Sukses

Teori Konspirasi, Salah Satu Kendala Program Vaksinasi COVID-19 di Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta - Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia bukanlah sebuah upaya yang mudah. Di samping hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengadaan, respons masyarakat terhadap vaksin itu sendiri menjadi salah satu kendala.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatkan bahwa ada tiga jenis masyarakat yang terbentuk perihal upaya vaksinasi pandemi COVID-19 ini.

Jenis satu adalah masyarakat yang tidak percaya dan tidak ingin di vaksin yang percaya dengan teori-teori konspirasi, jelasnya dalam diskusi daring BBC Media Action dengan tema 'Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi' pada Jumat (22/2/2021), 

Kedua ada yang percaya dengan COVID-19 tetapi tidak ingin beradaptasi dengan COVID-19 yang juga tidak ingin di vaksin.

Dan yang ketiga adalah yang percaya dan ingin beradaptasi dengan COVID-19, termasuk menerima program vaksinasi.

Ia mengatakan bahwa ia melihat pandemi ini selesai di dua situasi. Orang yang sakit akan sembuh dan orang yang sehat akan imun dengan vaksinasi.

"Orang-orang yang sehat-lah yang harus sadar pentingnya vaksin," katanya.

Ridwan Kamil merupakah salah satu relawan untuk penyuntikan vaksin COVID-19 untuk menunjukan kepada publik bahwa vaksin tersebut aman.

Ia mengaku bahwa ia juga merasakan efek samping setelah vaksinasi COVID-19.

Efek samping kecil tersebut hanyalah rasa lapar, pegal-pegal dan ngantuk selama beberapa hari.

Petugas vaksinator menyiapkan vaksin CoronaVac dari SinoVac di RSUD Cengkareng, Jakarta, Kamis (14/01/2021). Vaksinasi Covid-19  tahap awal dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2021. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menurutnya, jika masyarakat ingin mempertanyakan tentang vaksin COVID-19, pertanyaan tersebut bisa ditanyakan kepada 3 lembaga yaitu para dokter ahli vaksinasi, MUI, dan BPOM.

"Menurut saya mereka bertanya bukan pada yang semestinya," katanya, "Pintu bertanya hanya tiga. Satu pada dokter ahli vaksin, kedua ke MUI - karena kita muslim harus suci dan halal, dan kalau aman dan tidak aman, ke BPOM."

Tahap 1 vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat sudah dilaksanakan dan dari target 19.000 orang, hanya sekitar 4.000 yang berhasil disuntik karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat dan ada juga yang tidak hadir.

"Ternyata tekanan darah diatas 140 ternyata tidak boleh," jelasnya, "Ada juga yang absen tidak mau datang, ini sedang kita lacak."

Menurutnya pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut, Indonesia merupakan negara yang beruntung karena bisa mendapatkan vaksin secepat ini.

"Untuk mendapatkan imunitas, harus dilakukan dua kali penyuntikan vaksin COVID-19 dalam kurung waktu yang sudah ditentukan yaitu dua minggu atau 14 hari.

"Suntik pertama hanya pengkondisian tubuh, suntik ke-dua perangsangan anti bodi," jelas gubernur Jawa Barat itu.

Perlu diketahui pula bahwa menurut penelitian, dengan vaksin Sinovac, perlu waktu tiga bulan atau 90 hari setelah suntikan kedua untuk mendapatkan imunitas 98%.

Untuk menyimpan vaksin COVID-19 dalam jumlah yang banyak, Jawa Barat juga sudah menyiapkan multistorage agar tidak kewalahan.

2 dari 5 halaman

Angka COVID-19 Naik 40% Setelah Liburan

Pada kesempatan yang sama, ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Daeng M. Faqih juga mengikuti diskusi daring tersebut.

Ia mengatakan bahwa di beberapa daerah, protokol kesehatan masih terlihat berat.

"Tidak kelihatan impact-nya bisa menurunkan angka kejadian bahkan sekarang angka kejadian terus menaik," katanya, "Kasus yang aktif juga di kabarkan naik 40% setelah liburan kemarin."

Ia mengusulkan bahwa harus ada satu M lagi dari protokol 3M yaitu menjaga daya tahan tubuh.

Menurutnya, 3M hanya merubah prilaku dan untuk masyarakat terhindar dari penyakit, masyarakat juga harus menjaga daya tahan tubuh.

"Menurut teori-teori kesehatan masyarakat untuk kita terhindar dari sebuah penyakit yang harus di modifikasi bukan hanya perilaku," jelasnya, "Minimal tiga hal. Satu memang mengubah perilaku, kedua menjaga atau memodifikasi genetik atau daya tahan tubuh, mungkin perlu ditambah satu M untuk menjaga daya tahan tubuh."

Ia juga mengatkan bahwa perlu adanya modikasi lingkungan karena jika masyarakat sudah berprilaku dengan baik namun daya tahan tubuh dan lingkungan tidak dijaga, maka protokol kesehatan akan kurang maksimal.

Dr. Daeng juga menegaskan bahwa IDI akan ikut menjadi model untuk pelaksanan vaksin COVID-19 dan sudah menyiapkan tim khusus pakar vaksin yang akan membantu menjawab pertanyaan bagi dokter-dokter yang masih ragu tentang vaksin COVID-19.

Ia juga mengatakan bahwa dokter dilarang untuk memberikan berita-berita yang tidak ada dasar ilmu yang benar seperti opini atau berita dengan sumber yang tidak jelas.

"Dokter hanya boleh menyampaikan pernyataan dalam kehidupan profesi pada hal-hal yang berdasarkan keilmuan yang benar," katanya.

3 dari 5 halaman

Manfaat Vaksinasi COVID-19 untuk Masyarakat Indonesia

Dalam diskusi tersebut, dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan sistem keberlangsungan vaksinasi COVID-19.

Untuk waktu pelaksanaan, vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin.

Gelombang satu adalah periode vaksinasi Januari - April 2021 yang memprioritaskan petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia.

Gelombang kedua akan dilaksanakan dari April - Maret 2021 untuk masyarakat rentan yang tinggal di daerah dengan resiko penularan tinggi lalu masyarakat lainnya.

Pelayanan vaksin COVID-19 tersebut ini akan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari pemerintah maupun swasta seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Untuk menurunkan tingkat keraguan masyarakat terhadap COVID-19, ia juga memberi ilustrasi bagaimana vaksin COVID-19 dapat melindungi masyarakat dari virus tersebut.

Jika tidak ada yang diimunisasi, penyakit menular menyebar di seluruh masyarakat.

Jika ada beberapa orang yang mendapat imunisasi, penyakit menular menyebar melalui beberapa orang.

Jika sebagian besar masyarakat telah diimunisasi, penyebaran penyakit menular dapat dikendalikan. Beberapa yang tidak diimunisasi ikut terlindungi karena adanya herd immunity.

Herd immunity itu sendiri juga akan tercapai jika minimal 75% dari masyarakat sudah melakukan vaksinasi COVID-19.

Ada lima instruksi dari presiden untuk program vaksinasi COVID-19, yaitu:

1. Vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.

2. Seluruh jajaran kabinet, kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

3. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersadiaan dan vaksinasi secara gratis.

4. Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin COVID-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat yang digunakan aman.

5. Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Untuk informasi resmi terkait vaksinasi COVID-19 kunjungi website: http://s.id/infovaksin

 

Reporter : Paquita Gadin

4 dari 5 halaman

Infografis Vaksin Covid-19 dan Rencana Vaksinasi di Indonesia

5 dari 5 halaman

Saksikan Video di Bawah Ini: