HEADLINE: Mahathir Mohamad Singgung Malaysia Harusnya Klaim Singapura dan Riau, Ada Apa?

Pemerintah Indonesia kemudian merespons pernyataan kontroversial mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad soal Kepulauan Riau (Kepri). Mahathir dalam sebuah pidato menyatakan bahwa Malaysia seharusnya mengklaim Kepri sebagai bagian dari wilayahnya.

"Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia? Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu (22/6/2022).

Dia menegaskan, secara obyektif untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim berada dalam kendalinya.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," ujar Jaleswari.

Hal tersebut, kata dia, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan lewat proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.

Saat dikonfirmasi perihal isu tersebut, pihak KBRI Kuala Lumpur mengatakan "kami merujuk pernyataan dari Kemlu Pusat ya."

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) kemudian menyatakan rasa kecewa atas retorika mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terkait Kepulauan Riau. Mahathir yang notabene merupakan seorang politikus senior dinilai harus lebih bijak dalam menyampaikan pandangan. 

Retorika Mahathir Mohamad dianggap tidak memiliki dasar hukum, serta dikhawatirkan menganggu persatuan antara kedua negara di tengah kondisi global seperti sekarang.

"Indonesia tidak melihat dasar hukum dan alasan pernyataan Tun Mahathir. Ditengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan, seorang politisi senior seharusnya tidak menyampaikan statement yang tidak berdasar (baseless) yang dapat menggerus persahabatan," ucap juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah kepada Liputan6.com.

"Wilayah NKRI ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku," jelas Faiza. "Perlu ditekankan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI dan sampai kapanpun akan menjadi wilayah NKRI."

Ucapan mantan PM Malaysia itu mengemuka ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru-baru ini membahas pentingnya kepercayaan antara negara saat ia berdialog di India. Menlu Retno menyebut butuh "vaksin" untuk melawan "virus" ketidakpercayaan tersebut.

"Untuk menangani dan mencegah virus ini menular secara cepat, di dalam Delhi Dialogue saya juga mengumpakam diperlukannya vaksin yang disebut Vaccine Strategic Trust atau Vaksin Penambah Rasa Saling Percaya," ujar Menlu Retno.

Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa vaksin itu mengandung prinsip inklusivitas dan kerja sama konkret, namun masih banyak negara yang ragu-ragu dalam memakai vaksin tersebut. Ia pun meminta agar negara-negara memilih vaksin kepercayaan tersebut agar kawasan Indo-Pasifik dapat menjadi lebih sejahtera.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menegaskan bahwa batas negara Indonesia dan Malaysia sudah final.

"Menurut hemat saya, pernyataan itu tidak tepat dan tak bijak. Batas antara Singapura, Kepulauan Riau (Indonesia), dan Malayasia saat ini sudah final dan tak perlu dipermasalahkan lagi," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat hari Rabu.

Hasanuddin menyesalkan pernyataan kontroversial tersebut yang justru keluar dari mulut politikus senior Malaysia.

"Indonesia juga tak pernah mempermasalahkan dan mengungkit-ungkit wilayah Malaysia yang dulu menjadi bagian dari wilayah Majapahit," kata dia.

Lebih lanjut, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta semua pihak tetap tenang menyikapi pernyataan Mahathir Mohamad tersebut.

"Kita tak boleh terpancing oleh pendapat yang dapat memancing ketegangan di wilayah ini," ujar TB Hasanuddin menandaskan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa jika hanya melihat sejarah, maka Pahang juga seharusnya bisa diklaim oleh Indonesia.

"Klaim itu harus melihat perspektifnya, kalau melihat perspektifnya historis, Pahang itu zaman Gajah Mada masuk ke Majapahit, kalau dilihat perspektif historisnya," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Rabu (22/6/2022).

Hasto lantas meminta Malaysia menghormati kedaulatan Indonesia.

"Dalam kondisi bangsa-bangsa sudah merdeka, sebaiknya kita menghormati kedaulatan setiap negara, karena itu juga yang dilakukan oleh Indonesia," tegas Hasto.

