TKI Ilegal Mengadukan Majikan Nakal

Liputan6.com, Selangor: Wakil dari 90 tenaga kerja Indonesia ilegal melaporkan tindakan majikan mereka ke Polis Diraja Malaysia di Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, Senin (7/2). Para TKI gelap mengadukan majikan dari perusahaan kontraktor Sri Mega Jaya yang belum menggaji mereka selama tiga bulan dengan nilai total mencapai 247 ribu ringgit atau setara dengan Rp 700 juta. Hingga berita ini disusun, belum diketahui tindakan polisi di Petaling Jaya.

Wakil TKI ilegal didampingi seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dan perwakilan organisasi Migrant Care. Rencananya, Tian Chua--politisi Malaysia dari Partai Keadilan Nasional--turut datang dan memberikan dukungan.

Perusahaan Sri Mega Jaya adalah kontraktor di daerah Damansara Damai, Petaling Jaya, yang sedang membangun sebuah apartemen. Perusahaan ini mempekerjakan ratusan TKI. Setelah masa amnesti berakhir, tinggal 90 TKI yang bekerja tanpa dibekali dokumen resmi [baca: Ratusan TKI Ilegal Belum Menerima Gaji].

Nasib buruk tak hanya dialami TKI ilegal di Selangor, Malaysia. Ratusan TKI gelap di Nunukan, Kalimantan Timur, juga mengalami nasib tak jauh berbeda. Mereka dipungut seribu rupiah tiap menggunakan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK), di penampungan. Padahal, banyak di antara mereka yang datang ke Nunukan dengan bekal seadanya, bahkan tak sedikit yang belum menerima gaji. Akibatnya, mereka memanfaatkan sungai untuk mandi, cuci, dan buang air.

Berdasarkan pemantauan SCTV, kebijakan mengutip uang MCK itu karena daerah Nunukan sedang kekurangan air akibat kemarau. Biaya ekstra yang dikeluarkan pengungsi ini tentu memberatkan mereka. Apalagi, mereka juga harus mengeluarkan uang sebesar 50 ringgit hingga 100 ringgit per bulan untuk biaya tinggal, pembuatan paspor, dan ongkos antara Tawau-Nunukan-Tawau. Mereka juga tak tahu pasti kapan akan meninggalkan lokasi pengungsian [baca: Gaji TKI Ilegal Banyak Disunat PJTKI].

Adanya biaya tambahan yang mesti dikeluarkan para buruh migran itu mengejutkan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Salah satu yang disoroti Menlu adalah soal pungutan dalam pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Hassan menegaskan, KBRI tak diperkenankan memungut biaya dalam pengurusan SPLP. "Sama sekali zero, nol," kata Hassan di Jakarta.(YAN/Tim Liputan 6 SCTV)