Eks Penasihat Trump Mengaku Berbohong ke FBI Soal Kasus Rusia

Liputan6.com, Washington, DC - Mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Michael Flynn, mengaku bersalah karena telah membuat pernyataan palsu kepada FBI tentang pertemuan dengan para Duta Besar Rusia untuk AS, sebelum Donald Trump menjadi presiden.

Menurut dokumen pengadilan, Flynn telah menghubungi pihak Rusia atas desakan dua pejabat transisi teratas. Menurut tiga sumber yang dekat dengan kasus tersebut, mengatakan bahwa salah satu pejabat yang dirujuk dalam dokumen tersebut adalah Jared Kushner.

Jared Kushner adalah menantu Presiden Donald Trump yang juga menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih.

Seorang sumber yang dekat dengan Gedung Putih mengatakan, pemerintahan Trump 'sangat terkejut' oleh pengakuan Flynn.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (2/12/2017), sebuah dokumen dua halaman yang diajukan pada 30 November 2017, mencantumkan dua pernyataan palsu Flynn soal interaksinya dengan Duta Besar Rusia Sergey Kislyak pada akhir Desember 2019.

Dalam dokumen itu, Flynn mengaku telah berbohong bahwa ia tak meminta Kislyak untuk menahan diri dari meningkatnya situasi sebagai tanggapan atas sanksi yang diberlakukan AS terhadap Rusia. Hal itu dilakukan Flynn pada 29 Desember 2016.

Sebelum menghubungi Kislyak, Flynn memanggil seorang pejabat senior tim transisi kepresidenan bersama anggota senior tim lainnya di resor Mar-a-Lago milik Trump di Florida. Di sana mereka mendiskusikan apa yang harus dikatakan kepada Duta Besar Rusia mengenai sanksi tersebut.

Setelah bertemu Kislyak, Flynn berbicara dengan anggota tim transisi yang tak diidentifikasi namanya itu, termasuk membahas soal sanksi.

Menurut tuduhan penasihat khusus yang menyelidiki kasus keterlibatan Rusia dalam pilpres AS 2016, Flynn membuat pernyataan palsu terhadap FBI pada 24 Januari, dua hari setelah dia disumpah sebagai penasihat keamanan nasional.

Hal yang saat ini menjadi perhatian Gedung Putih adalah, Flynn yang merupakan penasihat Trump sepanjang kampanye, akan memberikan informasi yang bisa membahayakan presiden.