Terkait hal ini, Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan bahwa Kepulauan Riau sejak masa kolonial sudah termasuk dalam wilayah Hindia Belanda. Dengan begitu, maka Kepulauan Riau termasuk dalam wilayah Indonesia.

"Kepulauan Riau adalah bagian dari Hindia Belanda. Nah kita ini Indonesia mewariskan atau melanjutkan apa yang ada di wilayah Hindia Belanda. Sehingga kita mengatakan Papua Barat, Irian Barat bagian Indonesia karena bagian Hindia Belanda. Sementara Timor Timur bukan bagian dari Hindia Belanda," ujar Asvi saat dihubungi Liputan6.com.

Jika merujuk pada masa Majapahit, Asvi menyebut Malaysia justru masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur tersebut. Namun klaim wilayah pada masa kerajaan tidak diakui. 

"Yang diakui adalah apa yang terjadi pada masa kolonial, itu pembagian-pembagian wilayah yang terjadi waktu itu," tutur Asvi.

Karena itu, menurut dia, Indonesia tidak perlu menanggapi berlebihan terhadap pernyataan kontroversial yang dilontarkan Mahathir Mohamad. Pernyataan tersebut dinilai hanya sebagai wacana sejarah yang tidak berpengaruh apapun secara hukum.

"Mungkin Maharthir berusaha mengungkapkan kejayaan kerajaan-kerajaan masa lalu di Malaysia. Bahwa pada masa lampau Johor itu mempunyai pengaruh terhadap Singapura," kata Asvi.

"Pernyataan seperti itu enggak menganggu, menurut saya. Seperti wacana sejarah yang menceritakan ada kerajaan dulu mempunyai wilayah atau pengaruh yang sangat luas. Jadi cerita tentang kejayaan Johor masa lalu. Sama seperti kita bisa bercerita kejayaan Majapahit pada masa lampau, tapi kita tidak melakukan klaim terhadap Malaysia," ujar Asvi menandaskan.

Ketua Parlemen Singapura Tan Chuan-Jin menanggapi bahwa ia bangga jadi orang Singapura.

Melalui Instagram, Tan Chuan-Jin menampilkan screenshot dari ucapan Mahathir Mohamad yang diberitakan oleh media massa. Awalnya, ia menyayangkan ada orang-orang Singapura yang menyanjung Malaysia berdasarkan pengalaman anekdotal mereka dan seakan menjatuhkan negara sendiri. 

"Kita tentunya tidak sempurna dan bisa menjadi lebih baik dan akan meningkatkan diri. Tetapi saya bangga menjadi orang Singapura dan tidak menghabiskan waktu saya menjatuhkan negara dan warga saya sendiri," ujar Tan Chuan-Jin.

Sementara, warga Singapura di kolom komentar mengingatkan bahwa dulu pemerintah Malaysia sendiri yang melepas Singapura. Ada juga netizen yang menyorot Malaysia menginginkan Singapura ketika negara itu sudah maju seperti sekarang.

Dulu, Perdana Menteri Pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman mengakui sendiri bahwa melepas Singapura adalah idenya. Tunku Abdul Rahma berpendapat perbedaan pemerintahan di Singapura dan Malaysia sudah terlalu banyak, sehingga lebih baik Singapura lepas dari federasi. 

Perpisahan Malaysia dan Singapura dinilai bisa meningkatkan hubungan damai antara kedua negara. Singapura lantas merdeka pada 9 Agustus 1965 dengan Lee Kuan Yew sebagai pemimpin.

Sementara itu, pihak Kedutaan Malaysia di Indonesia mengomentari hal tersebut dengan mengembalikan kepada sosok yang karib disapa Dr. M itu.

"Everyone is entitled to his own opinion (sebagai individu, Tun Mahathir berhak untuk mengeluarkan pendapat)," ujar Adlan selaku Kuasa Usaha Sementara Kedubes Malaysia di Indonesia.

"Namun kenyataan beliau tidak mencerminkan pendirian Pemerintah Malaysia," pungkas Adlan.