Sukses

Titah Pemimpin Tertinggi kepada Presiden Rouhani: Pulihkan Ekonomi Iran

Pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei telah memerintahkan Presiden Hassan Rouhani dan kabinetnya untuk mengatasi masalah ekonomi Iran.

Liputan6.com, Teheran - Pemimpin tertinggi Iran telah memerintahkan Presiden Iran dan kabinetnya untuk bekerja siang dan malam guna mengatasi masalah ekonomi --menyebabkan Presiden Hassan Rouhani berada dibawah tekanan politik yang besar.

Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menerbitkan instruksi itu pada pertemuan Rabu 29 Agustus dengan Presiden Rouhani dan kabinetnya, demikian menurut situs web Khamenei.

"Pejabat ekonomi harus bekerja siang dan malam, sesuai dengan kebijakan ekonomi perlawanan, dan ini melibatkan pemberdayaan produksi di dalam negeri," kata Khamenei, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (31/8/2018).

Mata uang Iran semakin jatuh terhadap dolar bulan lalu, sementara negara itu dihadapkan pada prospek sanksi finansial AS yang baru, yang diberlakukan 7 Agustus yang lalu.

Warga Iran juga telah turun ke jalan-jalan di seluruh negara tahun ini untuk mengecam pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis yang oleh mereka dianggap bertanggung jawab atas inflasi dan pengangguran yang tinggi, kekurangan air bersih, serta pembrangusan HAM.

 

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

 

Simak video pilihan berikut:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tekanan Parlemen Iran kepada Rouhani

Tekanan meningkat di pundak Presiden Iran Hassan Rouhani setelah Parlemen memanggilnya dalam sebuah rapat dengar pendapat untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang pertumbuhan ekonomi yang lemah dan kenaikan harga di Negeri Para Mullah.

Para anggota parlemen bertanya kepada Rouhani tentang kegagalan pemerintah dalam mengatasi peningkatan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan jatuhnya mata uang negara, serta operasi penyelundupan lintas batas yang membebani pendapatan.

Anggota parlemen juga bertanya mengapa pemerintah tidak mengadopsi reformasi di sektor keuangan dan pasar valuta asing, dan mengapa bank-bank Iran masih hanya memiliki akses terbatas ke layanan keuangan global.

Membela kinerja kabinetnya, Rouhani mengatakan bahwa masalah ekonomi dimulai ketika Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi terhadap Teheran --menyusul langkah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari pakta kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Akan tetapi, banyak anggota parlemen tidak puas dengan jawaban Rouhani berdasarkan hasil voting di akhir sesi rapat dengar pendapat tersebut.

Para anggota parlemen bertanya kepada Rouhani tentang kegagalan pemerintah dalam mengatasi peningkatan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan jatuhnya mata uang negara, serta operasi penyelundupan lintas batas yang membebani pendapatan.

Anggota parlemen juga bertanya mengapa pemerintah tidak mengadopsi reformasi di sektor keuangan dan pasar valuta asing, dan mengapa bank-bank Iran masih hanya memiliki akses terbatas ke layanan keuangan global.

Membela kinerja kabinetnya, Rouhani mengatakan bahwa masalah ekonomi dimulai ketika Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi terhadap Teheran --menyusul langkah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari pakta kesepakatan nuklir Iran.

Akan tetapi, banyak anggota parlemen tidak puas dengan jawaban Rouhani berdasarkan hasil voting di akhir sesi rapat dengar pendapat tersebut.

Tetapi, ada satu titik terang untuk Rouhani, ketika pada Rabu 29 Agustus, kantor berita pemerintah IRNA mengatakan, ketua parlemen Ali Larijani tidak menuntut presiden agar menghadap cabang judisial untuk ditanyai lebih lanjut tentang masalah ekonomi Iran.

Larijani mengatakan parlemen tidak menemukan pelanggaran hukum oleh pemerintahan Rouhani. Seandainya terjadi pelanggaran, maka presiden bisa dihadapkan ke cabang judisial, dan ini merupakan sebuah langkah yang bisa mengarah kepada pemakzulan presiden.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.