Kelompok Pro-Rusia Kuasai Gedung Pemerintahan Ukraina

Liputan6.com, Kiev - Aktivis pro-Rusia menyerbu beberapa gedung pemerintahan di kota Luhansk, Ukraina timur. Para pengunjuk rasa itu menguasai beberapa gedung pemerintah dan juga kantor kejaksaan sebelum melepaskan tembakan senjata otomatis ke arah kantor polisi.

Presiden sementara Ukraina, Olexander Turchynov mengkritik polisi setempat yang disebut tidak bertindak.

Dikutip BBC, Rabu (30/4/2014), massa yang mengepung gedung itu meneriakkan "Rusia", "Rusia".

Dalam kesempatan terpisah, pemimpin militan pro-Rusia di kota Sloviansk mengatakan telah mencapai perkembangan yang memuaskan dalam perundingan dengan organisasi keamanan Eropa, OSCE, mengenai pembebasan 12 pengawas yang disandera sejak Jumat lalu.

Tetapi walikota Vyacheslav Ponomaryov tidak menyebutkan kapan waktu pembebasan.

Amerika Serikat menuduh Rusia mencoba 'merubah lanskap keamanan' Eropa Timur dan Tengah.

Dalam pidato di Dewan Atlantik di Washington, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry meminta Kremlin "untuk membiarkan Ukraina damai".

Terry memperingatkan "Kawasan NATO tidak boleh diganggu gugat dan kami akan membeli setiap inci."

Kelompok pro Rusia yang disebut Ukraina sebelumnya juga menyerang kantor pemerintah di Kostyantynivka.

Sekitar 20 gerilyawan bersenjatakan Kalashnikov menyerang dengan senapan-senapan dan mengenakan seragam tanpa lencana mengendalikan balai kota dan mengibarkan bendera "Republik Donetsk". Orang-orang bersenjata juga mendirikan perimeter di sekitar dekat kantor polisi.

Akibatnya Walikota Kharkiv bernama Hennadiy Kernes tertembak. Kondisi Hennadiy saat ini tengah kritis. Ia baru saja menjalani operasi selama 2 jam untuk menyembuhkan luka parah pada bagian dada dan perut.

Konflik ini mulai terjadi sejak Crimea melepaskan diri dari Ukraina dan beralih menjadi bagian Rusia. Sejak itu, Ukraina dirundung bentrokan hampir setiap hari.

Atas hal tersebut, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa memutuskan untuk memberikan sanksi tegas yang dinilai ikut campur dalam urusan dalam negeri Ukraina. Negeri Paman Sam memberikan sanksi kepada 7 pejabat Rusia dan 17 perusahaan yang punya hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.