Sukses

Dipecat Usai Kecam Junta Militer, Eks Dubes Myanmar untuk PBB: Saya Terus Melawan

Liputan6.com, New York - Utusan Myanmar untuk Markas PBB di New York, pada hari Sabtu 27 Februari 2021, bersumpah untuk terus berjuang setelah junta memecatnya karena mendesak negara-negara untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi.

"Saya memutuskan untuk terus melawan selama yang saya bisa," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters, Sabtu 28 Februari 2021, dikutip dari Channelnewsasia (28/1/2021).

Televisi negara Myanmar mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena "mengkhianati negara".

Namun, PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintahan baru Myanmar karena tidak menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun, kata seorang pejabat PBB, berbicara dengan syarat anonimitas, sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar PBB Myanmar, untuk saat ini.

"Kami belum menerima komunikasi apa pun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan Majelis Umum PBB yang berangggota 193 negara pada hari Jumat 26 Februari bahwa bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.

Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba mencari pengakuan internasional dengan memasang utusan PBB baru, hal itu bisa memicu perkelahian di badan dunia yang bisa berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.

PBB sebelumnya harus mengatasi klaim bersaing untuk representasi di badan dunia.

Pada September 2011, Majelis Umum menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu muncul setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa semuanya mengakui otoritas baru.

Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB pada Jumat 26 Februari bahwa dia berbicara untuk pemerintahan Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional". Pernyataan seperti itu - berselisih dengan mereka yang tengah berkuasa di suatu negara - jarang terjadi.

Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa itu adalah "pemerintahan Myanmar yang sah dan terpilih dan harus diakui oleh komunitas internasional seperti itu."

Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional "untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal". Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat, tetapi berhenti mengutuk kudeta karena oposisi oleh Rusia dan China.

 

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

2 dari 2 halaman

2 Maret, Menlu Se-ASEAN Gelar Pertemuan Khusus Bahas Kudeta di Myanmar

Para menteri luar negeri ASEAN bersiap mengadakan pertemuan khusus pada Selasa 2 Maret 2021 untuk membahas kudeta dan krisis politik di Myanmar, kata sumber-sumber diplomatik ASEAN pada Jumat 26 Februari 2021.

Ini akan menjadi pertemuan pertama ASEAN sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Sebagian besar negara ASEAN telah menyatakan kesiapan untuk menghadiri pertemuan itu, dengan Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk militer, Wunna Maung Lwin juga diminta untuk hadir, kata sumber tersebut.

Selengkapnya...