Sukses

Potret Demo Lebanon: Protes Kebijakan Pajak WhatsApp, BBM hingga Rokok

Warga Lebanon pada Jumat (18/10/2019) turun ke jalan untuk melakukan unjukrasa menentang rencana pemerintah mengenakan berbagai pajak baru, di tengah krisis ekonomi di negara tersebut.

Liputan6.com, Beirut - Warga Lebanon pada Jumat (18/10/2019) turun ke jalan untuk melakukan unjukrasa menentang rencana pemerintah mengenakan pajak baru untuk penggunaan WhatsApp, di tengah krisis ekonomi di negeri tersebut.

Ribuan orang turun ke jalan melampiaskan kemarahan mereka kepada para politisi yang mereka tuduh korup dan salah urus negara sehingga mengalami masalah ekonomi serius, demikian seperti dilansir ABC Indonesia, Jumat.

Protes dimulai dengan beberapa belas orang mendatangi di pusat kota Beirut dengan adanya rencana menerapkan pengenaan pajak sebesar Rp 30 ribu dalam pengiriman pesan di internet termasuk WhatsApp.

Berikut sejumlah potret demonstrasi di Lebanon, sebagaimana dibingkai oleh Associated Press.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 6 halaman

1. Selain usulan pengenaan pajak untuk penggunaan internet, pemerintah Lebanon juga akan meningkatkan pajak untuk rokok dan BBM dalam rancangan APBN tahun 2020. Hal itu memicu protes yang dengan cepat menyebar menjadi demo besar sejak adanya krisis sampah di tahun 2015 dengan ribuan orang melakukan unjuk rasa di seluruh negeri.

3 dari 6 halaman

Ratusan orang berkumpul di dekat kantor-kantor pemerintah dan gedung Parlemen di Beirut dimana polisi anti huru-hara sudah dikerahkan. Mereka meneriakkan

4 dari 6 halaman

2. Para pengunjuk rasa juga menutup jalan di beberapa kota di Lebanon, termasuk kota Tripoli di Utara, Tyre di Selatan dan Baalbek di Timur Laut. Beberapa pengunjuk rasa mengatakan mereka akan tetap berada di jalan sampai pemerintah mengundurkan diri.

5 dari 6 halaman

3. Pemerintah berusaha membantu warga Lebanon untuk menghindari ambruknya perekonomian, kata Menteri Dalam Negeri Raya al-Hassan kepada media setempat. Ia melanjutkan bahwa bila ada pemerintahan baru yang dibentuk, mereka akan mengambil kebijakan serupa.

6 dari 6 halaman

4. Menteri Telekomunikasi Mohamed Choucair yang muncul di televisi setelah protes terjadi mengatakan bahwa Perdana Menteri Saad Hariti telah memintanya untuk mencabut usulan pengenaan pajak WhatsApp.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.