Alibaba Gugat Kemhan AS karena Dikaitkan dengan Militer China

Liputan6.com, Washington, DC - Raksasa teknologi China Alibaba menggugat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Kemhan AS/Pentagon) setelah perusahaan itu dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang dianggap memiliki kaitan dengan militer China. Menurut Alibaba, pencantuman tersebut merusak reputasi perusahaan dan menggerus kepercayaan mitra bisnisnya di AS.

Dalam gugatan yang diajukan pekan ini di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California Divisi San Jose, Alibaba seperti dikutip dari laporan Associated Press menyatakan keputusan Pentagon yang diumumkan pada 8 Juni itu tidak memiliki dasar fakta maupun hukum. Perusahaan juga menilai Pentagon mengambil keputusan tersebut tanpa melalui proses yang adil.

Menurut Pentagon, Alibaba memiliki keterkaitan dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara China serta berkontribusi terhadap industri pertahanan negara itu melalui hubungannya dengan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.

Alibaba membantah tuduhan tersebut. Dalam dokumen gugatannya, perusahaan menegaskan bahwa mereka dikelola oleh dewan direksi independen dan tidak memiliki sertifikasi maupun lisensi militer. Alibaba juga menyatakan tidak memiliki hubungan dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara China.

Perusahaan itu menambahkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di China, termasuk perusahaan-perusahaan asal AS.

"Regulator bukanlah afiliasi," demikian bunyi gugatan Alibaba.

Dalam gugatannya, Alibaba juga menyatakan perusahaan kehilangan dukungan dari sejumlah pihak di AS dan mengalami kerugian yang signifikan karena bisnisnya bergantung pada kepercayaan para mitra di negara tersebut.

Daftar yang disusun Pentagon memuat perusahaan-perusahaan China yang dinilai memiliki hubungan dengan militer atau berkontribusi terhadap industri pertahanan negara tersebut. Daftar terbaru mencakup 188 entitas, mulai dari perusahaan pertahanan milik negara hingga perusahaan teknologi swasta seperti Alibaba dan perusahaan robotika Unitree.

Penyusunan daftar tersebut berawal pada 2021 ketika Kongres AS meminta Departemen Pertahanan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan China yang secara langsung dikendalikan militer dan aparat keamanan negara itu, maupun perusahaan yang dinilai mendukung basis industri pertahanannya. Langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran di Washington terhadap perkembangan kekuatan militer China.

Pencantuman sejumlah perusahaan teknologi swasta dalam daftar itu telah memicu protes dari pemerintah China maupun perusahaan yang terdampak. Gugatan Alibaba menjadi yang terbaru dari serangkaian upaya hukum yang dilakukan perusahaan-perusahaan China terhadap Pentagon terkait penetapan yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Selain Alibaba, WuXi AppTec Co. juga masuk dalam daftar Pentagon tersebut. Perusahaan yang menyediakan layanan riset, pengembangan, dan manufaktur bagi ratusan perusahaan farmasi dan ilmu hayati di AS itu disebut Pentagon "secara tidak langsung dimiliki" oleh Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara China.

Pentagon juga menyatakan WuXi AppTec "secara tidak langsung berafiliasi" dengan Administrasi Negara untuk Sains, Teknologi, dan Industri bagi Pertahanan Nasional serta Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA).

WuXi AppTec menggugat keputusan tersebut di Pengadilan Distrik Federal untuk Distrik Columbia. Dalam gugatan yang diajukan pada 11 Juni, perusahaan itu menyatakan pencantuman dalam daftar tersebut "telah menyebabkan dan akan terus menyebabkan berbagai kerugian yang serius dan tidak dapat diperbaiki".

Perusahaan itu menyebut keputusan Pentagon sebagai "produk dari tekanan politik dan tuduhan yang tidak akurat serta tidak didukung bukti".

Di tengah sengketa tersebut, Beijing pada Senin (22/6/2026) mengumumkan sanksi terhadap 10 perusahaan AS yang terkait dengan sektor militer. Langkah itu berpotensi meningkatkan ketegangan antara kedua negara di saat Beijing dan Washington tengah berupaya menstabilkan hubungan bilateral mereka.

Tahun lalu, seorang hakim AS menolak permohonan DJI Technology, produsen drone asal China, untuk dikeluarkan dari daftar Pentagon. DJI saat ini mengajukan banding atas putusan tersebut.