Sukses

Kapal Pemerintah Malaysia Vs Kapal Niaga Yunani Tabrakan di Perairan Singapura

Liputan6.com, Singapura - Di tengah sengketa maritim yang sedang berlangsung, sebuah kapal pemerintah Malaysia bertabrakan dengan kapal dagang berbendera Yunani di lepas pantai Tuas, Singapura.

Dalam sebuah pernyataan, Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) mengatakan bahwa tabrakan itu terjadi pada pukul 02.28 malam, pada Sabtu 9 Februari 2019.

"Ada tabrakan antara kapal curah Piraeus berbendera Yunani dan kapal Malaysia Polaris di perairan Singapura, di dalam Batas Pelabuhan Singapura di lepas Tuas," kata otoritas terkait, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Minggu (10/2/2019).

Piraeus sedang dalam perjalanan dari Singapura ke pelabuhan transit berikutnya di Tanjung Pelapas, Johor ketika tabrakan terjadi.

"MPA sangat prihatin bahwa kehadiran kapal yang tidak sah (merujuk ke kapal pemerintah Malaysia) di batas pelabuhan Singapura dapat menyebabkan kebingungan bagi komunitas pelayaran internasional, dan mengancam keselamatan navigasi di perairan kita," pernyataan itu menambahkan.

Seorang juru bicara MPA mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada laporan kebocoran minyak, namun pihaknya masih menyelidiki insiden itu.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Singapura Khaw Boon Wan telah menyatakan kekhawatiran bahwa insiden yang tidak diinginkan dan berbahaya dapat terjadi ketika kapal-kapal Malaysia berada di perairan Singapura.

Pada 25 Oktober lalu, kabar yang beredar menyebut Malaysia secara sepihak telah mengubah batas pelabuhan yang melampaui klaim sebelumnya. Sebagai tanggapan, Singapura memperluas batas pelabuhannya ke Tuas sampai batas perairan teritorialnya.

Berbicara di Parlemen pada 14 Januari, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa Singapura akan melakukan yang terbaik untuk membahas semua masalah bilateral dengan Malaysia, di mana dilakukan secara tenang, masuk akal dan fokus.

Balakrishnan menambahkan bahwa diskusi dengan timpalannya dari Malaysia Saifuddin Abdullah dan Menteri Urusan Ekonomi Malaysia Azmin Ali, telah berlangsung "ramah dan konstruktif, fokus pada upaya menyelesaikan masalah".

 

Simak video pilihan berikut; 

 

2 dari 2 halaman

Malaysia Memulai Penyelidikan

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan bahwa kapal Yunani dan awaknya telah ditahan.

Dikatakan bahwa selama komunikasi dengan Polaris, kapal Piraeus menjawab bahwa pihaknya akan menghindari jalur yang dilalui Polaris.

"Terlepas dari komunikasi yang jelas dan instruksi definitif yang diberikan, tabrakan itu terjadi pada kontak pertama sampai kedua kapal itu dipisahkan satu sama lain pada pukul 14.36 siang," tambah pernyataan itu.

"Namun insiden tersebut tidak menghambat arus lalu lintas, serta jauh dari daerah Skema Pemisahan Lalu Lintas," katanya.

Skema semacam itu adalah bagian dari aturan internasional yang membantu mengoordinasikan kapal ke jalur yang ditunjuk untuk mencegah tabrakan di laut.

Direktur Jenderal Kementerian Kelautan Malaysia Datuk Baharin Abdul Hamid mengatakan kepada The Straits Times bahwa pihaknya telah memulai "penyelidikan awal" atas insiden tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa Polaris berlabuh ketika Piraeus berlayar, dan tidak ada cedera pada awak kedua kapal akibat tabrakan.

"Untuk memfasilitasi penyelidikan korban, Piraeus telah diperintahkan untuk berlayar ke Pelabuhan Tanjung Pelepas di mana dia ditambatkan sekarang," tambahnya.

Kini, para pejabat dari kedua negara bertemu untuk membahas perselisihan yang sedang berlangsung tersebut.

Terlepas dari sengketa maritim, Singapura juga membantah klaim Malaysia bahwa Sistem Pendaratan Instrumen (ILS) dan Prosedur Pendekatan ILS yang baru untuk Bandara Seletar Singapura, akan memengaruhi pengembangan kota Pasir Gudang di Johor yang berdekatan.

Warga Arizona Bersiap Hadapi Badai Musim Dingin

Tutup Video
Loading
Artikel Selanjutnya
Krakatau Steel Bakal Ekspor Baja ke Malaysia dan Australia pada 2019
Artikel Selanjutnya
Selain Korupsi 1MDB, Najib Razak Terseret Kasus Pencucian Uang