukan uji coba pada waktu G20 dari jalur Tegalluar sampai dengan Kopo," ujar Kartika Wirjoatmodjo dikutip dari Antara, Jumat (2/9/2022).

Saat ini salah satu rangkaian Kereta Cepat Jakarta Bandung telah datang. kedatangan ini menjadi salah satu bentuk kesiapan jelang kegiatan G20 yang akan diadakan November 2022.

Rencananya Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan melakukan kunjungan kerja melihat progress pekerjaan sekaligus mencoba Kereta Inspeksi (EMU - CIT) dari DK 127 menuju Stasiun Tegalluar.

"Insya Allah sesuai jadwalnya seperti itu, tapi nanti kita lihat pada waktu G20," katanya.

Kereta api cepat Jakarta-Bandung akan menjalani uji dinamis di gelaran G20 pada November mendatang.

Saat ini PT KCIC bersama konsorsium kontraktor terus melakukan berbagai percepatan pembangunan dan mempersiapkan kebutuhan jelang uji dinamis tersebut serta operasional di tahun depan.

Satu kereta cepat buatan China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara pada Kamis 1 September 2022. Kereta ini dikirim dari Pelabuhan Qingdao China.

Selain satu rangkaian kereta cepat untuk penumpang bertenaga listrik tersebut, dikirim juga satu kereta inspeksi untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kedatangan kereta-kereta tersebut menjadi pencapaian penting dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Ini juga kali pertama kereta cepat buatan China diekspor ke negara lain.

Dirancang dan diproduksi oleh CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. dengan teknologi canggih yang juga diterapkan pada kereta peluru Fuxing, Kereta Rel Listrik (Electric Multiple Unit/EMU) berkecepatan tinggi dan Kereta Inspeksi Komprehensif (Comprehensive Inspection Train/CIT) memiliki kecepatan operasional maksimum 350 km per jam, serta dirancang dan diproduksi sesuai dengan standar China.

Kereta-kereta tersebut juga disesuaikan dengan lingkungan pengoperasian dan kondisi jalur di Indonesia. Sepuluh kereta lainnya dijadwalkan akan dikirim dari China ke Indonesia secara bertahap hingga awal 2023.

Proyek KCJB akan memangkas waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, dari lebih dari tiga jam menjadi sekitar 40 menit.

Pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) masih jadi perhatian. Terbaru, dibutuhkan dana sekitar Rp 3,2 triliun untuk menambal biaya tersebut.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut rencana, biaya ini akan ditambal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui perpres sama dari pinjaman juga, kita sedang skema-kan," ujarnya saat ditemui di Sarinah, Rabu (28/9/2022).

Menurut catatan Liputan6.com, pembengkakan biaya sementara berada di angka USD 1,176 miliar. Namun, pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut kalau angka pembengkakan masih belum final.

Maka, melalui pertemuan di pekan depan itu akan menghasilkan angka yang dibutuhkan. "Ada exercise. Kedua, sedang kita bahas minggu depan harusnya kita keluar dengan angka excercise, baru ktia ajukan PMN untuk 2022 ini," ungkapnya.

Untuk diketahui, PMN akan disuntik ke PT KAI (Persero) sebagai pelaksana proyek tersebut. Ini jadi porsi yang harus dipenuhi KAI dalam upaya penambalan proyek KCJB. Angkanya, disebut sebesar Rp 3,2 triliun.

"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 (triliun) kurang lebih," ungkapnya.