KTT-ASEAN: Apa yang Diinginkan Australia?

Canberra - Australia merupakan salah satu peserta KTT ASEAN yang berlangsung pada Oktober 2021. Presiden Joko Widodo berpesan agar Australia lebih transparan dengan ASEAN di tengah adanya pakta AUKUS, serta mengajak Australia terlibat dalam culture of peace di kawasan.

Lantas bagaimana dari sudut pandang Australia?

Dilansir ABC Australia, Kamis (28/10/2021), Australia ternyata memang ingin memperkuat pengaruhnya di ASEAN dengan membentuk kemitraan strategis yang komprehensif. Ini masih terkait perseteruan Australia dengan China.

"Pencapaian ini membuktikan komitmen Australia untuk mendukung peran utama ASEAN di Indo-Pasifik dan memperkuat kemitraan kita demi masa depan," ujar Perdana Menteri Scott Morrison dalam pernyataan bersama dengan Menlu Australia, Marise Payne.

"Australia mendukung kawasan yang damai, stabil, tangguh dan sejahtera dengan ASEAN sebagai pusatnya," katanya.

Brunei, yang bertindak selaku pimpinan ASEAN saat ini, menyatakan kesepakatan dengan Australia menandai babak baru hubungan kedua belah pihak dan merupakan perjanjian bermakna, mendasar dan saling menguntungkan.

PM Morrison juga mengatakan Australia akan mendukung perjanjian ini secara substansial, termasuk menyiapkan paket bantuan sebesar $154 juta untuk proyek kesehatan, energi, kontra-terorisme, kejahatan transnasional, pemulihan pandemi COVID-19 dan bantuan beasiswa.

Sejauh ini China juga diketahui telah berusaha mencapai kesepakatan di tingkat yang sama dengan kesepakatan yang dicapai Australia dan ASEAN.

Kantor berita Reuters menyebutkan Menteri Utama China Li Keqiang bertemu para pemimpin ASEAN pada hari Selasa.

Sementara Presiden Xi Jinping dijadwalkan bertemu mereka dalam pertemuan khusus pada bulan November.

Secara sendiri-sendiri, Australia sebenarnya telah memiliki perjanjian strategis dengan beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden AS, Joe Biden umumkan rencana bantuan sebesar 102 juta dolar untuk kembangkan hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Analis menilai, Indonesia berpotensi mengambil peran pemimpin di kawasan Asia Tenggara.

2 dari 4 halaman

Kapal Selam Nuklir

Presiden Jokowi mengikuti KTT ASEAN dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 26 Oktober 2021. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

PM Scott Morrison memanfaatkan forum tersebut untuk kembali meyakinkan para pemimpin ASEAN tentang program armada kapal selam bertenaga nuklir yang akan diadakan melalui perjanjian AUKUS antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat.

Beberapa negara ASEAN terutama Indonesia dan Malaysia telah menyatakan kekhawatirannya secara terbuka bahwa armada kapal selam nuklir tersebut dapat memicu ketegangan.

PM Morrison dalam forum itu mengatakan Australia sama sekali tidak punya rencana untuk mengadakan senjata nuklir, serta akan tunduk pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

"Saya ingin sampaikan hal ini secara terbuka, sebab transparansi dan komunikasi tentang inisiatif ini sangat penting bagi Australia, bersama rekan-rekan ASEAN," ujarnya."Australia tidak mau dan tidak akan mengadakan senjata nuklir, seperti yang telah saya kemukakan kepada seluruh anggota ASEAN," ucapnya.

Perjanjian AUKUS dicapai oleh tiga negara di saat ketegangan di kawasan Asia Tenggara terus meningkat.

Amerika Serikat dan sekutunya terus meningkatkan patroli di Laut China Selatan untuk menantang China yang mengerahkan armada lautnya di wilayah itu.

3 dari 4 halaman

Hindari Konflik Terbuka dengan Beijing

FOTO: Kemeriahan Peringatan 100 Tahun Partai Komunis China — Penampil berpakaian seperti petugas penyelamat berkumpul di sekitar bendera Partai Komunis selama pertunjukan gala menjelang peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China di Beijing, China, 28 Juni 2021. Partai Komunis China akan merayakan HUT ke-100 pada 1 Juli 2021. (AP Photo/Ng Han Guan)

Sejumlah negara memiliki sengketa dengan China di Laut China Selatan, namun pendekatan ASEAN biasanya menghindari konflik terbuka dengan Beijing yang kini menjadi kekuatan ekonomi dominan.

PM Morrison menyampaikan kepada para pemimpin ASEAN bahwa AUKUS akan mendukung jaringan kemitraan yang ada dalam menjaga keamanan dan stabilitas.

"AUKUS tidak mengubah komitmen Australia untuk ASEAN atau pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik," katanya."Malah, akan semakin memperkuat. Akan memperkuat dukungan yang kami berikan untuk model kawasan yang dipimpin oleh ASEAN," tambah PM Morrison.

Namun Presiden Joko Widodo khawatir AUKUS "dapat memicu persaingan di kawasan ini", seperti diungkapkan Menlu Retno Marsudi.

Sekutu AS, Filipina, telah mendukung AUKUS tetapi Presiden Rodrigo Duterte pada hari Rabu mengatakan "AUKUS harus melengkapi dan tidak memperumit metode untuk kerja sama kami".

China telah berulang kali mengkritik AUKUS dengan menuduh Amerika Serikat dan Australia telah memicu ketegangan di kawasan.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah bertemu secara virtual dengan para pemimpin ASEAN, bergabung dengan KTT Asia Timur bersama pemimpin China, India, Australia, Selandia Baru, Rusia dan Korea Selatan, Jepang dan anggota ASEAN pada Rabu malam.

4 dari 4 halaman

Kebebasan Maritim

Dalam pertemuan sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menekankan penentangan kuat negaranya terhadap setiap ancaman kebebasan maritim, merujuk pada pengaruh militer China yang kian meningkat.

PM Kishida juga menyinggung situasi hak asasi manusia di Hong Kong yang dikuasai China dan di Xinjiang serta pentingnya perdamaian dan stabilitas di perairan yang memisahkan China dan Taiwan.

Pertemuan selama tiga hari ini diwarnai oleh kebuntuan diplomatik setelah Myanmar absen dalam KTT sebagai protes atas langkah ASEAN untuk melarang Jenderal Min Aung Hlaing, yang merebut kekuasaan pada Februari, untuk hadir.

Kecaman ASEAN terhadap Myanmar ini merupakan pernyataan paling kuat setelah utusan ASEAN diblok untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya.