Junta Militer Thailand Janjikan Pemilu Oktober 2015

Liputan6.com, Bangkok - Pemimpin junta militer Thailand menjanjikan akan kembali ke demokrasi. Hanya saja Pemilu baru akan terjadi pada Oktober 2015.

Seperti dilansir BBC, Sabtu (28/6/2014), Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan dalam sebuah pidato bahwa konstitusi interim akan diadopsi bulan depan. Kabinet sementara akan memerintah hingga Pemilu diadakan tahun depan.

Militer Negeri Gajah Putih itu merebut kekuasaan pada 22 Mei silam. Dalam kudeta tersebut, militer juga melengserkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, beserta beberapa jajarannya.

Mereka berdalih ingin mengembalikan stabilitas Thailand setelah kekacauan politik dan sosial selama berbulan-bulan.

Sejak itulah negara dikelola oleh junta militer bernama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Keamanan. Dewan itu bersikeras mereka adalah pemain netral di antara faksi-faksi politik yang saling berseberangan.

Prayuth yang memimpin kudeta mengatakan Pemilu akan berlangsung di bawah konstitusi baru yang akan dibuat oleh sebuah badan khusus. "Kami ingin melihat Pemilu terjadi di bawah konstitusi baru, yang bebas dan adil, agar menjadi fondasi kokoh untuk demokrasi Thailand," kata Prayuth di televisi.

"Jika kita mengadakan Pemilu hari ini maka situasi akan mengarah kepada konflik dan negara akan kembali ke lingkaran lama. Yaitu konflik, kekerasan dan korupsi oleh kelompok yang berpengaruh di politik, terorisme dan penggunaan senjata perang," imbuh Prayuth. (Rmn)