Sukses

Anggota DPR AS Sebut TikTok Bisa Jadi Alat Propaganda China

Liputan6.com, Washington, D.C. - Presiden AS Donald Trump menyatakan sudah siap memakai perintah eksekutif untuk melarang aplikasi TikTok di Negeri Paman Sam. TikTok terancam diblokir karena dinilai membahayakan privasi penggunanya.

Langkah pemblokiran TikTok mendapat sambutan positif dari mantan ketua komite intel di DPR AS.

"TikTok berasal dari China. Tiap perusahaan di China, lebih dari 50 persennya dimiliki Partai Komunis China," ujar anggota DPR Devin Nunes seperti dilaporkan Fox News, Senin (3/8/2020).

Devin Nunes yang pernah menjadi ketua Komite Intelijen DPR AS (2015-2019) menuding pemerintah China bisa mengintip data personal warga AS dari TikTok. Data milik anak-anak pengguna pun bisa terkena risiko.

Menurutnya, China juga bisa menggunakan TikTok jika negara itu ingin melakukan "operasi propaganda pada pilpres tahun ini."

"Hal itu akan sangat, sangat mengganggu, dan kita tidak punya kendali apapun. Kita tidak akan bisa melakukan investigasi, karena mereka tidak pernah memberikan informasi apa-apa," kata Nunes.

Lebih lanjut, Nunes mengambil contoh dari India yang sudah melarang TikTok. Kementerian Pertahanan AS juga mengharamkan pegawai untuk memakai aplikasi ini.

"Ada alasan mengapa Kementerian Pertahanan kita tidak membolehkan pria dan wanita berseragam militer untuk memakai ini. Saya pikir kita semua warga AS seharusnya tidak memakai aplikasi seperti ini," jelas Nunes.

Pihak TikTok di AS mencoba bersikap diplomatis pada tuduhan melanggar privasi. General Manager TikTok Vanessa Pappas pada 1 Agustus lalu menyebut TikTok menyediakan 10 ribu pekerjaan.

Lewan Twitter, Vanessa Pappas berjanji aplikasi TikTok tetap aman dan tidak akan pergi ke mana-mana.

"Ketika membahas keselamatan dan keamanan, kami membangun aplikasi yang paling aman karena kita tahu itu adalah hal yang benar. Jadi kami mengapresiasi dukungannya, kami di sini untuk jangka waktu yang panjang," ucap Pappas.

2 dari 3 halaman

TikTok Bakal Dijual ke Microsoft?

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, setuju memberikan ByteDance waktu 45 hari untuk bernegosiasi menjual TikTok kepada Microsoft. Informasi ini berasal dari tiga sumber Reuters yang mengetahui hal tersebut.

Menurut Reuters, pemerintah AS mengatakan TikTok di bawah kepemilikan perusahaan Tiongkok menimbulkan risiko keamanan data pribadi. ByteDance merupakan perusahaan teknologi asal Tiongkok, yang berbasis di Beijing.

Menyusul diskusi antara Trump dan CEO Microsoft, Satya Nadella, perusahaan melalui sebuah pernyataan pada Minggu mengatakan, akan melanjutkan negosiasi untuk mengakuisisi TikTok. Kesepakatan diperkirakan tercapai pada 15 September 2020.

Menurut sumber, Trump mengubah keputusannya setelah tekanan dari beberapa penasihat dan anggota Republik.

Memblokir TikTok disebut dapat mengurangi dukungan dari pengguna muda menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada November mendatang. Selain itu, juga ada kemungkinan memicu gelombang tantangan hukum. 

Negosiasi antara ByteDance dan Microsoft akan diawasi oleh Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Ini adalah panel pemerintah AS yang memiliki hak memblokir perjanjian apa pun.

Sementara itu, pihak Microsoft dalam pernyataannya mengatakan belum ada kepastian kesepakatan akan tercapai.

"Microsoft sepenuhnya menghargai pentingnya mengatasi yang diperhatikan presiden, yaitu komitmen untuk mengakuisisi TikTok dengan merujuk pada tinjauan keamanan lengkap dan memberikan manfaat ekonomi yang tepat untuk AS, termasuk Departemen Keuangan AS," jelas Microsoft.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: