James Marape, Pemrotes Pemimpin Papua Nugini Terpilih Jadi PM Baru

Perdana Menteri terpilih, James Marape bersama Peter O'Neill (AFP)

Liputan6.com, Port Moresby - Papua Nugini telah menunjuk perdana menteri baru setelah berminggu-minggu mengalami pergolakan politik.

Dikutip dari laman BBC, Kamis (30/5/2019) anggota parlemen Papua Nugini memberikan banyak suara untuk James Marape, seorang mantan menteri keuangan, yang mengundurkan diri pada April lalu sebagai bentuk protes terhadap proyek gas.

Penunjukannya dilakukan setelah perdana menteri sebelumnya Peter O'Neill mengundurkan diri.

O'Neill menghadapi tuntutan untuk mundur dari jabatannya selama berminggu-minggu dan akhirnya berhasil ditekan mundur.

Kepemimpinan mantan perdana menteri berada di bawah tekanan oleh serangkaian pembelotan politik dalam beberapa hari terakhir.

Ketegangan atas proyek gas multi-miliar dolar yang ditandatangani tahun ini dengan perusahaan Prancis Total dan perusahaan AS ExxonMobil.

Proyek ini hampir akan menggandakan ekspor gas PNG, tetapi masyarakat setempat kekhawatiran bahwa mereka tidak akan mendapat manfaat.

Papua Nugini, negara Pasifik Selatan yang berpenduduk 7,3 juta orang, memiliki cadangan tembaga, emas, dan minyak yang kaya, tetapi pembangunannya terhambat oleh masalah ketertiban umum, medan yang sulit, dan perselisihan mengenai lahan.

2 dari 2 halaman

Peter O'Neill Telah Menjabat Tujuh Tahun

Penyebab Perdana Menteri Papua Nugini Mundur

Peter O'Neill telah menjabat selama tujuh tahun sebagai Perdana Menteri Papua Nugini.

Dikutip dari laman BBC, sebelumnya O'Neill memberikan mandat kepemimpinan sementara kepada Sir Julius Chan.

"Adalah penting bahwa kita menjaga stabilitas dalam jumlah tertentu. Kami telah mendengar seruan dan kami telah menyetujui perubahan pemerintahan," kata O'Neill kepada wartawan di ibu kota Port Moresby.

Sir Julius mengatakan dia menginginkan transisi yang mulus untuk memastikan stabilitas di negara Pasifik Selatan yang berpenduduk 7,3 juta orang.

Namun, perdana menteri yang baru telah terpilih dan itu ditentukan oleh parlemen.