Sukses

Donald Trump Pilih Vietnam Jadi Lokasi Pertemuan Kedua dengan Kim Jong-un?

Liputan6.com, Tokyo - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan untuk mengadakan pertemuan kedua yang diantisipasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Vietnam pada pertengahan Februari 2019 nanti, menurut laporan sebuah surat kabar Jepang pada Minggu 13 Januari 2019.

Yomiuri Shimbun melaporkan bahwa Korea Utara tampaknya tengah meninjau proposal lokasi pertemuan yang ditawarkan AS, tetapi belum memberikan tanggapan, kata para pejabat yang mengetahui masalah tersebut, seperti dikutip dari The Strait Times, Minggu (13/1/2019).

Laporan itu muncul di tengah meningkatnya spekulasi bahwa kedua pemimpin akan segera mengadakan pertemuan puncak kedua untuk melanjutkan pembicaraan mengenai denuklirisasi, menyusul pertemuan pertama mereka di Singapura pada Juni 2018.

Trump sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan tentang pemilihan lokasi KTT kedua dengan Kim Jong-un tengah berlangsung dan "mereka akan mengumumkannya di masa depan yang tidak terlalu jauh."

Kim Jong-un, dalam pidatonya di tahun baru, juga menyatakan bersedia untuk bertemu lagi dengan Trump "kapan saja".

Untuk pertemuan kedua, Vietnam, Singapura dan Hawaii disebut-sebut sebagai tempat yang memungkinkan untuk KTT bilateral. Tetapi para ahli berpikir Vietnam dan Singapura memiliki kemungkinan lebih tinggi, karena mereka memiliki kedutaan besar Korea Utara, sedangkan Hawaii tidak.

Vietnam dilaporkan telah mengirim pesan ke Korea Selatan dan Korea Utara bahwa mereka ingin menjadi tuan rumah KTT, yang mungkin akan diselenggarakan di Kota Danang.

 

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Melanjutkan Negosiasi soal Denuklirisasi yang Terhenti

Mantan pejabat pemerintah AS yang menangani masalah Korea Utara juga mengharapkan pertemuan puncak AS-Korea Utara yang kedua segera terjadi, tetapi mereka juga menyatakan keraguan apakah keduanya akan dapat mencapai kesepakatan.

Pembicaraan nuklir telah gagal melahirkan hasil yang signifikan setelah pertemuan puncak pertama tahun lalu, karena perbedaan sikap mereka terhadap denuklirisasi.

Sementara AS bersikeras bahwa Korea Utara mengambil tindakan lebih konkret terhadap denuklirisasi dan menyerahkan daftar senjata nuklirnya, Pyongyang menuntut gerakan timbal balik dari Washington DC, seperti mengurangi sanksi ekonomi.

Dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia, sebuah outlet berita AS, Jumat lalu, mantan negosiator nuklir AS untuk Korea Utara, Robert Gallucci, mengatakan bahwa KTT kedua kemungkinan akan berlangsung pada akhir Januari ini atau berikutnya.

Akan tetapi, mantan utusan AS lainnya menyatakan skeptis tentang apakah kemajuan akan datang dari KTT kedua.

"Dua pemimpin Amerika Serikat dan Korea Utara akan berjabat tangan, mengadakan jamuan makan malam dan mengadakan pertemuan puncak seperti yang mereka lakukan di KTT Singapura," kata Robert King, mantan utusan khusus AS untuk Masalah Hak Asasi Manusia Korea Utara kepada RFA. Namun, hasil praktis tidak diharapkan, tambahnya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali sikap mereka terhadap denuklirisasi yang "komplet dan final" sambil menyatakan harapan bahwa AS dan Korea Utara dapat membuat kemajuan besar dalam KTT tahun ini.

"Mengurangi ancaman dari Korea Utara, apakah itu dengan keberhasilan kita sampai saat ini dalam menghentikan pengujian rudal mereka, menghentikan pengujian nuklir mereka, itu adalah elemen-elemen penting. Kita harus mencapai denuklirisasi komplit dan final," katanya dalam sebuah wawancara dengan Fox News Jumat 11 Januari 2019.

"Saya tidak berpikir ada varian tunggal dari ide itu, di mana Korea Utara yang sepenuhnya di-denuklirisasi sebagaimana diverifikasi oleh para ahli internasional, (yang) adalah tujuan dari pemerintahan ini. Kami bermaksud untuk mencapai itu," kata Pompeo.

Presiden Jokowi Menerima Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama di Istana Bogor
Loading
Artikel Selanjutnya
Termasuk Era Donald Trump, Ini 5 Government Shutdown Terlama dalam Sejarah AS
Artikel Selanjutnya
Donald Trump Klaim Ada Rencana di Balik Penutupan Pemerintahan AS Terlama dalam Sejarah