Sukses

Dokter Kontrak di Malaysia Akan Walk Out Massal pada Senin 26 Juli

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Kelompok dokter kontrak di Malaysia siap melaksanakan demonstrasi berupa walk out pada Senin besok 26 Juli 2021. Para dokter junior ingin adanya kepastian karier. Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, berusaha mencegah demo dengan memperbaiki aturan kontrak kerja, namun gagal.

Menurut laporan The Straits Times, pemerintahan Perdana Menteri Yassin siap memperpanjang masa kontrak dokter yang sedang wajib tugas di sistem kesehatan negara. Ini berlaku apabila dalam dua tahun pertama dokter itu mendapat tawaran untuk belajar spesialis.

Wajib tugas perlu dilaksanakan dokter di Malaysia hingga empat setengah tahun sebelum mereka bisa pindah ke swasta. Dengan aturan baru ini, kontrak kerja mereka bisa ditambah hingga 4 tahun.

Akan tetapi, pihak dokter berkata pengumuman PM Yassin tidak menjawab tuntutan utama. Dokter kontrak juga dinilai posisi kelas dua ketimbang yang permanen. Pihak dokter pun akan tetap menggelar aksi. 

"Masalah kurangnya kepastian pekerjaan tidak akan selesai hanya dengan ekstensi kontrak dua tahun. Jabatan permanen bagi semua pekerja medis kontrak dan petugas kesehatan lainnya harus diberikan," ujar pernyataan media Hartal Doktor Kontrak, pada Sabtu (24/7).

Pihak Hartal berkata sistem kontrak yang baru itu seperti tak paham proses pendidikan dokter spesialis, serta tidak akan mencegah "brain drain" alias perginya para ahli, dan nakes kontrak dikhawatirkan akan meninggalkan sistem kesehatan.

"Ini akan menyebabkan masalah besar pada sistem kesehatan di masa depan," jelas pihak Hartal.

2 dari 2 halaman

Tetap Demo

Gerakan Hartal Doktor Kontrak menegaskan bahwa aksi akan tetap digelar pada Senin besok karena solusi dari PM Yassin tidak efektif untuk kepentingan dokter kontrak.

"Maka dari itu, kita akan melanjutkan walkout masif yang kita rencanakan pada 26 Juli 2021," tulis pengumuman Hartal.

Aksi ini akan digelar pada jam 11 siang.

Peserta diminta ikut mengambil video dan membagikannya di media sosial sebagai langkah solidaritas. Nakes di pelayanan kritis tidak diikutsertakan.