Sukses

Janji Taliban: Afghanistan Tak Akan Ancam Negara Lain

Liputan6.com, Kabul - Pemimpin tertinggi Taliban, Mullah Haibatullah Akhundzada, menegaskan bahwa tanah Afghanistan tidak akan dipakai untuk mengancam negara lain. Ia pun meminta agar komunitas internasional tidak mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.

Dilansir Arab News, Kamis (7/7/2022), Taliban berkata mengikuti persetujuan yang mereka buat dengan Amerika Serikat di 2020 sebelum mengambil kekuasaan, yakni mereka janji akan melawan teroris. Afghanistan terus berjanji bahwa negaranya tidak akan menjadi basis untuk melancarkan serangan ke negara-negara lain.

"Kami memastikan ke tetangga-tetangga kami, kawasan, dan dunia bahwa kita tidak akan mengizinkan siapapun menggunakan kawasan kita untuk mengancam keamanan ngara lain. Kami juga ingin negara-negara lain tidak ikut campur masalah-masalah dalam negeri kami," ujar Akhundzada dalam pidato sebelum Hari Raya Idul Adha.

Sebelumnya, pemerintah Taliban dijatuhkan koalisi AS pada 2001 karena menampung Osama bin Laden. Taliban kembali merebut kekuasaan pada 2020 pada kudeta yang berlangsung cepat. Mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyelamatkan diri ke Uni Emirat Arab.

Sosok Akhundzada yang reklusif menjadi pemimpin spiritual Taliban sejak pendahulunya, Mullah Akhtar Mansour, terbunuh oleh serangan drone AS pada 2016.

Usai berkuasa, Akhundzada mendapat dukungan dari Ayman Al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda.

Namun, ia kini berkata berkomitmen ingin memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.

"Di dalam kerangka interaksi dan komitmen bersama, kami ingin relasi diplomatik, ekonomi, dan politik yang baik dengan dunia, termsuk Amerika Serikat, dan kami menganggap ini kepentingan semua pihak," ujar Akhundzada.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Ulama Afghanistan Ajak Masyarakat Internasional Akui Pemerintahan Taliban

Ulama Afghanistan menegaskan dukungan mereka terhadap Taliban. Komunitas internasional pun diminta ikut mendukung pemerintahan Taliban di Afghanistan. 

Dilaporkan VOA Indonesia, Senin (4/7), dukungan itu ditegaskan pada sebuah pertemuan ulama Islam dan tetua suku yang berlangsung selama tiga hari dan berakhir Sabtu (2/7). Pihak yang hadir sepakat memberikan dukungan bagi Taliban dan menyerukan masyarakat internasional untuk mengakui pemerintahan Afghanistan yang dipimpin Taliban. 

Pertemuan di Kabul itu dirancang sesuai dengan Loya Jirga Afghanistan – yaitu semacam dewan yang terdiri dari para tetua suku, pemimpin dan tokoh terkemuka – dan membahas masalah kebijakan di Afghanistan. Tetapi mayoritas yang hadir dalam pertemuan kali ini adalah pejabat dan pendukung Taliban, kebanyakan ulama Islam.

Tidak seperti Loya Jirga terakhir yang dilangsungkan di bawah pemerintah sebelumnya yang didukung Amerika, kali ini perempuan tidak diizinkan hadir.

Bekas kelompok gerilyawan yang telah sepenuhnya berkuasa untuk mengambil keputusan sejak mengambilalih negara itu pertengahan Agustus 2021 lalu, menyebut pertemuan itu sebagai forum untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi Afghanistan.

Ansari mengatakan lebih dari 4.500 ulama dan tokoh terkemuka Islam yang menghadiri forum itu telah memperbarui kesetiaan dan kepatuhan pada pemimpin tertinggi dan kepala spiritual Taliban, Haibatullah Akhundzada.

Mengutip 11 poin pernyataan yang dirilis di akhir pertemuan itu, ulama Mujib-ul Rahman Ansari mendesak negara-negara di kawasan dan di dunia, PBB, bersama organisasi Islam dan lainnya untuk mengakui Afghanistan yang dipimpin Taliban. Ia juga menyerukan dihapusnya semua sanksi yang diberlakukan sejak Taliban berkuasa dan dicairkannya aset-aset Afghanistan di luar negeri.

3 dari 4 halaman

Aset Perbankan Afghanistan

Sebelumnya dilaporkan, Dewan Pedagang Afghanistan di Uni Emirat Arab meminta agar Amerika Serikat melepaskan aset-aset Afghanistan yang kena sanksi. Kabar ini muncul usai terjadinya gempa besar di Afghanistan yang menewaskan lebih dari seribu orang.

Obaidullah Sadarkhail yang menjabat sebagai ketua dewan tersebut mengingatkan bahwa AS sudah berjanji untuk tidak ikut memberikan sanksi ke sektor esensial seperti obat dan makanan. Namun, para pebisnis Afghanistan tetap terkena masalah perbankan.

"Mereka telah dengan jelas berikrar bahwa mereka tidak akan memberi sanksi para pedagang yang melakukan bisnis makanan, bahan bakar, dan obat-obatan, dan bahwa mereka telah bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah perbankan," katanya.

Dampak Kudeta Taliban

Setelah Taliban melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sah di Afghanistan, AS dan sekutunya membekukan nyaris US$ 10 miliar aset milik Afghanistan.

Kementerian Luar Negeri Afghanistan juga masih terus meminta komunitas internasional untuk mencabut sanksi bagi Afghanistan dan melepas aset-asetnya. Pihak Kemlu Afghanistan juga minta agar diberikan bantuan.

"Emirat Islam meminta dunia untuk memberikan rakyat Afghanistan hak paling dasar yakni hak untuk hidup, dan lakukan hal tersebut dengan mencabut sanksi dan mencarikan aset-aset kami, dan juga dengan memberikan bantuan setelah menghancurkan hidup selama 20 thun," ujar Abdul Qahar Balkhi, jubir Kemlu Afghanistan kepada Reuters.

Mantan kepala Union of Banks di Afghanistan, Seyar Qureshi, menjelaskan bahwa pelepasan aset-aset Afghanistan tergantung kepada perjanjian Doha yang ditandatangani antara Emirat Islam dan AS.

Namun, Qureshi menyorot ada hal-hal yang belum terpenuhi, seperti pemerintah yang inklusif.

"Formasi sebuah pemerintahan yang inklusif, menghormati HAM, usaha-usaha untuk mencegah penggunaan geografi Afghanistan melawan AS dan sekutu-sekutunya terkait terorisme, ini adalah beberapa hal yang belum dituntaskan," ujarnya.

4 dari 4 halaman

Seruan PBB untuk Cabut Aturan Wajib Burqa Ditolak Taliban

Pemerintah sementara Taliban, yang semuanya laki-laki, telah menangguhkan pendidikan menengah bagi sebagian besar remaja putri, melarang perempuan pegawai negeri di beberapa departemen kembali bekerja, melarang perempuan bepergian lebih dari 70 km kecuali ditemani laki-laki muhrim dan sangat menyarankan mereka untuk tinggal di rumah

Taliban menyatakan bahwa “pemerintah menganggap pemakaian jilbab sejalan dengan praktik agama dan budaya masyarakat dan aspirasi mayoritas wanita Afghanistan.” 

Lebih lanjut ditekankan bahwa “tidak ada yang dikenakan pada rakyat Afghanistan yang bertentangan dengan keyakinan agama dan budaya masyarakat Islam.”

 

Taliban mendesak masyarakat internasional untuk "menghargai" nilai-nilai Afghanistan, bersikeras bahwa mereka percaya dalam menyelesaikan masalah melalui dialog, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Senin (30/5).

Juru bicara kementerian luar negeri Taliban Jumat mengatakan kepada VOA bahwa sekolah menengah umum dibuka di sekitar selusin dari 34 provinsi Afghanistan.

Pemerintah sementara Taliban, yang semuanya laki-laki, telah menangguhkan pendidikan menengah bagi sebagian besar remaja putri, melarang perempuan pegawai negeri di beberapa departemen kembali bekerja, melarang perempuan bepergian lebih dari 70 km kecuali ditemani laki-laki muhrim dan sangat menyarankan mereka untuk tinggal di rumah

Taliban Jumat menyatakan bahwa “pemerintah menganggap pemakaian jilbab sejalan dengan praktik agama dan budaya masyarakat dan aspirasi mayoritas wanita Afghanistan.”

Lebih lanjut ditekankan bahwa “tidak ada yang dikenakan pada rakyat Afghanistan yang bertentangan dengan keyakinan agama dan budaya masyarakat Islam.”

Taliban mendesak masyarakat internasional untuk "menghargai" nilai-nilai Afghanistan, bersikeras bahwa mereka percaya dalam menyelesaikan masalah melalui dialog.

Juru bicara kementerian luar negeri Taliban Jumat mengatakan kepada VOA bahwa sekolah menengah umum dibuka di sekitar selusin dari 34 provinsi Afghanistan.