Dubes Bangladesh: Kami Yakin Iktikad Myanmar untuk Repatriasi Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia mengatakan bahwa pemerintah negaranya terus berkomitmen pada iktikad baik Myanmar untuk melanjutkan proses pemulangan (repatriasi) pengungsi Rohingya di Cox's Bazaar ke Negara Bagian Rakhine. Meski, hal tersebut telah tertunda selama hampir lima bulan.

Dubes Azmal Kabir menyampaikan komentar itu di tengah proses repatriasi yang masih terhambat -- terhitung hampir lima bulan sejak Dhaka - Naypyidaw menyepakati pemulangan pengungsi Rohingya di Cox's Bazaar ke Rakhine pada November 2017 silam.

"Proses mengupayakan repatriasi masih berlangsung, meski berjalan cukup lama dan kritis. Bagaimanapun, kami masih yakin terhadap iktikad baik Myanmar, karena kami telah menyepakati hal itu bersama-sama," kata Dubes Kabir di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Awal bulan ini, pemerintah Myanmar mengumumkan bahwa mereka masih membutuhkan 'beberapa waktu lagi' agar benar-benar siap menerima repatriasi hampir sekitar 650 ribu jiwa etnis Rohingya yang mengungsi dari Cox's Bazaar, Bangladesh.

Penundaan itu dilakukan agar Myanmar memiliki waktu lebih banyak untuk mendata seluruh etnis Rohingya yang akan kembali ke Negara Bagian Rakhine.

"Kami telah mengirim utusan untuk melakukan pendataan (para pengungsi Rohingya di Bangladesh). Tapi utusan itu belum melaporkan hasilnya kepada kami. Oleh karenanya kami memerlukan waktu lebih," kata Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar, Win Myat Aye seperti dilansir The Daily Star pada 7 April 2018.

Myanmar Dianggap Tak Berkomitmen

Kendati demikian, sejak proses repatriasi itu disepakati pada November 2017, komunitas internasional menilai bahwa Myanmar tidak seutuhnya berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan betapa lambat Naypyidaw mengimplementasikan platform-platform repatriasi para pengungsi, seperti; pemulihan kembali tempat tinggal, penyediaan akses kebutuhan hidup mendasar, dan penjaminan keamanan serta keselataman etnis Rohingya sekembalinya mereka ke Rakhine.

Penilaian itu, salah satunya, baru-baru ini diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Urusan Kemanusiaan, Ursula Mueller -- usai dirinya melakukan kunjungan selama 6 hari di Myanmar pekan lalu. Kunjungan itu dilakukan guna memantau langsung kesiapan Myanmar dalam menyediakan platform repatriasi bagi Rohingya.

"Dari yang saya dengar dari berbagai narasumber, di sana (Rakhine) masih tidak ada layanan kesehatan, penjaminan keselamatan, masih terjadinya pemaksaan pemindahan, serta berbagai hal tak kondusif lain yang tak memungkinkan proses repatriasi," kata Wasekjen PBB Mueller seperti dilansir Strait Times, 9 April 2018.

Mueller sendiri mengaku 'khawatir' terhadap kesungguhan pemerintah Myanmar dalam mengimplementasi platform repatriasi para pengungsi Rohingya -- mengingat keterlambatan proses pemulangan etnis mayoritas Muslim kembali ke Rakhine itu, lambat laun kian melarut.

Saksikan video berikut ini: