Kasus Corona COVID-19 Tembus 100.000, Filipina Karantina Manila

Para tenaga medis, meminta Duterte agar memberlakukan kembali karantina wilayah di ibu kota Manila antara 1 hingga 15 Agustus untuk memberikan “waktu istirahat" bagi mereka, dan memungkinkan pemerintah mengkaji ulang kebijakannya menghadapi pandemi. 

“Kita melancarkan perang yang tidak bisa dimenangkan melawan COVID-19 dan kita butuh rencana yang terkonsolidasi dan jelas,” tulis gabungan lembaga yang mewakili lebih dari satu juta perawat, doktor dan tenaga medis itu. 

Pelonggaran karantina oleh pemerintah dinilai “menciptakan persepsi keliru bahwa pandemi berangsur membaik. Padahal tidak sama sekali.” 

Mereka khawatir, wabah Virus Corona COVID-19 di Filipina akan memburuk serupa di Amerika Serikat. “Tingkat kepatuhan yang melemah drastis akan menyeret kita ke situasi seperti di New York City, di mana pasien COVID-19 meninggal dunia di rumah atau di bangsal rumah sakit, tanpa adanya vaksin atau obat ampuh.” 

AS saat ini mencatat 4,6 juta kasus penularan dengan lebih dari 154.000 angka kematian, menurut data Johns Hopkins University.

Di Filipina, Gereja Katholik Roma mengumumkan akan mematuhi permintaan lembaga-lembaga medis, dan menghentikan kegiatan misa di Manila dan sebaliknya kembali menawarkan semua aktivitas keagamaan secara online. 

"Tampaknya kebijakan yang ada saat ini tidak ampuh karena kasusnya meningkat," kata Uskup Broderick Pabillo.  

Presiden Duterte sendiri dikabarkan sudah menggelar rapat kabinet bersama perwakilan industri kesehatan, kata Jurubicara Kepresidenan Harry Roque. 

Pelonggaran karantina di Manila pada 1 Juni silam ditempuh untuk menyelamatkan perekonomian. Kuota ekonomi di ibu kota dan kawasan satelitnya itu mencakup 67% dari volume perekonomian nasional. Roque mengakui, pemerintah ibarat berjalan di atas tali antara menghidupkan kembali ekonomi atau melindungi kesehatan publik. 

Pemerintah Filipina dikritik lantaran dinilai gagal menggandakan kapasitas tes agar mampu mendeteksi klaster virus sejak dini.  

Jiran di timur laut itu sejak lama bergulat dengan wabah polio, campak dan kolera di kawasan miskin. Pemerintah pun diyakini sudah menyadari ketimpangan dalam kapasitas layanan kesehatan, jauh sebelum wabah Virus Corona COVID-19 melanda. 

Presiden Duterte juga pernah mengakui, korupsi di tingkat lokal ikut menciutkan program bantuan untuk 23 juta keluarga miskin. Program itu banyak dikritik lantaran proses penyaluran yang lambat dan tidak teratur.