Sukses

Rusia Serang Ukraina, Kemlu RI Desak DK PBB Bertindak Cegah Situasi Memburuk

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sejatinya serangan Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan bahwa 137 warga sipil dan personel militer telah tewas sejauh ini dalam invasi Rusia. 316 orang lainya terluka.

Dia menyebut mereka "pahlawan" dalam pidato video yang dirilis Jumat pagi di mana dia juga mengatakan ratusan orang lainnya terluka.

Zelenskyy mengatakan bahwa meskipun Rusia mengklaim hanya menyerang sasaran militer, situs sipil juga telah diserang dalam invasi hari pertama. Serangan itu kini dilaporkan masih berlangsung.

Terkait hal itu, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sejatinya serangan yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan.

"Penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan. Oleh karenanya, Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia," ujar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI seperti dikutip dari situsnya, Jumat (25/2/2022).

Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

"Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi," tegas Kemlu.

"Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah."

  

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Prancis Minta Rusia Setop Operasi Militer di Ukraina, Ingatkan Sanksi Besar-besaran

Presiden Prancis Emmanuel Macron menelepon Vladimir Putin pada Kamis 24 Februari 2022 malam waktu setempat, menuntut agar Putin segera menghentikan operasi militer Rusia di Ukraina.

Menurut Istana Elysee, permintaan Macron datang setelah berdiskusi dengan presiden Ukraina.

"Setelah berbicara dengan presiden Ukraina, dan berkoordinasi dengannya, presiden (Macron) menelepon Vladimir Putin untuk menuntut penghentian segera operasi militer Rusia, dengan catatan bahwa Rusia berisiko terkena sanksi besar-besaran," kata Istana Elysee saat Macron menghadiri KTT Uni Eropa di Brussel seperti dikutip dari live update the Guardian, Jumat (25/2/2022).

Vladimir Putin memberikan penjelasan berbeda tentang pertemuan itu, dengan pemerintah Rusia melaporkan bahwa Putin memberi Macron daftar alasan lengkap untuk aksi militer Rusia di Ukraina.

Pemerintah Rusia juga mengatakan bahwa keduanya memiliki “pertukaran pandangan yang serius dan jujur,” menambahkan bahwa panggilan itu dilakukan atas inisiatif Presiden Prancis.

Pemerintah Rusia akhirnya melaporkan bahwa kedua pemimpin dunia itu sepakat untuk tetap berhubungan.

Macron sejauh ini menjadi perwakilan utama bagi negara-negara Barat selama diskusi dengan Putin, karena Macron berharap saluran komunikasi terbuka dapat mengantarkan solusi diplomatik, lapor AFP.

3 dari 3 halaman

Infografis Ayo Jadikan 2022 Tahun Terakhir Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.